Potensi Banyak Mafia, Muhammadiyah Masih Mikir Kelola Tambang

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM - Muhammadiyah mengaku masih pikir-pikir kemungkinan untuk mengelola tambang, meski pemerintah telah memberikan lampu hijau terkait izin pertambangan (IUP) batu bara.

Hingga saat ini, pihak Muhammadiyah juga belum dapat tawaran dari pemerintah terkait kemungkinan organisasi tersebut diberikan IUP batu bara tersebut.

Wakil Ketua Majelis Ekonomi Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada kunjungan atau komunikasi resmi dari pemerintah kepada PP Muhammadiyah terkait hal ini.

Mukhaer menegaskan bahwa Muhammadiyah masih tengah melakukan kajian menyeluruh terhadap implikasi kebijakan izin pengelolaan tambang yang diatur dalam PP 25 Tahun 2024.

"Saat ini kami masih dalam tahap penelaahan. Diskusi di dalam Muhammadiyah sangat intens," ungkap Wakil Ketua Majelis Ekonomi Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, Minggu, 9 Juni 2024.

BACA JUGA:Motif dan Kronologi Briptu FN Membakar Suaminya yang Sesama Polisi

BACA JUGA:Polisi yang Dibakar Istri Sendiri Tewas Akibat Luka Bakar 90 Persen

Dia menyatakan bahwa Muhammadiyah telah melakukan sejumlah pertimbangan sebelum mengikuti jejak PBNU yang telah mendapatkan izin pengelolaan pertambangan.

Namun demikian, di dalam Muhammadiyah juga muncul perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat bahwa bisnis tambang merupakan bidang yang relatif baru bagi organisasi ini.

"Meskipun kami telah terlibat dalam berbagai bisnis dan kegiatan amal usaha, namun aspek tambang masih terasa asing bagi kami," jelas Mukhaer.

Di sisi lain, ada pihak yang lebih berhati-hati dan menentang pengelolaan tambang. Mereka mengkhawatirkan potensi keterlibatan mafia dan dominasi oligarki dalam industri pertambangan, baik dari hulu hingga hilir.

"Kami juga meragukan pasar dan pembeli yang terlibat dalam bisnis tambang. Industri ini masih terasa baru bagi kami sebagai institusi, dan terkait dengan isu-isu lingkungan, keberlanjutan pembangunan, serta eksploitasi sumber daya," tegas Mukhaer.

NU Bantah Adanya Konsesi Imbalan Politik

Sementara itu, Ikhsan Abdullah, seorang tokoh dari Nadhlatul Ulama (NU), dengan tegas membantah rumor bahwa pemberian konsesi tambang oleh pemerintahan Presiden Jokowi merupakan bentuk balas budi kompensasi politik terkait Pilpres 2024.