Anggaran Videotron Rp1,8 Miliar Dicoret, DPRD Belitung Prioritaskan Program Pro Rakyat

Sidang paripurna DPRD Belitung dengan agenda laporan Badan Anggaran DPRD Belitung atas pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025 serta persetujuan dan penandatanganan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025 --(babel.antaranews.com/Apriliansyah)
TANJUNGPANDAN, BELITONGEKSPRES.COM – DPRD Kabupaten Belitung menegaskan komitmennya terhadap efisiensi anggaran dengan mencoret sejumlah program pengadaan yang dinilai tidak prioritas dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025.
Salah satu yang dicoret adalah usulan anggaran pengadaan videotron senilai Rp1,8 miliar dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Belitung.
Keputusan itu diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Belitung dengan agenda laporan Badan Anggaran DPRD terhadap pembahasan KUA dan PPAS Perubahan TA 2025, serta penandatanganan kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif.
“Kalau programnya tidak signifikan dan tidak urgen, kami tunda dulu. Fokus kami adalah pada program yang benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Ketua DPRD Belitung, Vina Cristyn Ferani, Selasa (17/6/2025), dikutip dari Antara.
BACA JUGA:Pegawai Gelapkan HP Rp311 Juta, Pihak JNE Siap Tindak Tegas
Vina menyebut pencoretan anggaran videotron ini sejalan dengan semangat efisiensi belanja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Terlebih, kondisi fiskal daerah saat ini mengalami penurunan cukup besar, terutama dari pos dana transfer pemerintah pusat.
“Kalaupun nanti pengadaan videotron tetap dibutuhkan, bisa saja dilakukan dengan sumber pendanaan lain yang tidak membebani APBD,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Vina menjelaskan bahwa prioritas utama pemerintah daerah saat ini adalah mendukung upaya penurunan inflasi, penanganan stunting, serta percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.
Maka dari itu, pihaknya mengarahkan hasil efisiensi untuk mendanai program-program strategis yang telah menjadi fokus nasional.
BACA JUGA:DPRD Belitung Minta Bupati Segera Isi Kekosongan Pejabat
“Kami ingin program pemerintah daerah selaras dengan arahan pusat. Jadi ada beberapa kegiatan yang akhirnya kami pending demi prioritas pembangunan yang lebih berdampak luas,” ungkapnya.
Tak hanya pengadaan videotron, DPRD juga memangkas drastis rencana pengadaan lampu hias yang diusulkan oleh dinas terkait. Dari semula 104 titik, hanya 35 titik yang disetujui untuk dipasang di kawasan Bundaran Satam dan Jalan KV. Senang, yang merupakan wajah kota Tanjungpandan.
“Jika seluruh usulan 104 titik dilaksanakan, maka anggarannya tembus Rp2,2 miliar. Kami anggap terlalu besar, jadi lebih baik dana itu kami geser ke pengadaan lampu PJU agar penerangan jalan di seluruh wilayah Belitung lebih merata,” jelas Vina.
Ia menegaskan bahwa seluruh warga Belitung berhak mendapatkan pelayanan infrastruktur yang merata dan tidak hanya terpusat di Tanjungpandan sebagai ibu kota kabupaten.