Realisasi Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp27,85 Triliun, ada Kripto hingga Fintech

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Kamis , 12 Sep 2024 - 19:21

Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)--

realisasi pajak ekonomi digital tembus rp27,85 triliun, ada kripto hingga fintech                            belitngekspres.com - hingga 31 agustus 2024, kementerian keuangan melalui direktorat jenderal pajak mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital mencapai rp 27,85 triliun.
penerimaan ini berasal dari beberapa sumber, salah satunya adalah pajak pertambahan nilai (ppn) yang dipungut dari perdagangan melalui sistem elektronik (pmse) sebesar rp 22,3 triliun. 
selain itu, penerimaan pajak dari transaksi kripto mencapai rp 875,44 miliar, pajak dari layanan fintech, terutama peer-to-peer lending (p2p lending), berjumlah rp 2,43 triliun, serta penerimaan dari pajak yang dipungut melalui sistem informasi pengadaan pemerintah (sipp) sebesar rp 2,25 triliun.
direktur penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat direktorat jenderal pajak, dwi astuti, memberikan penjelasan lebih lanjut terkait penerimaan dari sektor kripto yang mencapai rp 875,44 miliar hingga agustus 2024. 
baca juga:dampak ke daya beli masyarakat: indef minta pembatasan bbm subsidi dikaji ulang 
baca juga:tiket pesawat bakal murah? ini 4 syarat menhub untuk penurunan harga
penerimaan ini diakumulasi dari rp 246,45 miliar pada tahun 2022, rp 220,83 miliar pada tahun 2023, dan rp 408,16 miliar pada tahun 2024. 
pajak kripto terdiri dari dua jenis, yaitu pph 22 atas transaksi penjualan aset kripto yang dilakukan di platform exchanger sebesar rp 411,12 miliar, serta ppn dalam negeri (dn) dari transaksi pembelian kripto sebesar rp 464,32 miliar.
selain sektor kripto, sektor fintech atau layanan pinjaman online (pinjol) juga menyumbang penerimaan pajak yang cukup signifikan hingga agustus 2024. total penerimaan pajak dari sektor fintech mencapai rp 2,43 triliun. 
dwi astuti menjelaskan, penerimaan pajak fintech ini terdiri dari beberapa komponen, yakni pph 23 atas bunga pinjaman yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri (wpdn) dan bentuk usaha tetap (but) sebesar rp 765,27 miliar, pph 26 atas bunga pinjaman yang diterima oleh wajib pajak luar negeri (wpln) sebesar rp 354,2 miliar, serta ppn dn atas setoran masa sebesar rp 1,31 triliun.
baca juga:skk migas optimis target produksi gas 12 mmscfd pada 2030 akan tercapai
baca juga:kemenhub selesaikan uji kelayakan bandara nusantara, target operasional pada akhir tahun
sementara itu, penerimaan pajak dari transaksi ekonomi digital lainnya yang berasal dari sistem informasi pengadaan pemerintah (sipp) hingga agustus 2024 tercatat mencapai rp 2,25 triliun. 
rinciannya adalah rp 402,38 miliar pada tahun 2022, rp 1,12 triliun pada tahun 2023, dan rp 726,41 miliar pada tahun 2024. pajak yang dipungut dari sipp ini terdiri dari pph sebesar rp 152,74 miliar dan ppn sebesar rp 2,09 triliun.
selain itu, hingga agustus 2024, pemerintah telah menunjuk 176 pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (pmse) untuk memungut ppn. 
di antara pelaku usaha yang telah ditunjuk, 166 di antaranya telah aktif memungut dan menyetorkan ppn pmse, dengan total penerimaan mencapai rp 22,3 triliun. 
penunjukan terbaru di bulan agustus 2024 meliputi the world universities insights limited dan cloudkeeper (singapore) pte. ltd., serta pembetulan data dari freepik company, s.l.
baca juga:menteri teten masduki dorong credit scoring untuk perluas akses kur bagi umkm
baca juga:asosiasi industri tembakau tolak kebijakan pp 28/2024 dan rancangan peraturan menteri kesehatan
menurut dwi astuti, penerimaan ppn pmse ini berasal dari setoran tahun 2020 sebesar rp 731,4 miliar, setoran tahun 2021 sebesar rp 3,90 triliun, setoran tahun 2022 sebesar rp 5,51 triliun, setoran tahun 2023 sebesar rp 6,76 triliun, dan setoran tahun 2024 sebesar rp 5,39 triliun.
langkah pemerintah dalam memungut pajak dari sektor ekonomi digital ini merupakan upaya untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi pelaku usaha, baik konvensional maupun digital. 
dwi juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menunjuk pelaku usaha pmse yang beroperasi di indonesia untuk memastikan kewajiban perpajakan mereka terpenuhi. 
selain itu, pemerintah akan terus mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital lainnya, seperti pajak kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman, serta pajak dari transaksi yang dilakukan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah (sipp). 
hal ini dilakukan untuk memastikan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri ini. (jpc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 13 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan