Kabar Gembira! Pencairan Gaji ke-13 PNS Dijadwalkan Juni 2024

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Rabu , 15 May 2024 - 16:26

Ilustrasi, Jadwal pencairan gaji ke-13 PNS--

Dalam Peraturan Pemerintah yang terkait dengan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2024, diatur bahwa THR akan dibayarkan paling cepat sepuluh hari kerja sebelum tanggal hari raya yang bersangkutan.

“Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya,” bunyi Peraturan Pemerintah itu.

Gaji ke-13 untuk bulan Juni 2024 akan dibayarkan paling cepat pada bulan juni, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran gaji ke-13, maka pembayaran dapat dilakukan setelah bulan Juni 2024.

Terakhir, disebutkan bahwa rincian teknis mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan, sementara untuk yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan diatur melalui peraturan kepala daerah.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” tulis ketentuan penutup aturan yang diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada tanggal 13 Maret 2024.

kabar gembira! pencairan gaji ke-13 pns dijadwalkan juni 2024                            belitongekspres.com, cairnya gaji ke-13 bagi pns pada tahun 2024 telah dijadwalkan oleh pemerintah, dimulai paling awal pada bulan juni. 
ini berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia (pp) nomor 14 tahun 2024 yang dikeluarkan oleh presiden ri joko widodo. jadwal tersebut diambil dari informasi yang dikutip dari laman sekretariat kabinet ri.
presiden ri joko widodo (jokowi) telah mengeluarkan peraturan pemerintah republik indonesia (pp) nomor 14 tahun 2024 yang mengatur tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan untuk tahun 2024. 
pemberian tunjangan hari raya (thr) dan gaji ke-13 ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dengan meningkatkan pengeluaran para aparatur negara, pensiunan, serta penerima tunjangan, yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
dalam pasal 5 peraturan ini, dijelaskan bahwa tunjangan hari raya (thr) dan gaji ke-13 tidak akan diberikan kepada pegawai negeri sipil (pns), prajurit tni, dan anggota polri dalam situasi berikut:
baca juga:adakah perubahan besaran tarif iuran bpjs kesehatan usai diganti kris?
baca juga:sandra dewi penuhi panggilan kejagung, tampak mengenakan pakaian serba hitam

sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

tunjangan hari raya (thr) dan gaji ke-13 yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) akan diberikan kepada pns, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), prajurit tni, anggota polri, pejabat negara, dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi (dewas kpk), pimpinan lembaga penyiaran publik (lpp), serta pegawai non-pegawai aparatur sipil negara (asn) yang bekerja di lpp, terdiri atas:

gaji pokok
tunjangan keluarga
tunjangan pangan
tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan
tunjangan kinerja

baca juga:mendekati musim kurban, masyarakat diingatkan memilih hewan yang layak dan baik
baca juga:sopir bus resmi ditetapkan tersangka kecelakaan rombongan smk lingga kencana
thr dan gaji ke-13 yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) akan diberikan kepada pns dan pppk sesuai dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan masing-masing, terdiri atas:

gaji pokok
tunjangan keluarga
tunjangan pangan
tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan
tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam satu bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

menurut peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024, pembayaran tunjangan hari raya (thr) dan gaji ke-13 bagi guru dan dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan.
guru dan dosen yang gaji pokoknya dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) dan tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen dalam satu bulan.
“dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam satu bulan,” disebutkan dalam pp.
baca juga:praperadilan kasus tppu panji gumilang ditolak, hakim pn jaksel ungkap alasannya
baca juga:jeep rubicon mario dandy tak laku dilelang, harga turun drastis jadi rp 700 juta
dalam peraturan pemerintah yang terkait dengan pencairan tunjangan hari raya (thr) dan gaji ke-13 tahun 2024, diatur bahwa thr akan dibayarkan paling cepat sepuluh hari kerja sebelum tanggal hari raya yang bersangkutan.
“dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya,” bunyi peraturan pemerintah itu.
gaji ke-13 untuk bulan juni 2024 akan dibayarkan paling cepat pada bulan juni, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah. jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran gaji ke-13, maka pembayaran dapat dilakukan setelah bulan juni 2024.
terakhir, disebutkan bahwa rincian teknis mengenai pemberian tunjangan hari raya (thr) dan gaji ke-13 yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan, sementara untuk yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) akan diatur melalui peraturan kepala daerah.
“peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” tulis ketentuan penutup aturan yang diundangkan oleh menteri sekretaris negara (mensesneg) pratikno pada tanggal 13 maret 2024.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 16 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan