Kesinambungan Kunci Estafet Kepemimpinan

Keprihatinan ini juga disampaikan dalam Bulaksumur Roundtable Forum (BRF) yang diselenggarakan Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Sehingga kebijakan desentralisasi yang bertransformasi menjadi keharusan untuk mengatasi persoalan dalam pembangunan berkelanjutan.

BACA JUGA:Frasa 'Presiden Terpilih' Tak Sesuai dengan Konstitusi

Ketua Bulaksumur Roundtable Forum Abdul Gaffar Karim berpendapat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan penting untuk melihat karakteristik sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih spesifik dan efektif. Lantas, penting juga untuk melakukan peninjauan secara berkala atas kebijakan tersebut untuk memastikan tak melenceng dari prinsip keberlanjutan.

Bulaksumur Roundtable Forum menawarkan solusi praktis dan solusi teknis. Solusi politis, perlu didorong kepemimpinan dan kolaborasi untuk mendorong kerjasama pusat-daerah serta pemerintah, bisnis, dan masyarakat dengan dasar saling-percaya.

Berangkat dari rekomendasi ini sudah sepatutnya siapa pun Kepala Daerah yang akan memimpin provinsi maupun kota/ kabupaten harus berpikir secara menyeluruh dengan mengadopsi kebijakan-kebijakan di daerah tersebut agar tetap sejalan.

Seharusnya kebijakan desentralisasi dikembalikan kepada tujuan semula yakni sebesar-besarnya mewujudkan pembangunan di suatu daerah yang hasilnya dirasakan masyarakat setempat dalam jangka panjang.

BACA JUGA:Menyempurnakan Layanan Kesehatan Daring di Indonesia

Beradaptasi dengan keinginan masyarakat dan mengidentifikasi persoalan jangka panjang menjadi suatu keharusan kebijakan yang berkelanjutan.

Sebenarnya kebijakan pusat dan daerah itu sudah tersedia tinggal daerah-daerah tersebut menyelaraskan. Seperti program pembangunan jaringan jalan yang membagi porsi nasional, provinsi, kota/kabupaten yang artinya sudah ada standardisasi di dalamnya.

Seharusnya dengan kebijakan yang terarah tersebut tidak lagi ditemukan jalan atau jembatan yang rusak karena masing-masing sudah memahami tugas dan tanggung jawabnya, tinggal mengimplementasikan saja. Meski pemerintahan berganti asalkan paham tugas dan tanggung jawabnya seharusnya pembangunan tetap berjalan secara terarah tidak lagi mengacu kepada pemikiran individu atau sekelompok orang.

Pahami kebijakan

Penting juga untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan memperhatikan kondisi dan karakteristik suatu daerah. Sebagai gambaran dari aspek geografis dan juga kebiasaan (budaya) masyarakat bisa mempengaruhi dalam menyiapkan kebijakan.

BACA JUGA:Berkolaborasi Memberantas Mafia Tanah

Sehingga seorang pimpinan ke depan yang mengusung program pembangunan berkelanjutan dituntut untuk memiliki kemampuan membagi tipologi suatu daerah bahkan harus bisa mengombinasikan kebijakan yang simetris dengan asimetris.

Hal tersebut hanya bisa dicapai melalui komunikasi multipihak untuk mengelola perbedaan yang ada, sekaligus mengintegrasikan inisiatif keberlanjutan ke dalam lanskap politik dan kebijakan di sektor ekonomi hijau dan biru