RPBN 2025 Disetujui: Banggar DPR Harap Anggaran Rp3.621 Triliun Bisa Memaksimalkan Kinerja Prabowo
Ketua Banggar DPR Said Abdullah. (DPR)--
BELITONGEKSPRES.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi telah menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk menjadi Undang-Undang, dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 19 September.
Dengan total anggaran sebesar Rp 3.621 triliun, APBN ini akan dialokasikan untuk mendukung pemerintahan Presiden terpilih Jenderal (Purn) Prabowo Subianto.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan segala upaya untuk memastikan asumsi APBN 2025 dapat mengatasi berbagai risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam satu tahun mendatang.
“Kami berharap bahwa hasil kerja terakhir Badan Anggaran periode 2019-2025 bersama pemerintah ini akan memberikan kontribusi positif bagi pemerintahan yang akan datang, rakyat, bangsa, dan negara. Ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggaran dari Presiden terpilih, Jenderal Prabowo Subianto,” ujar Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
BACA JUGA:Kemenkop UKM Dorong Usaha Mikro Tumbuh Mandiri Melalui Pelatihan Terstruktur
BACA JUGA:Percepat Transisi Energi, Menteri ESDM Akan Permudah Syarat Investasi EBT
Said Abdullah menambahkan bahwa pemerintah mendatang perlu fokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal jangka pendek. Program-program tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan, seperti peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, serta penguatan sekolah unggulan.
Selain itu, upaya dalam sektor kesehatan juga harus ditingkatkan dengan pembangunan rumah sakit yang berkualitas, penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis, dan percepatan penurunan angka stunting.
Pengentasan kemiskinan serta pemerataan juga menjadi prioritas, melalui perlindungan sosial, penyediaan rumah layak huni dan terjangkau, serta Program Desa Mandiri.
“Fokus pada target jangka pendek ini sangat penting untuk dicapai pada tahun 2025,” jelas Said Abdullah.
BACA JUGA:Pertamina Perluas Distribusi Avtur Ramah Lingkungan, Australia Jadi Pasar Pertama
BACA JUGA:Menparekraf Ajak Pelaku Ekonomi Kreatif untuk Terus Berinovasi dan Ciptakan Lapangan Kerja
Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut juga menekankan bahwa Indonesia saat ini sudah berada pada jalur yang tepat untuk mencapai status negara maju pada tahun 2045. Hal ini dikarenakan adanya kerangka kerja yang kuat dalam asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2025.
“Target pertumbuhan ekonomi yang telah disepakati sebesar 5,2 persen lebih baik daripada prediksi lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD. Kami berharap pemerintah dapat segera mengatasi jebakan pertumbuhan ekonomi yang stagnan pada angka 5 persen, yang telah menjadi masalah selama satu dekade terakhir,” ungkap Said Abdullah.