Presiden Sebagai Panglima Pemberantasan Korupsi

Hal ini diharapkan dapat memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK sehingga tidak ada intervensi dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan secara independen dan transparan serta menciptakan kepercayaan publik terhadap komitmen Pemerintah dalam memberantas korupsi.

Optimisme yang tinggi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo mengisyaratkan bahwa KPK dapat makin kuat dalam memberantas korupsi jika mendapatkan dukungan politik dan kebijakan yang memadai.

BACA JUGA:Menguatkan UMKM di Tengah Ancaman Krisis Ekonomi Global

Optimisme dan apresiasi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dalam upaya memberantas korupsi terus mengalir dari berbagai kalangan.

Dukungan kelembagaan

Korupsi sudah menjadi musuh bersama rakyat Indonesia. Korupsi terbukti mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, timpangnya pendapatan, dan menurunnya tingkat kebahagiaan masyarakat.

Prabowo Subianto berbicara dengan lantang berani melawan korupsi melalui berbagai strategi, di antaranya perbaikan sistem yang terdigitalisasi dan mengedepankan penegakan hukum yang tegas.

Ini merupakan bentuk komitmen dari seorang Presiden yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama seperti yang termaktub dalam Astacita Prabowo-Gibran butir ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan serta pemberantasan korupsi dan narkoba.

Melalui revisi UU Kementerian Negara, Presiden Prabowo merombak struktur dan nomenklatur kabinet dengan membentuk kementerian dan badan baru.

BACA JUGA:Dampak Terpilihnya Trump Jadi Presiden AS Bagi Ekonomi RI

Sempat ada kekhawatiran soal membesarnya postur kabinet, namun di sisi lain bisa menjadi kesempatan emas bagi Prabowo untuk memaksimalkan kabinet atau kelembagaan dalam melawan korupsi.

Pemerintahan Prabowo sudah mulai bekerja, salah satunya dengan memprioritaskan agenda melawan korupsi.

Tidak hanya dalam kabinet, Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra juga harus memperkuat komitmen antara partai koalisi pendukungnya dalam memberantas tindak korupsi.

Selanjutnya Prabowo sebagai Presiden, juga harus menunjukkan ketegasannya dalam menggunakan alat hukum seperti KPK, Polri, Kejaksaan Agung, hingga pengadilan untuk menyudahi praktis korupsi di negeri ini.

Proses hukum harus berjalan tanpa diintervensi. Dengan sikap yang independen dan tegak lurus akan pemberantasan korupsi itu, Prabowo dan para menterinya akan membangun pemerintahan yang kuat dan transparan.