BKN Buka Seleksi PPPK 2024: Peluang bagi Eks THK-II dan Non-ASN, Simak Selengkapnya

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Selasa , 01 Oct 2024 - 18:54

Ilustrasi: Jadwal lengkap seleksi PPPK 2024, dari pendaftaran hingga pengumuman-- (Antara)

BELITONGEKSPRES.COM - Terkait dengan dibukanya pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Selasa, 1 Oktober, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk mengikuti seleksi sebagai PPPK Tenaga Teknis yang akan ditempatkan di lingkungan BKN.

Dalam edaran yang dirilis BKN, kebutuhan formasi PPPK Tenaga Teknis BKN untuk Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 tahun 2024.

Keputusan ini mencakup penetapan jumlah kebutuhan pegawai PPPK di instansi pemerintah untuk Tahun Anggaran 2024, dengan alokasi sebanyak 115 formasi. Informasi terkait formasi ini dapat diakses melalui laman SSACS pada kategori pengadaan PPPK.

Selain itu, kebutuhan PPPK Tenaga Teknis BKN Tahun Anggaran 2024 dibagi dalam dua kategori berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 yakni:

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar pada pangkalan data (database) eks THK-II BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; atau

2. Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN), yang terdiri dari:

3. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; atau

4. Pegawai yang aktif bekerja paling sedikit dua tahun terakhir secara terus menerus pada instansi Pemerintah tempat bekera saat mendaftar.

Operator Layanan Operasional bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis.

Tugas ini mencakup menjalankan berbagai prosedur teknis yang mendukung operasional, memastikan sistem dan perangkat teknis berfungsi dengan baik, serta melakukan pemantauan dan perbaikan jika diperlukan.

bkn buka seleksi pppk 2024: peluang bagi eks thk-ii dan non-asn, simak selengkapnya                            belitongekspres.com - terkait dengan dibukanya pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) pada selasa, 1 oktober, badan kepegawaian negara (bkn) memberikan kesempatan kepada warga negara indonesia untuk mengikuti seleksi sebagai pppk tenaga teknis yang akan ditempatkan di lingkungan bkn.
dalam edaran yang dirilis bkn, kebutuhan formasi pppk tenaga teknis bkn untuk tahun anggaran 2024 telah ditetapkan melalui keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 329 tahun 2024.
keputusan ini mencakup penetapan jumlah kebutuhan pegawai pppk di instansi pemerintah untuk tahun anggaran 2024, dengan alokasi sebanyak 115 formasi. informasi terkait formasi ini dapat diakses melalui laman ssacs pada kategori pengadaan pppk.
selain itu, kebutuhan pppk tenaga teknis bkn tahun anggaran 2024 dibagi dalam dua kategori berdasarkan keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 347 tahun 2024 yakni:
baca juga:menaker ida fauziyah akhiri jabatan dengan peluncuran buku transformasi ketenagakerjaan
baca juga:bpkh dorong generasi muda ubah mahar nikah jadi setoran awal haji
1. eks tenaga honorer kategori ii (eks thk-ii) yang terdaftar pada pangkalan data (database) eks thk-ii bkn dan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; atau
2. tenaga non aparatur sipil negara (tenaga non-asn), yang terdiri dari:
3. pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-asn pada bkn dan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; atau
4. pegawai yang aktif bekerja paling sedikit dua tahun terakhir secara terus menerus pada instansi pemerintah tempat bekera saat mendaftar.
operator layanan operasional bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis. 
tugas ini mencakup menjalankan berbagai prosedur teknis yang mendukung operasional, memastikan sistem dan perangkat teknis berfungsi dengan baik, serta melakukan pemantauan dan perbaikan jika diperlukan.
baca juga:ruu paten disahkan: menkumham tekankan pentingnya perlindungan inovasi lokal
baca juga:polri: tes kesehatan wajib untuk personel pengaman pilkada 2024
penata layanan operasional bertanggung jawab dalam mengelola layanan teknis yang menjadi inti dari operasional perusahaan. mereka memastikan bahwa semua aspek teknis dari layanan berjalan lancar dan sesuai standar yang telah ditetapkan, termasuk perawatan, perbaikan, dan pemantauan operasional harian.
sementara itu, administrasi perkantoran memainkan peran pendukung yang sangat penting dalam kelancaran aktivitas di lingkungan perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik. tugas mereka meliputi koordinasi administrasi, pengelolaan dokumen, serta memastikan bahwa seluruh proses administratif berjalan efisien.
adapun untuk jabatan pengelola layanan operasional, tugas utamanya adalah mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan layanan teknis secara keseluruhan. mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan teknis dikelola dengan baik dan mendukung operasional yang efektif.
persyaratan yang diberlakukan bagi pelamar pppk tenaga teknis bkn meliputi:
1. warga negara indonesia yang bertakwa kepada tuhan yang maha esa, setia dan taat kepada pancasila, undang-undang dasar 1945, dan negara kesatuan republik indonesia
baca juga:baznas tingkatkan keamanan transaksi zakat untuk jaga kepercayaan muzaki
2. minimal berusia 20 (dua puluh) tahun saat mendaftar dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun
3. tidak pernah terjerat pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih
4. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pns, pppk, prajurit tni, anggota kepolisian negara republik indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
5. tidak berstatus sebagai calon pns, pns, prajurit tni, anggota kepolisiam negara republik indonesia
6. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis
7. memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan:
baca juga:ribuan prajurit tni bersiap memeriahkan hut ke-79 di monas
8. pelamar lulusan sekolah menengah atas (sma)/sederajat memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar (sttb) asli dan daftar nilai asli. bagi pelamar lulusan sekolah luar negeri telah memperoleh penyetaraan ijazah/sttb dan daftar nilai dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
9. pelamar lulusan perguruan tinggi memiliki ijazah asli dan transkrip nilai asli. bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif (ipk) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
10. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi pada keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi berwenang
11. sehat jasmani dan rohani
12. bersedia ditempatkan di seluruh indonesia termasuk satuan unit di lingkungan ikn
13. tidak pernah terlibat dalam tindakan criminal yang dinyatakan oleh kepolisian
14. tidak terlibat dalam organisasi terlarang atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya
baca juga:pansus haji dpr ri keluarkan 5 rekomendasi sebagai solusi untuk pengelolaan ibadah haji
15. tidak menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya
16. tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi
17. tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon aparatur sipil negara (asn) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai
18. setiap pelamar wajib memiliki pengalam kerja di bidang yang dilamar pada saat pendaftaran paling singkat 2 tahun pada jabatan pelaksana dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditanda tangani oleh pimpinan unit kerja
19. penyandang disabilitas dapat melamar pppk tenaga teknis bkn dengan ketentuan:
20. pelamar dapat melamar jabatan yang diberi tanda (*) dalam tabel deskripsi tugas jabatan sebagaimana tercantum pada romawi i huruf c
21. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
baca juga:bpom bersama kemendag sita produk kosmetik impor ilegal senilai rp 11,4 miliar
pendaftaran bagi pelamar eks thk-ii dan tenaga non-asn yang terdaftar dalam pangkalan database bkn akan dibuka mulai 1 hingga 20 oktober 2024.
sementara itu, bagi pelamar tenaga non-asn yang tidak terdaftar dalam pangkalan database bkn, tetapi telah aktif bekerja secara terus-menerus selama minimal dua tahun terakhir di bkn, pendaftaran dibuka mulai 17 november hingga 31 desember 2024. (jpc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 2 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan