Anak Bos Timah Dituntut 16 Tahun Dinilai Berlebihan, Pengacara Seret Dua Nama Lain

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Kamis , 07 Nov 2024 - 22:45

Kuasa hukum Dr Andi Kusuma menyatakan tuntutan terhadap kliennya Ryan Susanto berlebihan--Babel Pos

Ia juga menilai tuduhan adanya kerugian negara tidak berdasar dan belum ada bukti konkret yang ditunjukkan di persidangan. Menurutnya, Ryan bukanlah pihak yang melakukan penambangan langsung, melainkan ada pihak lain yang bertanggung jawab.

Andi juga menyoroti keterangan ahli di persidangan yang menyatakan bahwa kasus ini seharusnya dikategorikan sebagai pelanggaran minerba (mineral dan batubara), bukan tindak pidana korupsi. Menurutnya, penegakan hukum terkait minerba berada di bawah kewenangan Kepolisian, bukan Kejaksaan.

“Dari mana asal perhitungan kerugian tersebut? Bukti-bukti hukumnya pun masih lemah. Kasus ini berada di ranah minerba, seharusnya ditangani oleh Kepolisian, bukan Jaksa,” ujarnya didampingi rekannya Budiono.

Meski keberatan dengan tuntutan jaksa yang menurutnya kurang manusiawi, Andi tetap optimis kliennya Ryan Susanto akan memperoleh keadilan yang pantas atau seharusnya.

“Kami telah menyampaikan pembelaan untuk klien kami dalam pledoi. Kami berharap majelis hakim benar-benar bijak dan mengedepankan nurani, sehingga klien kami tidak dirugikan,” harapnya.

Sebelumnya, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka di Belinyu, yang dipimpin oleh Noviansyah, menuntut hukuman penjara 16 tahun dan 6 bulan untuk Ryan Susanto.

Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Kota Pangkalpinang yang diketuai Dewi Sulistiarini dan beranggotakan hakim Warsono dan M Takdir, JPU menyatakan bahwa Ryan terbukti secara sah bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi.

Kasus tindak pidana korupsi terkait kegiatan penambangan timah di kawasan hutan lindung di Kelurahan Bukit Ketok, Belinyu, Bangka pada Maret 2022 hingga Juni 2023 bersama dengan Riko alias Pipin.

Selain hukuman penjara, pengusaha muda asal Belinyu, Bangka tersebut juga dikenakan denda sebesar Rp 750 juta dengan tambahan kurungan 3 bulan jika denda tidak dibayar.

Tidak hanya itu, Ryan juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1.803.850.700 dengan tambahan hukuman penjara 8 tahun dan 3 bulan apabila uang tersebut tidak dilunasi.

Menurut JPU, hal yang memberatkan Ryan adalah sikapnya yang dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, serta tidak mengakui perbuatannya.

Namun, hal yang meringankan adalah sikapnya yang sopan selama persidangan dan usianya yang masih muda. Perbuatan terdakwa dijerat pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

anak bos timah dituntut 16 tahun dinilai berlebihan, pengacara seret dua nama lain                            pangkalpinang, belitongekspres.com - kuasa hukum dr andi kusuma menilai bahwa tuntutan hukuman berat 16 tahun 6 bulan untuk kliennya ryan susanto alias afung, tidaklah adil dan berlebihan.
menurutnya, anak bos timah tersebut bukanlah pelaku utama dalam kasus korupsi penambangan liar di hutan lindung pantai bukit ketok, belinyu, bangka yang terjadi antara maret 2022 hingga juni 2023.
andi kusuma mengungkapkan bahwa ada dua nama pihak lain yang terlibat dalam kasus penambangan liar tersebut. yaitu riko alias pipin alias teleng dan yosep, yang merupakan teman kliennya. 
"dalam dakwaan disebutkan bahwa penambangan ini dilakukan bersama-sama dengan teleng, namun faktanya, hanya klien kami yang dijadikan terdakwa, sedangkan teleng hanya diposisikan sebagai saksi," ungkap andi didampingi rekannya budiono, kamis 7 november 2024.
baca juga:tuntutan penjara penambang timah di beltim dipersoalkan, pengacara sebut tak adil
dia juga menyoroti bahwa salah satu terduga pelaku yosep, telah melarikan diri. menurutnya, hal ini menunjukkan kurangnya keseriusan dan ketelitian dari pihak jaksa dalam menangani kasus tersebut. "sepertinya lagi-lagi klien kami dijadikan kambing hitam," ujarnya dengan nada kecewa.
andi menjelaskan bahwa hubungan antara ryan susanto dan teleng hanyalah sebatas pemberian pinjaman. ryan pernah meminjamkan rp 40 juta kepada teleng untuk membangun rumah. "namun, tanpa sepengetahuan klien kami, uang itu ternyata digunakan untuk membeli mesin robin," jelasnya.
ia juga menambahkan bahwa lokasi penambangan liar yang disebutkan jaksa hanya memiliki luas kurang dari satu hektar dan diyakini merupakan milik keluarga teleng, bukan milik ryan. 
"itu tanah orang tua teleng, bukan milik klien kami. bahkan, di sana masih ada pohon kelapa dan aktivitas penambangan hingga kini," ungkapnya.
baca juga:pengakuan di sidang korupsi timah, harvey moeis tetap klaim dana csr hanya untuk covid-19
andi mendesak agar semua pelaku utama turut diadili demi keadilan. "kalau klien kami ini bukan anak bos timah, mungkin ceritanya akan berbeda. kami berharap kejaksaan agung bisa memberi perhatian khusus pada kasus ini," pungkasnya.
tuntutan jaksa dinilai berlebihan
kuasa hukum juga menilai tuntutan 16 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan pada kliennya, ryan susanto, anak dari bos sung jauw sebagai tindakan berlebihan dan kurang mempertimbangkan nurani. 
ryan dituntut atas dugaan tindak pidana korupsi dalam usaha pertambangan di kawasan hutan lindung bukit ketok, belinyu. dalam hukum memang ada unsur paksaan, tetapi moral, nurani, dan hak asasi manusia (ham) juga seharusnya seimbang. 
"di mana nurani jaksa saat menuntut 16 tahun pada seorang anak yang baru berusia 21 tahun dan baru lulus sekolah?," ungkap andi dalam jumpa persnya di pengadilan tipikor pangkalpinang.
baca juga:sidang korupsi timah: hakim minta jujur soal dana csr rp420 miliar
ia  juga menilai tuduhan adanya kerugian negara tidak berdasar dan belum ada bukti konkret yang ditunjukkan di persidangan. menurutnya, ryan bukanlah pihak yang melakukan penambangan langsung, melainkan ada pihak lain yang bertanggung jawab.
andi juga menyoroti keterangan ahli di persidangan yang menyatakan bahwa kasus ini seharusnya dikategorikan sebagai pelanggaran minerba (mineral dan batubara), bukan tindak pidana korupsi. menurutnya, penegakan hukum terkait minerba berada di bawah kewenangan kepolisian, bukan kejaksaan.
“dari mana asal perhitungan kerugian tersebut? bukti-bukti hukumnya pun masih lemah. kasus ini berada di ranah minerba, seharusnya ditangani oleh kepolisian, bukan jaksa,” ujarnya didampingi rekannya budiono.
meski keberatan dengan tuntutan jaksa yang menurutnya kurang manusiawi, andi tetap optimis kliennya ryan susanto akan memperoleh keadilan yang pantas atau seharusnya.
baca juga:saksi ahli tppu di sidang korupsi timah: sandra dewi beserta keluarga bisa terjerat
“kami telah menyampaikan pembelaan untuk klien kami dalam pledoi. kami berharap majelis hakim benar-benar bijak dan mengedepankan nurani, sehingga klien kami tidak dirugikan,” harapnya.
sebelumnya, tim jaksa penuntut umum (jpu) dari cabang kejaksaan negeri (kejari) bangka di belinyu, yang dipimpin oleh noviansyah, menuntut hukuman penjara 16 tahun dan 6 bulan untuk ryan susanto.
di hadapan majelis hakim pengadilan tipikor kota pangkalpinang yang diketuai dewi sulistiarini dan beranggotakan hakim warsono dan m takdir, jpu menyatakan bahwa ryan terbukti secara sah bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi.
kasus tindak pidana korupsi terkait kegiatan penambangan timah di kawasan hutan lindung di kelurahan bukit ketok, belinyu, bangka pada maret 2022 hingga juni 2023 bersama dengan riko alias pipin.
baca juga:hutan belinyu-bangka rusak parah, anak cukong timah dituntut 16 tahun penjara
selain hukuman penjara, pengusaha muda asal belinyu, bangka tersebut juga dikenakan denda sebesar rp 750 juta dengan tambahan kurungan 3 bulan jika denda tidak dibayar.
tidak hanya itu, ryan juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar rp 1.803.850.700 dengan tambahan hukuman penjara 8 tahun dan 3 bulan apabila uang tersebut tidak dilunasi.
menurut jpu, hal yang memberatkan ryan adalah sikapnya yang dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, serta tidak mengakui perbuatannya. 
namun, hal yang meringankan adalah sikapnya yang sopan selama persidangan dan usianya yang masih muda. perbuatan terdakwa dijerat pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang ri no. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang ri no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 8 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan