271 Triliun Itu Nilai Kerusakan Alam Babel, Berapa Kerugian Keuangan Negara?

Reporter: Jhohan Adhi Ferdian |

Editor: Yudiansyah |

Selasa , 02 Apr 2024 - 22:59

Jhohan Adhi Ferdian--

271 triliun itu nilai kerusakan alam babel, berapa kerugian keuangan negara?                            sebagai seorang praktisi sekaligus akademisi, hati kami tergelitik ketika media massa mengutip pernyataan pada konferensi pers kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (iup) pt timah tbk tahun 2015-2022 yang menyebutkan nilai fantastis sebesar rp. 271 triliun. padahal, nilai tersebut bukan merupakan penghitungan kerugian negara, melainkan dihitung dari kerusakan akibat aktivitas pertambangan yang telah merusak lingkungan sejak berabad-abad sebelumnya.
penyidik merujuk pada peraturan menteri lh 7/2014 yang merupakan pedoman penghitungan kerusakan alam secara universal, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1; “hasil penghitungan kerugian lingkungan hidup oleh ahli dipergunakan sebagai penilaian awal dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan”.
angka rp 271 triliun adalah perhitungan kerugian lingkungan di kawasan hutan dan non-kawasan hutan. rinciannya adalah total untuk kawasan hutan sebesar rp 223.366 triliun dan total untuk non-kawasan hutan apl sebesar rp 47,703 triliun.
badan pemeriksa keuangan adalah lembaga yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara dalam suatu tindak pidana korupsi, sementara instansi lainnya berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau mengklaim adanya kerugian keuangan negara, sesuai dengan sema no. 4 tahun 2016.
baca juga:pentingnya literasi atasi kriminalitas di era digital 
jumlah kerugian lingkungan dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di pt timah tbk 2015-2022 masih dalam perhitungan. direktur penyidikan jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (dirdik jampidsus) kejagung menyatakan bahwa mereka masih menunggu penghitungan dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp). artinya, angka 271 triliun bukanlah angka pasti dan hanya menghitung kerusakan lingkungan, bukan kerugian negara yang dituduhkan kepada para tersangka korupsi.
lalu, apa arti kerugian negara? dalam buku "pantang korupsi sampai mati" (kpk: 2015) dijelaskan tentang konsep kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan korupsi. berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 1999, konsep kerugian keuangan negara mengandung unsur delik formil. unsur "dapat merugikan keuangan negara" berarti suatu tindakan akan dianggap merugikan keuangan negara ketika tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara secara langsung maupun tidak langsung.
saya belum menemukan silogisme berpikir terhadap 271 triliun yang diartikan sebagai kerugian negara karena jika dihitung dengan kerusakan alam semenjak timah ditemukan pada abad 17/18 masehi atau sekitar 400 tahun yang lalu, dan dilakukan pertambangan secara besar-besaran pada era kesultanan palembang di bawah pimpinan sultan mahmud badaruddin i pada medio 1730an sampai 1740an lalu, serta oleh belanda pada 1819 melalui banka tin winning bedrijf (btw), dilanjutkan pada tahun 1953 oleh pn tambang timah bangka yang kemudian berubah menjadi pt timah saat ini.
tentu saja, angka 271 triliun tersebut adalah angka yang sangat besar, tetapi hal ini adalah akibat dari pertambangan, terutama setelah dikeluarkannya surat keputusan bupati bangka no. 540.k/271/tamben/2001 tentang pemberian usaha pertambangan untuk pengolahan dan penjualan (ekspor), yang merupakan salah satu upaya pemerintah kabupaten bangka untuk melegalkan tambang timah inkonvensional.
baca juga:kiat menggunakan thr secara bijak berdasarkan skala prioritas
penerbitan skep no. 540.k/271/tamben/2001 dan perda no. 6/2001 bupati bangka memberikan kesempatan kepada siapa pun (masyarakat) untuk melakukan penambangan, terutama bagi para pelaku usaha yang bergerak dalam bisnis perdagangan pasir timah ini, yang pada dasarnya menambang bekas pemilik tambang kontrak karya yang semula terikat dengan pt. timah, tbk.
alasan di balik keputusan bupati bangka tersebut bisa dimengerti karena lesunya perekonomian di provinsi bangka belitung akibat turunnya harga lada secara drastis hingga mencapai 12 ribu per kilogram pada awal tahun 2003. oleh karena itu, dengan adanya perda dan skep tersebut, memberikan harapan kepada masyarakat untuk mendapatkan uang secara instan, berbeda dengan petani lada yang membutuhkan kesabaran untuk panen.
lalu apa artinya?
hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum dan kerugian negara secara etimologi dalam kasus ini belum ditemukan. kata kausa dalam kamus hukum diartikan sebagai alasan atau dasar hukum; hubungan kausalitas adalah faktor yang memperkuat bahwa kerugian negara berupa kekurangan uang, barang, dan surat berharga benar-benar merupakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penanggung jawab kerugian negara/daerah.
artinya, hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian negara adalah salah satu dasar untuk menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum dalam penilaian terhadap terjadinya suatu kerugian negara. kausalitas tersebut akan membuktikan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh "pejabat" yang mengakibatkan terjadinya kerugian.
baca juga:jurus menjawab darurat pangan
dari pembahasan di atas, diketahui bahwa kerugian negara terjadi jika terpenuhi unsur-unsur kerugian negara. kerugian negara terjadi jika ada pelaku/penanggung jawab kerugian, yaitu "pejabat" yang melakukan tindakan melawan hukum baik dengan sengaja maupun kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti serta memiliki hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang terjadi, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian oleh "pejabat". apakah direktur pt timah termasuk pejabat negara? di sinilah letak masalahnya.
bumn yang berbentuk persero, berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam uu pt. hal ini merupakan konsekuensi logis ketika perseroan terbatas yang merupakan badan hukum yang terdiri atas persekutuan modal. sehingga, ketika bumn mengalami kerugian, hal ini tidak dapat disamakan dengan kerugian negara.
dalam penanganan tindak pidana korupsi, unsur penting adalah membuktikan terjadinya kerugian negara, sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 uu tipikor. meskipun pembuktian terjadinya kerugian negara penting, berdasarkan uraian sebelumnya, status persero sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang berbeda. jimly asshiddiqqie pun setuju bahwa kekayaan badan hukum terpisah dari kekayaan pendirinya yang melakukan penyertaan di dalam badan hukum tersebut.
pemisahan ini menimbulkan konsekuensi persero untuk memisahkan diri dari pengaruh negara dalam tindakan hukum maupun bisnis, sehingga ketika persero menjadi entitas terpisah dari negara, tindakan yang diambil oleh bumn dianggap sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh badan hukum yang mandiri, demikian pula dengan tanggung jawab atas setiap tindakan, bahkan yang berujung pada kerugian.
baca juga:kiprah pnm menjaga denyut usaha ultra mikro tanah air
kekayaan bumn adalah kekayaan yang terpisah dari kekayaan negara, karena kekayaan negara di dalam bumn hanya sebatas jumlah saham yang disertakan. oleh karena itu, jika terjadi kerugian oleh bumn, hal tersebut tidak menjadi kerugian negara, melainkan kerugian dari bumn itu sendiri, kecuali jika terbukti bahwa ada penjualan saham negara pada bumn tanpa izin dari negara sebagai pemegang saham.
posisi pt. timah sebagai bumn menjadikan pemerintah, seharusnya berperan sebagai regulator, malah "memonopoli" sendiri. karena tugas negara melalui kementerian adalah regulator bukan sebagai pemain (operator). apa jadinya jika dalam suatu pertandingan bola, wasit merangkap pemain? padahal, di berbagai negara tidak memiliki kementerian bumn. seperti singapura yang memiliki bumn tapi tidak di bawah kementerian bumn, melainkan di bawah kementerian terkait, misalnya pertamina di bawah kementerian esdm. tidak digabung menjadi satu dalam kementerian.
terakhir, kerusakan alam memang imbas dari pertambangan. meskipun 271 triliun seperti yang digembor-gemborkan media tergolong besar, itu membuktikan bahwa bangka bukanlah daratan yang memiliki timah, melainkan butiran timah yang membentuk sebuah daratan, dan saat ini kita sedang berada di atasnya.
*) jhohan adhi ferdian  s.h., m.h., c.l.a, advokat (mahasiswa s3 doktor ilmu hukum universitas borobudur), ketua dpw himpunan konsultan hukum pertambangan indonesia babel dan dosen hukum pertambangan universitas pertiba

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 3 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan