Pembatasan Penjualan Rokok Eceran, Anggota DPR RI Soroti Dampak bagi Pedagang Kecil

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Kamis , 01 Aug 2024 - 21:02

Ilustrasi rokok. (Freepik)--

Daniel juga menyoroti pembatasan iklan rokok dan perubahan kemasan yang diatur dalam PP 28/2024. Ia menilai banyak pasal dalam aturan tersebut yang menutup akses pelaku usaha dan penggiat IHT.

“Jadi, apa antisipasi pemerintah terhadap dampak ekonomi kecil dari peraturan ini? Banyak industri UMKM rokok yang turut membayar cukai. Kasihan, kehidupan semakin sulit bagi petani tembakau dan pelaku industri mikro,” ujar Daniel.

Lebih lanjut, Daniel mencatat bahwa terbitnya PP 23/2024 terjadi menjelang panen raya tembakau di seluruh wilayah Indonesia.

Meskipun isu kesehatan penting, peraturan ini dianggap sebagai pukulan bagi para petani tembakau dan pelaku usaha industri tembakau yang telah berkontribusi besar terhadap perekonomian negara.

Daniel mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya fokus membuat kebijakan bagi kalangan tertentu saja, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap rakyat kecil, seperti petani tembakau.

"Jika industri tembakau lesu, dampaknya pasti akan dirasakan oleh petani. Sudah banyak aturan yang menekan petani tembakau, sekarang ditambah lagi. Pemerintah harus memprioritaskan kesejahteraan petani tembakau dan komunitas terkait," pungkas Daniel. (jpc)

pembatasan penjualan rokok eceran, anggota dpr ri soroti dampak bagi pedagang kecil                            jakarta, belitongekspres.com – anggota komisi iv dpr ri, daniel johan, menyoroti dampak dari peraturan pemerintah (pp) nomor 28 tahun 2024, khususnya terkait pembatasan penjualan tembakau.
menurutnya, kebijakan ini dapat berdampak negatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama para pedagang kecil dan petani tembakau.
"kebijakan yang dikeluarkan harus mempertimbangkan kebermanfaatan bagi masyarakat, jangan sampai malah menambah kesulitan bagi rakyat kecil," kata daniel johan kepada wartawan, kamis 1 agustus.
pp 28/2024, yang merupakan aturan pelaksana dari undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, memuat larangan penjualan produk tembakau atau rokok secara eceran yang tercantum dalam pasal 434 ayat 1c. 
baca juga:putusan mk: batasan usia dan berpenampilan menarik tidak termasuk diskriminasi
baca juga:daftar 10 pihak penerima aliran uang korupsi timah di babel, jumlahnya capai puluhan triliun rupiah
selain itu, pasal 429 hingga 463 juga mengatur larangan bahan tambahan, serta menetapkan batasan tar dan nikotin pada setiap batang rokok.
daniel johan menilai kebijakan larangan penjualan rokok secara eceran ini dapat mematikan usaha pedagang kecil, seperti pedagang asongan dan pkl, yang bergantung pada penjualan produk tersebut.
meskipun pp 28/2024 ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, daniel menekankan bahwa aturan tersebut harus bisa mengakomodir semua pihak, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. 
"jangan sampai kebijakan yang dibuat justru membebani rakyat kecil, terutama di tengah kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja," ungkapnya.
baca juga:benny rhamdani tidak hadir pada pemeriksaan kedua terkait sosok 't' pengendali judi online
baca juga:prabowo bertemu erdogan: bahas kerjasama sektor prioritas hubungan bilateral indonesia-turki
legislator dari dapil kalimantan barat i ini juga mempertanyakan solusi yang ditawarkan pemerintah bagi kelompok masyarakat yang terdampak, seperti petani tembakau. daniel menegaskan bahwa beberapa kebijakan dalam pp 28/2024 dapat merusak iklim demokrasi dan melemahkan industri hasil tembakau (iht).
"jika iklim iht ini rusak, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh petani-petani tembakau yang sudah mengalami kesulitan selama ini," jelasnya.
daniel juga menyoroti pembatasan iklan rokok dan perubahan kemasan yang diatur dalam pp 28/2024. ia menilai banyak pasal dalam aturan tersebut yang menutup akses pelaku usaha dan penggiat iht.
“jadi, apa antisipasi pemerintah terhadap dampak ekonomi kecil dari peraturan ini? banyak industri umkm rokok yang turut membayar cukai. kasihan, kehidupan semakin sulit bagi petani tembakau dan pelaku industri mikro,” ujar daniel.
baca juga:benny rhamdani tidak hadir pada pemeriksaan kedua terkait sosok 't' pengendali judi online
baca juga:prabowo bertemu erdogan: bahas kerjasama sektor prioritas hubungan bilateral indonesia-turki
lebih lanjut, daniel mencatat bahwa terbitnya pp 23/2024 terjadi menjelang panen raya tembakau di seluruh wilayah indonesia. 
meskipun isu kesehatan penting, peraturan ini dianggap sebagai pukulan bagi para petani tembakau dan pelaku usaha industri tembakau yang telah berkontribusi besar terhadap perekonomian negara.
daniel mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya fokus membuat kebijakan bagi kalangan tertentu saja, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap rakyat kecil, seperti petani tembakau. 
"jika industri tembakau lesu, dampaknya pasti akan dirasakan oleh petani. sudah banyak aturan yang menekan petani tembakau, sekarang ditambah lagi. pemerintah harus memprioritaskan kesejahteraan petani tembakau dan komunitas terkait," pungkas daniel.  (jpc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 2 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan