Anggaran RAPBN 2025 Capai Rp 3.613,1 Triliun, DPR Sarankan Fokus pada Program Pro Rakyat

BELITONGEKSPRES.COM - Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, menekankan pentingnya memprioritaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang sebesar Rp 3.613,1 triliun untuk program-program pro rakyat yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. 

Menurutnya, anggaran sebesar itu tidak boleh sekadar menjadi simbol kebanggaan, tetapi harus berfungsi sebagai alat nyata untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.

"Anggaran besar ini harus menjadi instrumen yang membawa perubahan signifikan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sekadar angka yang membanggakan," ujar Charles kepada media pada Rabu, 21 Agustus.

Charles mengakui bahwa setiap tahun angka RAPBN terus meningkat, namun ia mengingatkan bahwa anggaran besar seperti RAPBN 2025 harus digunakan secara efektif, transparan, dan dengan akuntabilitas tinggi. Ia menegaskan bahwa anggaran ini harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian, dan mewujudkan keadilan sosial.

BACA JUGA:Perkuat Pencegahan Pornografi, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 25/2012

BACA JUGA:Kementerian Agama Tolak Tuduhan Praktik Jual Beli Kuota Haji di 2024

Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar), Charles menggarisbawahi bahwa RAPBN 2025 harus difokuskan pada sektor-sektor yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial. 

Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi tidak boleh mengabaikan kebutuhan mendesak di sektor rill yang langsung menyentuh masyarakat, terutama mereka yang berasal dari keluarga rentan.

Dalam RAPBN yang disampaikan Presiden Jokowi pada rapat tahunan, anggaran telah dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun untuk pendidikan, Rp 504,7 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 197,8 triliun untuk kesehatan, Rp 124,4 triliun untuk ketahanan pangan, Rp 400,3 triliun untuk infrastruktur, dan Rp 919,9 triliun untuk transfer ke daerah.

"Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif dan efisien, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," tegas Charles.

BACA JUGA:Helena Lim Didakwa TPPU, Tampung Uang Korupsi Timah Harvey Moeis

BACA JUGA:Waspda Bahaya! Gunung Marapi Sumbar Kembali Erupsi dan Terdengar Suara Letusan

Ia juga menyoroti tantangan besar dalam pengelolaan APBN, yaitu pengawasan. Charles meminta pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan guna memastikan setiap rupiah yang dialokasikan digunakan dengan tepat dan transparan, serta mencegah pemborosan dan penyalahgunaan anggaran.

"Pemerintah harus memperkuat pengawasan dan memastikan bahwa setiap program yang dibiayai oleh APBN dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat," pungkasnya. (jpc)