Tegas! Ini Tanggapan Presiden Jokowi Soal Bansos untuk Korban Judi Online

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Rabu , 19 Jun 2024 - 11:55

Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jawa Tengah, Rabu 19 Juni 2024--ANTARA/Aris Wasita

BELITONGEKSPRES.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas memastikan bahwa tidak akan ada bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada korban judi online.

Keputusan ini disampaikan Presiden Jokowi saat mengunjungi pompanisasi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada Rabu, 19 Juni 2024. “Nggak ada,” tegas Presiden Jokowi.

Sebelumnya, informasi usulan bansos untuk korban judi online viral dan menimbulkan kontroversi. Presiden Jokowi menyatakan bahwa tidak ada rencana terkait kebijakan bantuan sosial untuk target tersebut. "Tidak ada," ujarnya.

Klarifikasi Menko PMK Muhadjir Effendy

Menko PMK Muhadjir Effendy juga memperjelas bahwa penerima bansos yang diusulkan bukanlah para pelaku judi online, melainkan keluarga mereka.

Dalam penjelasannya, Muhadjir menegaskan bahwa informasi ini sering kali dipotong-potong sehingga menimbulkan kesalahpahaman.

“Pelaku judi sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana,” ungkapnya setelah Shalat Idul Adha di halaman Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, Senin, 17 Juni 2024.

Menurut Muhadjir, yang dimaksud sebagai penerima bansos adalah anggota keluarga seperti anak dan istri atau suami dari pelaku judi online.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang menjadi korban dari perilaku judi daring, mengingat dampak buruknya tidak hanya secara materi, tetapi juga kesehatan mental dan kesejahteraan mereka.

Gagasan Bansos dan Pembentukan Satgas

Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa ide memberikan bantuan sosial kepada korban judi daring adalah salah satu usulan dari Kemenko PMK dalam rangka persiapan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online.

Satgas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 yang diterbitkan di Jakarta pada 14 Juni 2024.

tegas! ini tanggapan presiden jokowi soal bansos untuk korban judi online                            belitongekspres.com - presiden joko widodo (jokowi) dengan tegas memastikan bahwa tidak akan ada bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada korban judi online. 
keputusan ini disampaikan presiden jokowi saat mengunjungi pompanisasi di kabupaten karanganyar, jawa tengah, pada rabu, 19 juni 2024. “nggak ada,” tegas presiden jokowi.
sebelumnya, informasi usulan bansos untuk korban judi online viral dan menimbulkan kontroversi. presiden jokowi menyatakan bahwa tidak ada rencana terkait kebijakan bantuan sosial untuk target tersebut. "tidak ada," ujarnya.
klarifikasi menko pmk muhadjir effendy
menko pmk muhadjir effendy juga memperjelas bahwa penerima bansos yang diusulkan bukanlah para pelaku judi online, melainkan keluarga mereka.
baca juga:presiden jokowi tegaskan tidak ada bantuan sosial untuk korban judi online
dalam penjelasannya, muhadjir menegaskan bahwa informasi ini sering kali dipotong-potong sehingga menimbulkan kesalahpahaman. 
“pelaku judi sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana,” ungkapnya setelah shalat idul adha di halaman kantor pimpinan pusat (pp) muhammadiyah di menteng, jakarta, senin, 17 juni 2024.
menurut muhadjir, yang dimaksud sebagai penerima bansos adalah anggota keluarga seperti anak dan istri atau suami dari pelaku judi online. 
bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang menjadi korban dari perilaku judi daring, mengingat dampak buruknya tidak hanya secara materi, tetapi juga kesehatan mental dan kesejahteraan mereka.
baca juga:dpr sebut ada oknum di kominfo yang diduga melindungi situs-situs judi online
gagasan bansos dan pembentukan satgas
muhadjir effendy mengungkapkan bahwa ide memberikan bantuan sosial kepada korban judi daring adalah salah satu usulan dari kemenko pmk dalam rangka persiapan pembentukan satuan tugas (satgas) pemberantasan perjudian online.
satgas ini dibentuk berdasarkan keputusan presiden (keppres) nomor 21 tahun 2024 yang diterbitkan di jakarta pada 14 juni 2024.
dalam struktur tim ad hoc tersebut, menko pmk berperan sebagai wakil ketua satgas mendampingi menteri koordinator (menko) bidang politik, hukum dan keamanan (polhukam) hadi tjahjanto yang menjabat sebagai ketua. 
pembentukan satgas ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan judi daring secara lebih terstruktur dan efektif.
baca juga:menkominfo ungkap modus baru judi online dengan deposit pulsa
dampak judi online pada keluarga
menko pmk menggarisbawahi bahwa keluarga, khususnya anak dan istri dari pelaku judi daring, sering kali mengalami kerugian besar, baik secara materi maupun kesehatan mental. 
dalam banyak kasus, dampak negatif ini bahkan bisa berujung pada kematian. oleh karena itu, perhatian terhadap keluarga korban menjadi penting dalam upaya penanggulangan masalah judi online di indonesia.
keputusan presiden jokowi untuk tidak memberikan bansos kepada korban judi online menegaskan sikap tegas pemerintah dalam menghadapi masalah perjudian daring. 
sementara itu, usulan untuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga korban tetap menjadi bahan pertimbangan di tingkat kemenko pmk, dengan tujuan membantu mereka yang terdampak secara tidak langsung oleh perilaku judi daring. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 1 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan