Presiden Sebagai Panglima Pemberantasan Korupsi

Reporter: Dr Taufan Hunneman |

Editor: |

Senin , 11 Nov 2024 - 20:52

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato usai dilantik pada Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).-Rivan Awal Lingga/aww.- ANTARA FOTO

Akibatnya, kue ekonomi dari sektor SDA hanya jatuh kepada segelintir pengusaha, alih-alih terbuka bagi setiap pelaku usaha yang terbiasa produktif dan efisien.

Bahkan sebagian hasil keuntungan SDA lewat begitu saja di luar anggaran negara. Padahal, anggaran adalah instrumen utama guna menyalurkan hasil-hasil ekstraksi SDA untuk kesejahteraan rakyat, utamanya warga lokal yang terdampak proses produksi.

Potensi korupsi pada proses produksi SDA harus ditutup, dan Presiden Prabowo yang akan memimpin, sebagai “Panglima”, sebagaimana dulu, ketika Prabowo masih aktif sebagai pimpinan pasukan TNI.

Karena, korupsi sektor SDA bisa mengancam pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, serta mengganggu daya saing global akibat kebocoran anggaran.

Kemudian, korupsi juga mempersulit akses terhadap pendidikan generasi baru atau sering mengharuskan adanya suap untuk mendapatkan layanan yang seharusnya gratis.

Selain bisa menghambat investasi, korupsi juga bisa menyebabkan demoralisasi, menurunkan moral pegawai dan pejabat, serta membuat masyarakat meragukan nilai kerja keras dan inovasi yang seharusnya menjadi budaya.

Selaku Presiden, Prabowo tidak hanya berbicara tentang upaya pencegahan korupsi, tetapi juga mengambil sikap keras terhadap penindakan para pelaku korupsi.

Komitmen untuk menjatuhkan sanksi berat bagi para koruptor, termasuk upaya pemiskinan dan hukuman penjara sangat tegas.

Sikap ini penting untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi sehingga bisa menciptakan iklim pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.

Selain dukungan dari para pengamat dan tokoh masyarakat, beberapa lembaga masyarakat madani (civil society) juga menyuarakan optimisme terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.

Publik berharap langkah-langkah yang telah dicanangkan dapat diterapkan secara nyata di lapangan sehingga hasilnya bisa segera dirasakan masyarakat.

Sejumlah pihak menilai Presiden Prabowo memiliki peluang untuk membawa perubahan besar dalam hal pemberantasan korupsi jika didukung oleh perangkat hukum dan kebijakan yang memadai.

Pemerintahan Presiden Prabowo akan menghindari praktik-praktik political trade-off yang dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi.

presiden sebagai panglima pemberantasan korupsi                            sejak hari pertama menjadi presiden, prabowo sudah menegaskan tekadnya melawan korupsi sampai tuntas. dalam pidato pelantikannya, secara eksplisit prabowo menyatakan perlunya ketegasan dalam membereskan penyimpangan, korupsi, dan kolusi di pemerintahan.
diksi presiden prabowo sangat jelas, seluruh unsur pimpinan harus memberikan contoh.
prabowo menggunakan metafora, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepalanya sebagai cara prabowo memberikan peringatan kepada pimpinan, utamanya anggota kabinet.
untuk itulah prabowo mengingatkan, para pemimpin harus bekerja untuk rakyat, bahwa rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas pula dari penderitaan.
komitmen tegas memberantas korupsi yang disampaikan lugas oleh presiden prabowo melalui pidatonya usai pelantikan, telah memunculkan asa baru bagi masyarakat.
baca juga:menjadi orang tua strawberry, kamu mau? 
pernyataan penuh penekanan setidaknya menjadi alarm atau warning keras bagi seluruh pejabat dan para pemimpin, untuk jangan coba-coba korupsi.
poin tujuh astacita bisa dimaknai menguatkan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui perbaikan signifikan birokrasi, hukum dan lembaganya, termasuk para pengambil keputusan dalam institusi hukum itu sendiri.
menutup peluang
pasal 33 ayat 3 uud 1945 mengamanatkan, bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
namun implementasi dari pasal ini acap kali menghadapi masalah, utamanya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam (sda).
semua bisa melihat di sektor-sektor produksi utama sda, seperti batu bara, nikel, termasuk kelapa sawit, yang telah berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir.
baca juga:fenomena 'jastip', pisau bermata dua perdagangan indonesia
ciri utama sektor-sektor ini adalah tingginya komponen rente, sebuah fenomena yang berpotensi bagi tindak korupsi.
akses terhadap faktor produksi utama sektor ini, yakni sda, termasuk lahan konversi hutan, didistribusikan melalui proses politik berupa pemberian izin konsesi.
akibatnya, kue ekonomi dari sektor sda hanya jatuh kepada segelintir pengusaha, alih-alih terbuka bagi setiap pelaku usaha yang terbiasa produktif dan efisien.
bahkan sebagian hasil keuntungan sda lewat begitu saja di luar anggaran negara. padahal, anggaran adalah instrumen utama guna menyalurkan hasil-hasil ekstraksi sda untuk kesejahteraan rakyat, utamanya warga lokal yang terdampak proses produksi.
potensi korupsi pada proses produksi sda harus ditutup, dan presiden prabowo yang akan memimpin, sebagai “panglima”, sebagaimana dulu, ketika prabowo masih aktif sebagai pimpinan pasukan tni.
karena, korupsi sektor sda bisa mengancam pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, serta mengganggu daya saing global akibat kebocoran anggaran.
baca juga:mendorong kedaulatan ekonomi indonesia
kemudian, korupsi juga mempersulit akses terhadap pendidikan generasi baru atau sering mengharuskan adanya suap untuk mendapatkan layanan yang seharusnya gratis.
selain bisa menghambat investasi, korupsi juga bisa menyebabkan demoralisasi, menurunkan moral pegawai dan pejabat, serta membuat masyarakat meragukan nilai kerja keras dan inovasi yang seharusnya menjadi budaya.
selaku presiden, prabowo tidak hanya berbicara tentang upaya pencegahan korupsi, tetapi juga mengambil sikap keras terhadap penindakan para pelaku korupsi.
komitmen untuk menjatuhkan sanksi berat bagi para koruptor, termasuk upaya pemiskinan dan hukuman penjara sangat tegas.
sikap ini penting untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi sehingga bisa menciptakan iklim pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
selain dukungan dari para pengamat dan tokoh masyarakat, beberapa lembaga masyarakat madani (civil society) juga menyuarakan optimisme terhadap pemerintahan presiden prabowo.
baca juga:upaya mencegah praktik judi online sejak usia dini
publik berharap langkah-langkah yang telah dicanangkan dapat diterapkan secara nyata di lapangan sehingga hasilnya bisa segera dirasakan masyarakat.
sejumlah pihak menilai presiden prabowo memiliki peluang untuk membawa perubahan besar dalam hal pemberantasan korupsi jika didukung oleh perangkat hukum dan kebijakan yang memadai.
pemerintahan presiden prabowo akan menghindari praktik-praktik political trade-off yang dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi.
hal ini diharapkan dapat memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum seperti kpk sehingga tidak ada intervensi dalam penegakan hukum.
dengan demikian, proses hukum dapat berjalan secara independen dan transparan serta menciptakan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.
optimisme yang tinggi terhadap pemerintahan presiden prabowo mengisyaratkan bahwa kpk dapat makin kuat dalam memberantas korupsi jika mendapatkan dukungan politik dan kebijakan yang memadai.
baca juga:menguatkan umkm di tengah ancaman krisis ekonomi global
optimisme dan apresiasi terhadap pemerintahan presiden prabowo dalam upaya memberantas korupsi terus mengalir dari berbagai kalangan.
dukungan kelembagaan
korupsi sudah menjadi musuh bersama rakyat indonesia. korupsi terbukti mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, timpangnya pendapatan, dan menurunnya tingkat kebahagiaan masyarakat.
prabowo subianto berbicara dengan lantang berani melawan korupsi melalui berbagai strategi, di antaranya perbaikan sistem yang terdigitalisasi dan mengedepankan penegakan hukum yang tegas.
ini merupakan bentuk komitmen dari seorang presiden yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama seperti yang termaktub dalam astacita prabowo-gibran butir ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan serta pemberantasan korupsi dan narkoba.
melalui revisi uu kementerian negara, presiden prabowo merombak struktur dan nomenklatur kabinet dengan membentuk kementerian dan badan baru.
baca juga:dampak terpilihnya trump jadi presiden as bagi ekonomi ri
sempat ada kekhawatiran soal membesarnya postur kabinet, namun di sisi lain bisa menjadi kesempatan emas bagi prabowo untuk memaksimalkan kabinet atau kelembagaan dalam melawan korupsi.
pemerintahan prabowo sudah mulai bekerja, salah satunya dengan memprioritaskan agenda melawan korupsi.
tidak hanya dalam kabinet, prabowo sebagai ketua umum partai gerindra juga harus memperkuat komitmen antara partai koalisi pendukungnya dalam memberantas tindak korupsi.
selanjutnya prabowo sebagai presiden, juga harus menunjukkan ketegasannya dalam menggunakan alat hukum seperti kpk, polri, kejaksaan agung, hingga pengadilan untuk menyudahi praktis korupsi di negeri ini.
proses hukum harus berjalan tanpa diintervensi. dengan sikap yang independen dan tegak lurus akan pemberantasan korupsi itu, prabowo dan para menterinya akan membangun pemerintahan yang kuat dan transparan.
problematika kinerja pemerintahan sebelum-sebelumnya bisa menjadi pembelajaran, yang ditandai maraknya pemborosan sumber daya dan keleluasaan korupsi.
baca juga:di tengah ketidakpastian global, ekonomi ri tetap tumbuh dan tangguh 
telah membuka mata bersama bahwa kapasitas birokrasi negara ini dalam posisi mengkhawatirkan. pada titik ini revisi kelembagaan yang dilakukan prabowo menjadi relevan.
kini, tantangan utama prabowo dengan kabinet besarnya adalah koordinasi dan efisiensi. tak ada satu aspek pun dalam pembangunan, termasuk seluruh janji astacita, yang berdiri sendiri.
program makan bergizi gratis, misalnya, bukan hanya tanggung jawab badan gizi. program tersebut juga portofolio kementerian atau badan yang mengurus sektor pendidikan, kesehatan, umkm, koperasi, dan seterusnya.
selain memastikan kabinet bisa langsung operasional, banyaknya kementerian/badan yang baru dibentuk dan dirombak, menuntut kejelasan serta efektivitas penanganan program prioritas, salah satunya soal korupsi.
korupsi terjadi salah satunya karena tiadanya akuntabilitas. oleh karena itu, semua kerja pemerintah harus dipertanggungjawabkan.
keberhasilan atau kegagalan mencapai target pembangunan menjadi indikator akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah.
baca juga:membuktikan komitmen besar pemerintah atasi judi 'online'
presiden prabowo perlu melibatkan kpk dan bpkp bersama lembaga kepresidenan dalam merencanakan, mengawasi implementasi, hingga mengevaluasi capaian pembangunan, guna memastikan sumber daya tak dikorupsi, dan pemerintah tak bekerja setengah hati.
prabowo akan langsung terjun sendiri memimpin pemberantasan korupsi. bangsa ini tak punya banyak waktu dalam melawan korupsi, karena itu butuh kekuatan tekad dan niat.
keberhasilan pemerintahan dan kepemimpinan prabowo akan dilihat dari kemampuan memenuhi janji politiknya untuk menyejahterakan rakyat dan memperbaiki kinerja pemerintahan.
momentum prabowo sudah tiba. ada ruang baginya membentuk masa depan negeri dengan memastikan kemakmuran, stabilitas, dan keadilan bagi rakyat, melalui reformasi kementerian dan lembaga yang bermakna, membentuk sinergi melawan korupsi. (ant)
oleh: dr taufan hunneman, dosen ucic, cirebon

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 12 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan