Bawa Dokumen Penyidikan KPK di Praperadilan, Firli Bahuri dan Pengacaranya Dipolisikan

Reporter: |

Editor: Erry Frayudi |

Rabu , 20 Dec 2023 - 21:54

Munculnya dokumen penyidikan dugaan suap eks pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan di sidang praperadilan, Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dipolisikan.-Rafi Adhi Pratama---

"Rupanya kami telisik dokumen itu diambil oleh pimpinan KPK juga Alexander Marwata. Cuman yang kami laporkan Firli sama tim pengacaranya, biar nanti mengembang sendiri penyelidikannya," sambungnya.

Kombes Putu Putera Sadana, Kabid Hukum Polda Metro Jaya, juga menyampaikan permasalahan terkait bukti yang dibawa oleh Firli.

"Yaitu kami menyidik dugaan pemerasan yang dilakukan oleh tersangka. Di mana ini terjadi di Kementerian Pertanian. Namun ada beberapa dokumen yang tidak linier (yakni) di Kementerian Perhubungan dalam hal ini, kereta api," bebernya.

"Ini merupakan sebuah temuan yang tentunya kami ungkap di fakta persidangan untuk bertanya kepada saksi maupun ahli. Apakah ini merupakan dokumen rahasia yang patut atau tidak sewajarnya untuk dikemukakan di sidang peradilan. Khususnya di praperadilan," imbuhnya.

Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/7588/XII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 18 Desember 2023.

Keduanya disangkakan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 322 KUHP.

bawa dokumen penyidikan kpk di praperadilan, firli bahuri dan pengacaranya dipolisikan                            belitongekspres.com, jakarta - dokumen penyidikan dugaan suap eks pejabat direktorat jenderal perkeretaapian (djka) kementerian perhubungan yang muncul dalam sidang praperadilan telah menyebabkan ketua kpk nonaktif firli bahuri dan pengacaranya dipolisikan.
informasi tersebut diungkapkan oleh edy susilo, yang menjabat sebagai ketua lembaga transparansi anggaran dan anti korupsi indonesia (lemtaki).
edy menyatakan bahwa pihaknya juga telah mempolisikan firli bahuri dan ian iskandar, yang merupakan kuasa hukum mantan ketua kpk tersebut.
"kami telah membuat lp ke polda metro jaya pada senin, 18 desember sore lalu," katanya kepada awak media, rabu 20 desember 2023.
baca juga:bukti tak relevan jadi alasan praperadilan firli bahuri ditolak hakim
baca juga:praperadilan ditolak, penetapan tersangka firli bahuri dianggap sah
diungkapkannya, keduanya dilaporkan mengenai dibawanya dokumen kpk
"terlapor firli dan pengacaranya terkait membawa dokumen kpk," ungkapnya.
dijelaskannya, memasukkan dan membawa dokumen rahasia negara dapat dijerat pidana apabila bukan yang berwenang.
"apakah berhak membawa dokumen tersebut keluar dari gedung merah putih? kapasitas firli sendiri dalam praperadilan itu adalah personal bukan atas nama lembaga. jadi, penggunaan dokumen lembaga bukan tidak mungkin jadi temuan pelanggaran etik bahkan pidana," jelasnya.
"dokumen tersebut sama sekali tidak ada korelasi dengan kasus praperadilan dugaan pemerasan firli terhadap syl," tambahnya.
pihaknya menduga wakil ketua kpk, alexander marwata yang mengambil dokumennya.
"ada indikasi menyalahi ketentuan perundangan dan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan. termasuk orang yang memberikan akses pemberian dokumen tersebut digunakan di luar lembaga perlu diperiksa nantinya," tuturnya.
baca juga:tni au lanud iskandar muda gelar patroli udara akibat maraknya imigran rohingya
baca juga:terkait dugaan korupsi bansos, rudy tanoe pilih bungkam usai diperiksa kpk
"rupanya kami telisik dokumen itu diambil oleh pimpinan kpk juga alexander marwata. cuman yang kami laporkan firli sama tim pengacaranya, biar nanti mengembang sendiri penyelidikannya," sambungnya.
kombes putu putera sadana, kabid hukum polda metro jaya, juga menyampaikan permasalahan terkait bukti yang dibawa oleh firli.
"yaitu kami menyidik dugaan pemerasan yang dilakukan oleh tersangka. di mana ini terjadi di kementerian pertanian. namun ada beberapa dokumen yang tidak linier (yakni) di kementerian perhubungan dalam hal ini, kereta api," bebernya.
"ini merupakan sebuah temuan yang tentunya kami ungkap di fakta persidangan untuk bertanya kepada saksi maupun ahli. apakah ini merupakan dokumen rahasia yang patut atau tidak sewajarnya untuk dikemukakan di sidang peradilan. khususnya di praperadilan," imbuhnya.
laporan tersebut terdaftar dengan nomor lp/b/7588/xii/2023/spkt/polda metro jaya tanggal 18 desember 2023.
keduanya disangkakan pasal 54 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik juncto pasal 322 kuhp.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres Edisi 21 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan