Tantangan Menuju Keadilan Pajak di Era E-Commerce

Reporter: Hanni Sofia |

Editor: Yudiansyah |

Minggu , 29 Jun 2025 - 22:55

Ilustrasi: Warga mengakses aplikasi belanja daring di Rangkasbitung, Lebak, Banten--(ARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/tom)

JAKARTA, BELTONGEKSPRES.COM - Pajak sering kali dianggap sebagai beban oleh pelaku usaha kecil, terutama mereka yang bergerak di sektor digital dan e-commerce. Namun, sejatinya, pajak adalah instrumen penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Jika dirancang dengan baik—inklusif, transparan, dan mudah diakses—sistem perpajakan justru bisa menjadi pendorong pertumbuhan, bukan penghambat.

Semangat itulah yang kembali menghidupkan wacana lama tentang pelibatan platform e-commerce sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) bagi para pedagang yang berjualan secara daring (online). Dalam skema ini, platform seperti marketplace atau aplikasi jual beli digital akan bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak langsung atas transaksi yang terjadi di dalam sistem mereka.

Wacana ini bukan hal yang baru. Pada tahun 2018, pemerintah sebenarnya sempat menggulirkan kebijakan serupa melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce). Regulasi tersebut mengatur mekanisme pengenaan PPN dan PPh terhadap pelaku e-commerce, termasuk kewajiban pelaporan dan pemungutan oleh platform digital.

Namun, kebijakan itu tidak berumur panjang. PMK 210/2018 dicabut pada tahun berikutnya karena dinilai belum siap diterapkan secara teknis. Sejumlah tantangan mendasar mengemuka, mulai dari kesiapan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di sektor digital, hingga infrastruktur perpajakan digital yang belum sepenuhnya mendukung penerapan sistem pemungutan otomatis oleh platform.

Di sisi lain, masih banyak pelaku usaha daring yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), belum terbiasa dengan sistem pembukuan, atau bahkan tidak memahami secara penuh apa yang menjadi kewajiban perpajakan mereka.

Pemerintah pun menyadari bahwa tanpa pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, kebijakan pajak di sektor e-commerce justru bisa menciptakan ketimpangan baru.

Sebaliknya, jika diterapkan dengan hati-hati dan berbasis pada pemahaman kondisi riil di lapangan, kebijakan ini dapat menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, memperluas basis penerimaan negara, sekaligus memperkuat rasa keadilan fiskal.

Kini, dengan ekosistem digital yang semakin matang, infrastruktur perpajakan yang mulai terdigitalisasi, dan kesadaran pajak yang terus ditingkatkan, wacana penunjukan platform e-commerce sebagai pemungut PPh pun kembali bergulir.

Namun demikian, jalan menuju keadilan pajak digital masih panjang. Dibutuhkan dialog terbuka antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk merumuskan solusi bersama yang tidak hanya efektif secara fiskal, tetapi juga adil dan berkelanjutan secara sosial.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengungkapkan bahwa mekanisme pemungutan pajak seperti ini sebenarnya sudah diterapkan di berbagai platform digital global, seperti Google dan Netflix.

Melalui kebijakan serupa, pemerintah kini ingin memperluas kemitraan dengan platform e-commerce dalam negeri agar dapat berperan sebagai pemungut pajak.

Lebih dari lima tahun sejak wacana ini pertama kali muncul, pasar digital Indonesia telah mengalami perubahan besar. Pengguna e-commerce meningkat tajam, pelaku usaha mikro kian banyak yang beralih ke platform daring, dan digitalisasi UMKM telah menjadi salah satu agenda strategis nasional.

Karena itu, pelibatan platform digital sebagai jembatan dalam proses pemungutan pajak tidak hanya menjadi langkah yang semakin relevan, tetapi juga merupakan kebutuhan yang mendesak di era ekonomi digital yang terus berkembang.

tantangan menuju keadilan pajak di era e-commerce                            jakarta, beltongekspres.com - pajak sering kali dianggap sebagai beban oleh pelaku usaha kecil, terutama mereka yang bergerak di sektor digital dan e-commerce. namun, sejatinya, pajak adalah instrumen penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi. jika dirancang dengan baik—inklusif, transparan, dan mudah diakses—sistem perpajakan justru bisa menjadi pendorong pertumbuhan, bukan penghambat.
semangat itulah yang kembali menghidupkan wacana lama tentang pelibatan platform e-commerce sebagai pemungut pajak penghasilan (pph) bagi para pedagang yang berjualan secara daring (online). dalam skema ini, platform seperti marketplace atau aplikasi jual beli digital akan bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak langsung atas transaksi yang terjadi di dalam sistem mereka.
wacana ini bukan hal yang baru. pada tahun 2018, pemerintah sebenarnya sempat menggulirkan kebijakan serupa melalui peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 210 tahun 2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce). regulasi tersebut mengatur mekanisme pengenaan ppn dan pph terhadap pelaku e-commerce, termasuk kewajiban pelaporan dan pemungutan oleh platform digital.
namun, kebijakan itu tidak berumur panjang. pmk 210/2018 dicabut pada tahun berikutnya karena dinilai belum siap diterapkan secara teknis. sejumlah tantangan mendasar mengemuka, mulai dari kesiapan pelaku usaha mikro kecil menengah (umkm) di sektor digital, hingga infrastruktur perpajakan digital yang belum sepenuhnya mendukung penerapan sistem pemungutan otomatis oleh platform.
di sisi lain, masih banyak pelaku usaha daring yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (npwp), belum terbiasa dengan sistem pembukuan, atau bahkan tidak memahami secara penuh apa yang menjadi kewajiban perpajakan mereka.
pemerintah pun menyadari bahwa tanpa pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, kebijakan pajak di sektor e-commerce justru bisa menciptakan ketimpangan baru. 
sebaliknya, jika diterapkan dengan hati-hati dan berbasis pada pemahaman kondisi riil di lapangan, kebijakan ini dapat menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, memperluas basis penerimaan negara, sekaligus memperkuat rasa keadilan fiskal.
kini, dengan ekosistem digital yang semakin matang, infrastruktur perpajakan yang mulai terdigitalisasi, dan kesadaran pajak yang terus ditingkatkan, wacana penunjukan platform e-commerce sebagai pemungut pph pun kembali bergulir.
namun demikian, jalan menuju keadilan pajak digital masih panjang. dibutuhkan dialog terbuka antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk merumuskan solusi bersama yang tidak hanya efektif secara fiskal, tetapi juga adil dan berkelanjutan secara sosial.
direktur jenderal strategi ekonomi dan fiskal (djsef) kementerian keuangan, febrio kacaribu, mengungkapkan bahwa mekanisme pemungutan pajak seperti ini sebenarnya sudah diterapkan di berbagai platform digital global, seperti google dan netflix. 
melalui kebijakan serupa, pemerintah kini ingin memperluas kemitraan dengan platform e-commerce dalam negeri agar dapat berperan sebagai pemungut pajak.
baca juga:dpr kritik pedas rencana pajak umkm digital: rakyat sedang berdarah-darah, malah ditambah beban
lebih dari lima tahun sejak wacana ini pertama kali muncul, pasar digital indonesia telah mengalami perubahan besar. pengguna e-commerce meningkat tajam, pelaku usaha mikro kian banyak yang beralih ke platform daring, dan digitalisasi umkm telah menjadi salah satu agenda strategis nasional.
karena itu, pelibatan platform digital sebagai jembatan dalam proses pemungutan pajak tidak hanya menjadi langkah yang semakin relevan, tetapi juga merupakan kebutuhan yang mendesak di era ekonomi digital yang terus berkembang.
direktur eksekutif next indonesia center, christiantoko, dalam sebuah kesempatan menegaskan bahwa landasan hukum untuk menerapkan kebijakan ini sebenarnya sudah tersedia. pasal 22 undang-undang pajak penghasilan memberikan kewenangan kepada menteri keuangan untuk menunjuk badan tertentu—termasuk platform digital—sebagai pihak yang memungut pajak dari pelaku usaha.
dari sisi fiskal, urgensinya sangat jelas. dalam apbn 2025, target penerimaan dari pajak penghasilan ditetapkan sebesar rp1.209 triliun, yang mencakup lebih dari 40 persen total pendapatan negara. 
mengoptimalkan kontribusi dari sektor e-commerce—yang selama ini cenderung lepas dari pengawasan formal—menjadi langkah strategis untuk memperluas basis perpajakan secara berkelanjutan.
namun demikian, tantangan terbesar bukan sekadar mengejar penerimaan. aspek keadilan dan keberpihakan justru menjadi hal yang lebih mendasar. selama ini, banyak pelaku usaha kecil menghadapi kesulitan dalam mengurus kewajiban pajak mereka secara mandiri, baik karena keterbatasan akses, pemahaman, maupun sistem yang belum cukup ramah bagi umkm.
bagi banyak pelaku usaha kecil, urusan pajak masih identik dengan prosedur yang rumit, informasi yang sulit diakses, dan beban administratif yang terasa menyulitkan. ketidakjelasan dalam sistem dan minimnya pendampingan sering membuat mereka merasa enggan atau bahkan takut untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
namun justru di situlah letak peluang perubahan. ketika platform digital tempat mereka berdagang diberikan mandat untuk membantu proses pemungutan dan pembayaran pajak, maka proses tersebut bisa menjadi jauh lebih mudah dan tidak memberatkan. pelaku usaha tak perlu lagi menghitung sendiri, mendatangi kantor pajak, atau memahami detail peraturan yang kompleks—cukup melalui sistem yang sudah mereka gunakan setiap hari.
terlebih, dalam kerangka kebijakan perpajakan saat ini, beban pajak yang dikenakan tergolong sangat ringan, khususnya bagi pelaku usaha kecil. berdasarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 55 tahun 2022, wajib pajak orang pribadi tidak dikenai pajak penghasilan (pph) apabila total penghasilan setahun belum melebihi rp500 juta.
baca juga:pemerintah siapkan aturan baru, pajak penjual online akan diterapkan mulai bulan depan
jika pun penghasilan melampaui angka tersebut, hanya selisihnya saja yang dikenakan tarif pph final sebesar 0,5 persen. sebagai contoh, jika seorang pelaku usaha meraih penghasilan sebesar rp1 miliar dari penjualan online dalam satu tahun, maka pajak yang harus dibayar hanya rp2,5 juta—jumlah yang relatif kecil dibanding omzet yang diperoleh.
sementara itu, untuk wajib pajak badan, tarif 0,5 persen ini berlaku hingga batas omzet rp4,8 miliar. artinya, negara telah memberikan ruang dan insentif fiskal yang cukup besar bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar mereka tidak merasa terbebani, sekaligus tetap berkontribusi terhadap penerimaan negara.
insentif fiskal dan persepsi yang keliru
salah satu kekhawatiran yang kerap muncul di tengah wacana pemungutan pajak melalui platform digital adalah potensi kenaikan harga barang. banyak yang berasumsi bahwa beban pajak akan langsung diteruskan kepada konsumen. namun, logikanya tidak sesederhana itu. pajak yang dikenakan dalam kebijakan ini bukanlah pajak atas produk, melainkan atas penghasilan yang diperoleh pelaku usaha.
dengan kata lain, tidak ada alasan objektif bagi pedagang untuk menaikkan harga, kecuali jika mereka memang memilih untuk mengalihkan beban pribadi kepada pembeli. tapi keputusan semacam itu justru bisa berdampak negatif bagi pelaku usaha itu sendiri, khususnya dalam iklim persaingan terbuka dan transparan seperti e-commerce.
dalam pasar digital, penjual yang menaikkan harga tanpa dasar kuat bisa dengan mudah tersisih, karena konsumen memiliki banyak pilihan. penjual lain yang tetap menawarkan harga bersaing akan lebih menarik di mata pembeli. di sinilah kekuatan pasar bekerja sebagai alat koreksi terhadap perilaku yang tidak efisien atau oportunistik.
baca juga:dprd beltim dorong optimalisasi pad lewat evaluasi pansus, pajak pbb jadi sorotan
lebih dari itu, kebijakan ini tidak menciptakan kewajiban baru, tetapi justru menyederhanakan kewajiban yang selama ini sudah ada. perubahan yang dilakukan hanyalah dari sisi mekanisme pembayaran—dari sistem manual yang membingungkan, menjadi otomatis dan terintegrasi melalui platform yang telah digunakan oleh pelaku usaha setiap hari. oleh karena itu, kekhawatiran akan adanya tekanan baru bagi umkm digital sebenarnya tidak berdasar.
sebaliknya, skema ini menawarkan manfaat jangka panjang. pelaku usaha bisa lebih teratur secara administratif dan mulai membangun rekam jejak formal dalam kegiatan usahanya. kredibilitas sebagai pelaku usaha yang patuh pajak akan sangat penting jika suatu saat mereka ingin mengakses pembiayaan dari perbankan, menarik minat investor, atau bahkan memperluas pasar hingga ke luar negeri—semua itu membutuhkan bukti kepatuhan fiskal yang tercatat dan transparan.
dengan kata lain, skema ini bukan hanya soal perpajakan, tetapi juga tentang menaikkan kelas umkm indonesia ke tingkat yang lebih kompetitif dan berdaya saing di level global.
yang perlu diantisipasi secara serius dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah potensi pergeseran beban dari platform digital kepada para penjual. seperti yang diingatkan oleh christiantoko, pemerintah harus memastikan bahwa pelibatan platform sebagai pemungut pajak tidak dijadikan alasan untuk menaikkan biaya layanan atau pungutan administratif kepada pelaku usaha, khususnya umkm.
jika diperlukan, negara dapat memberikan insentif fiskal kepada platform yang berpartisipasi aktif dalam program ini. dengan pendekatan tersebut, bukan hanya pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan, tetapi penyedia layanan digital pun merasa dihargai kontribusinya dalam memperkuat sistem perpajakan nasional.
lebih jauh, kebijakan ini juga dapat menjadi sinyal kuat bagi upaya modernisasi sistem perpajakan. indonesia telah lama menggulirkan wacana digitalisasi fiskal, tetapi hingga kini masih banyak proses perpajakan yang berjalan secara manual, memakan waktu, dan sering kali membingungkan bagi wajib pajak.
padahal, dengan memanfaatkan ekosistem digital yang sudah mapan, indonesia memiliki peluang besar untuk mengejar sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses—seperti yang telah diterapkan secara luas di berbagai negara maju.
di negara seperti inggris, australia, dan korea selatan, sistem pemungutan dan pembayaran pajak secara daring melalui platform digital bukan lagi hal baru. praktik ini telah menjadi bagian dari keseharian, karena terbukti mampu meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mengurangi beban administratif bagi semua pihak.
penerapan kebijakan ini sejatinya tidak harus dilakukan secara kaku atau serentak. pemerintah dapat memulainya dengan uji coba terbatas pada sejumlah platform besar seperti tokopedia, shopee, atau bukalapak, kemudian diperluas secara bertahap sesuai hasil evaluasi dan kesiapan ekosistem.
langkah ini sebaiknya disertai dengan monitoring berkala dan evaluasi menyeluruh, terutama terkait dampaknya terhadap harga jual, omzet pedagang, dan beban administrasi. hasil evaluasi tersebut bisa menjadi dasar penting untuk melakukan penyesuaian kebijakan secara responsif.
jika proses ini dijalankan dengan transparan, serta melibatkan semua pemangku kepentingan—baik pelaku usaha, platform, maupun otoritas pajak—maka skema ini berpotensi menciptakan ekosistem perpajakan yang adil, berkelanjutan, dan inklusif, terutama bagi usaha kecil.
baca juga:strategi e-commerce dan offline jadi kunci sukses ritel perabot di era digital
hari ini, e-commerce bukan sekadar sektor ekonomi, melainkan telah menjadi wajah baru ekonomi rakyat. di balik setiap toko daring yang tampil profesional, tersembunyi warung kecil, usaha rumahan, dan individu yang bekerja keras dalam ketidakpastian. mereka bukan sekadar pedagang, tapi juga aktor pembangunan ekonomi berbasis teknologi.
karena itu, kehadiran negara tidak cukup hanya dalam bentuk pengawasan atau regulasi, melainkan harus menyertakan sistem yang mempermudah, melindungi, dan memberdayakan.
pemungutan pajak melalui platform digital adalah salah satu jalan menuju keadilan fiskal yang lebih nyata. jalan yang memang tidak selalu mudah, namun sepenuhnya mungkin ditempuh—asal keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil tetap menjadi kompas utama dalam setiap kebijakan. (antara)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 30 juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan