Potensi Banyak Mafia, Muhammadiyah Masih Mikir Kelola Tambang

Reporter: |

Editor: Yudiansyah |

Minggu , 09 Jun 2024 - 22:14

Muhammadiyah mengaku masih pikir-pikir kemungkinan untuk mengelola tambang, meski pemerintah telah memberikan lampu hijau terkait izin pertambangan--

Menurut Ikhsan, rencana pemberian izin pengelolaan tambang kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan sudah menjadi pembahasan sejak tahun 2020.

"Iya, ini sudah lama. Sejak 2020-2021 hingga Kongres Nasional di Jakarta dan kemudian dilanjutkan di Babel (Bangka Belitung), pembahasan mengenai ini telah dilakukan cukup lama," ujar Ikhsan pada Minggu, 9 Juni 2024.

Ikhsan berpendapat bahwa memberikan izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan justru lebih baik daripada memberikannya kepada pengusaha tambang yang telah melanggar hukum.

Menurutnya, ormas keagamaan juga memiliki kapabilitas yang memadai untuk mengelola pertambangan. "Ormas juga memiliki kapasitas yang kuat untuk mengatur dan mengelola pertambangan," tambahnya.

Sebagai seorang yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan juga menyinggung permasalahan penambangan timah di Bangka Belitung.

Di mana penambangan timah di Bangka Belitung telah menimbulkan berbagai masalah, termasuk masalah korupsi yang melibatkan PT Timah.

"Jadi, mari kita tidak membuat gaduh soal undang-undang. Secara praktis, undang-undang tersebut selama ini tidak sepenuhnya efektif," paparnya.

"Ikuti saja kasus terbaru mengenai pengelolaan tambang timah yang telah menimbulkan kasus korupsi yang tidak terkendali," tandas Ikhsan.

potensi banyak mafia, muhammadiyah masih mikir kelola tambang                             jakarta, belitongekspres.com - muhammadiyah mengaku masih pikir-pikir kemungkinan untuk mengelola tambang, meski pemerintah telah memberikan lampu hijau terkait izin pertambangan (iup) batu bara.
hingga saat ini, pihak muhammadiyah juga belum dapat tawaran dari pemerintah terkait kemungkinan organisasi tersebut diberikan iup batu bara tersebut.
wakil ketua majelis ekonomi muhammadiyah, mukhaer pakkanna, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada kunjungan atau komunikasi resmi dari pemerintah kepada pp muhammadiyah terkait hal ini.
mukhaer menegaskan bahwa muhammadiyah masih tengah melakukan kajian menyeluruh terhadap implikasi kebijakan izin pengelolaan tambang yang diatur dalam pp 25 tahun 2024.
"saat ini kami masih dalam tahap penelaahan. diskusi di dalam muhammadiyah sangat intens," ungkap wakil ketua majelis ekonomi muhammadiyah, mukhaer pakkanna, minggu, 9 juni 2024.
baca juga:motif dan kronologi briptu fn membakar suaminya yang sesama polisi
baca juga:polisi yang dibakar istri sendiri tewas akibat luka bakar 90 persen
dia menyatakan bahwa muhammadiyah telah melakukan sejumlah pertimbangan sebelum mengikuti jejak pbnu yang telah mendapatkan izin pengelolaan pertambangan.
namun demikian, di dalam muhammadiyah juga muncul perbedaan pendapat. sebagian berpendapat bahwa bisnis tambang merupakan bidang yang relatif baru bagi organisasi ini.
"meskipun kami telah terlibat dalam berbagai bisnis dan kegiatan amal usaha, namun aspek tambang masih terasa asing bagi kami," jelas mukhaer.
di sisi lain, ada pihak yang lebih berhati-hati dan menentang pengelolaan tambang. mereka mengkhawatirkan potensi keterlibatan mafia dan dominasi oligarki dalam industri pertambangan, baik dari hulu hingga hilir.
"kami juga meragukan pasar dan pembeli yang terlibat dalam bisnis tambang. industri ini masih terasa baru bagi kami sebagai institusi, dan terkait dengan isu-isu lingkungan, keberlanjutan pembangunan, serta eksploitasi sumber daya," tegas mukhaer.
nu bantah adanya konsesi imbalan politik
sementara itu, ikhsan abdullah, seorang tokoh dari nadhlatul ulama (nu), dengan tegas membantah rumor bahwa pemberian konsesi tambang oleh pemerintahan presiden jokowi merupakan bentuk balas budi kompensasi politik terkait pilpres 2024.
baca juga:muhammadiyah masih mengkaji soal tawaran kelola tambang, singgung banyak mafia dan oligarki
baca juga:siap-siap! kemenhan buka 25.258 formasi casn 2024, simak riciannya
menurut ikhsan, rencana pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan sudah menjadi pembahasan sejak tahun 2020.
"iya, ini sudah lama. sejak 2020-2021 hingga kongres nasional di jakarta dan kemudian dilanjutkan di babel (bangka belitung), pembahasan mengenai ini telah dilakukan cukup lama," ujar ikhsan pada minggu, 9 juni 2024.
ikhsan berpendapat bahwa memberikan izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan justru lebih baik daripada memberikannya kepada pengusaha tambang yang telah melanggar hukum.
menurutnya, ormas keagamaan juga memiliki kapabilitas yang memadai untuk mengelola pertambangan. "ormas juga memiliki kapasitas yang kuat untuk mengatur dan mengelola pertambangan," tambahnya.
sebagai seorang yang juga menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal majelis ulama indonesia (mui), ikhsan juga menyinggung permasalahan penambangan timah di bangka belitung.
di mana penambangan timah di bangka belitung telah menimbulkan berbagai masalah, termasuk masalah korupsi yang melibatkan pt timah.
baca juga:oknum asn jayapura ditangkap satgas damai cartenz karena jadi pemasok senjata ke kkb
baca juga: pemerintah umumkan penetapan idul adha 2024 
"jadi, mari kita tidak membuat gaduh soal undang-undang. secara praktis, undang-undang tersebut selama ini tidak sepenuhnya efektif," paparnya.
"ikuti saja kasus terbaru mengenai pengelolaan tambang timah yang telah menimbulkan kasus korupsi yang tidak terkendali," tandas ikhsan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 10 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan