DPR Tekankan Kriteria DTKS Harus Jadi Patokan Penerima Bansos, Bukan Kekalahan Judi Online

Reporter: |

Editor: Erry Frayudi |

Minggu , 16 Jun 2024 - 19:47

Ilustrasi Bermain Judi Online (Freepik)--

Dia juga mengungkapkan bahwa jika korban judi online memenuhi kriteria kemiskinan dalam DTKS, mereka berhak menerima bantuan.

"Namun, dalam proses verifikasi DTKS, harus jelas bahwa kekalahan dalam judi online tidak bisa menjadi faktor penentu untuk masuk dalam DTKS. Itu tidak dapat diterima," ujarnya.

Diah menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah menangani praktik judi online secara menyeluruh, karena banyak orang yang menjadi korban penipuan dan kriminalitas terkait hal tersebut.

"Kita harus menangani judi online dari sumbernya, karena banyak kasus penipuan yang terjadi. Jadi, yang terpenting adalah penanganan langsung terhadap praktik judi online itu sendiri," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy juga menyampaikan kekhawatiran atas dampak yang ditimbulkan oleh judi online. Dia menegaskan bahwa pihaknya akan terlibat dalam penanganan dampak dari judi online, dengan fokus pada penegakan hukum.

"Kami pasti akan terlibat, tetapi yang memimpin secara langsung adalah Kemenko Polhukam karena ini berada di ranah penegakan hukum bukan ranah pelayanan Kemenko PMK," ungkap Muhadjir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 13 Juni.

dpr tekankan kriteria dtks harus jadi patokan penerima bansos, bukan kekalahan judi online                            belitongekspres.com - wakil ketua komisi viii dpr ri, diah pitaloka, menekankan bahwa korban judi online tidak dapat diberikan bantuan sosial berdasarkan kriteria data terpadu kesejahteraan sosial (dtks). menurutnya, penerima bantuan sosial harus sesuai dengan parameter kemiskinan yang terukur dalam dtks.
"dalam dtks, ada parameter-parameter yang mengukur tingkat kemiskinan. jadi, nanti mereka harus dimasukkan ke dalam sistem dtks untuk ditentukan apakah mereka memenuhi kriteria atau tidak," ujar diah kepada wartawan pada minggu, 16 juni.
politikus dari pdi perjuangan tersebut menjelaskan bahwa dtks merupakan sistem pendataan sosial yang menggunakan klasifikasi ilmiah dan terukur.
"sistem dtks ini adalah sistem yang telah ditentukan dan disesuaikan secara ilmiah. jadi tidak bisa digeneralisir bahwa seseorang yang kalah judi online menjadi miskin. hal itu tidak benar," tegas diah.
baca juga:aggota koramil sinak papua tengah tewas ditembak kkb
baca juga:jokowi tandatangani keppres 21/2024, satgas pemberantasan judi online resmi dibentuk
diah menegaskan bahwa penerima bantuan sosial harus ditentukan berdasarkan dtks, bukan berdasarkan status korban judi online.
"sistem dtks ini mengklasifikasikan data apakah seseorang masuk dalam kriteria yang layak atau tidak. jadi, bukan karena seseorang terlibat dalam judi online atau tidak," tambahnya.
dia juga menyoroti bahwa banyak orang menjadi korban penipuan, termasuk dalam kasus kriminal seperti judi online, sehingga penanganan masalah judi online itu sendiri menjadi hal yang penting.
"sangat penting untuk menangani masalah judi online ini, karena banyak orang yang tertipu, terutama dalam hal kriminalitas," imbuhnya.
meskipun demikian, diah pitaloka menegaskan bahwa pemerintah bisa mempertimbangkan memberikan bantuan sosial kepada korban judi online, tetapi kriteria untuk menerima bantuan tersebut seharusnya tidak berkaitan langsung dengan kekalahan dalam judi online.
baca juga:ppatk sebut sebanyak 3,2 juta warga indonesia main judi online, dari pelajar sampai irt
baca juga:45 ptn menerima kip kuliah 2024 jalur mandiri, peluang bagi calon mahasiswa baru
"jika kondisinya memenuhi kriteria yang ada, silakan masuk ke dalam dtks untuk diverifikasi apakah layak menerima bantuan sosial atau tidak. namun, variabel utamanya bukanlah kekalahan dalam judi online sebagai parameter, karena sudah ada parameter lain yang terukur," tegasnya.
dia juga mengungkapkan bahwa jika korban judi online memenuhi kriteria kemiskinan dalam dtks, mereka berhak menerima bantuan.
"namun, dalam proses verifikasi dtks, harus jelas bahwa kekalahan dalam judi online tidak bisa menjadi faktor penentu untuk masuk dalam dtks. itu tidak dapat diterima," ujarnya.
diah menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah menangani praktik judi online secara menyeluruh, karena banyak orang yang menjadi korban penipuan dan kriminalitas terkait hal tersebut.
baca juga:mui tolak usulan bansos untuk orang miskin gara-gara kalah judi online
baca juga:menko pmk usulkan bansos untuk korban judi online karena dianggap sebagai orang miskin baru
"kita harus menangani judi online dari sumbernya, karena banyak kasus penipuan yang terjadi. jadi, yang terpenting adalah penanganan langsung terhadap praktik judi online itu sendiri," katanya.
sebelumnya, menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (menko pmk) muhadjir effendy juga menyampaikan kekhawatiran atas dampak yang ditimbulkan oleh judi online. dia menegaskan bahwa pihaknya akan terlibat dalam penanganan dampak dari judi online, dengan fokus pada penegakan hukum.
"kami pasti akan terlibat, tetapi yang memimpin secara langsung adalah kemenko polhukam karena ini berada di ranah penegakan hukum bukan ranah pelayanan kemenko pmk," ungkap muhadjir di kompleks istana kepresidenan, jakarta, pada kamis, 13 juni.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 17 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan