Kubu 01 dan 03 Siap Ajukan Gugatan Kecurangan ke MK, Ini Kata Pakar Hukum

Reporter: |

Editor: Erry Frayudi |

Kamis , 22 Feb 2024 - 21:51

Andi Asrun dalam acara diskusi Forum Doktor yang digelar di Hotel Fermont menjelaskan bahwa masalah gugatan tersebut bukanlah wewenang MK melainkan ranah dari Bawaslu sebagai pihak pengawas pemilu.-Intan Afrida Rafni---

"Kecurangan-kecurangan tersebut lebih terkait dengan kesalahan perhitungan, misalnya, bukan masalah prosedur pelaksanaan," jelas Margarito Khamis.

"Jadi jika Anda membuat prosedur sebagai poin vokal dalam gugatan ini, itu adalah kesalahan. Mengapa? Karena undang-undang menetapkan bahwa masalah tersebut harus diserahkan kepada Bawaslu, bukan MK," lanjutnya.

Margarito menambahkan bahwa selama ini, pasangan calon 01 dan 03 terpaku pada hasil Sirekap milik KPU, padahal itu bukan satu-satunya acuan sah untuk hasil penghitungan Pemilu.

"Saya melihat bahwa teman-teman di pasangan 01 dan 03 terpaku pada Sirekap itu. Padahal Sirekap bukanlah satu-satunya dasar untuk angka (suara) tersebut. Ini hanya alat bantu untuk memberikan informasi kepada masyarakat," ujar Margarito.

"Tetapi secara hukum, yang menjadi entitas adalah hasil rekapitulasi, jadi kita harus memastikan bahwa hasil rekapitulasi tersebut, jangan terlalu fokus pada Sirekap," tegasnya.

Saat ini, tim hukum dari kedua pasangan calon presiden sedang menyiapkan bukti terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang bersifat TSM. Salah satunya adalah Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan dari Paslon nomor urut 03, yang dipimpin oleh Todung Mulya Lubis dan Henry Yosodiningrat.

Sementara itu, Paslon nomor 01 juga mengungkap indikasi pelanggaran Pemilu 2024 yang bersifat TSM, dengan timnya yang dipimpin oleh mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva, yang memiliki pengalaman dalam menangani sengketa pemilihan.

kubu 01 dan 03 siap ajukan gugatan kecurangan ke mk, ini kata pakar hukum                             belitongekspres.com, jakarta - usaha untuk mengajukan gugatan terkait dugaan pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (tsm) merupakan kewenangan bawaslu, bukan mahkamah konstitusi (mk).
pernyataan tersebut disampaikan oleh guru besar hukum konstitusi dari universitas pakuan (unpak) bogor, andi asrun, dalam sebuah diskusi forum doktor yang diadakan di hotel fermont, jakarta, pada kamis tanggal 22 februari 2024.
dia menjelaskan bahwa menurut undang-undang pemilu dan juga putusan mahkamah konstitusi, penanganan pelanggaran pemilu yang bersifat tsm adalah tugas bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.
"jadi berdasarkan hukum pemilu dan juga putusan mahkamah konstitusi, penanganan pelanggaran pemilu yang bersifat tsm bukanlah kewenangan mahkamah konstitusi, tetapi seharusnya diserahkan kepada bawaslu," ungkap andi asrun.
baca juga:mengenal apa itu hak angket, ini penjelasannya
baca juga:anomali data pemilu terdeteksi 1.223 tps, kpu sudah lakukan perbaikan
lebih lanjut, andi asrun juga menyoroti keterlibatan mantan ketua mk yang terlibat dalam masing-masing pasangan calon (paslon) yang mengajukan gugatan, seperti hamdan zoelva dari pasangan calon nomor urut 01 dan mahfud md dari pasangan calon nomor urut 03.
meskipun keduanya mantan ketua mk, andi asrun berpendapat bahwa mereka akan sependapat dengannya, yaitu bahwa mk tidak memiliki kewenangan untuk menangani gugatan terkait pelanggaran pemilu tsm.
"dengan melihat kedua tokoh ini, mereka yakin bahwa penanganan pelanggaran tsm tidak tepat dilakukan oleh mk, melainkan oleh bawaslu," ujar andi asrun.
"jika gugatan dibawa ke mk, itu akan menjadi percuma dan hanya akan membuang-buang waktu, dan juga menunjukkan ketidak-konsistensian, sebuah paradoks dalam hukum konstitusi yang tidak memahami prosedur hukum mk," tambahnya.
baca juga:profil hadi tjahjanto, mantan panglima tni yang gantikan mahfud md jadi menko polhukam
baca juga:sirekap eror, rekapitulasi manual dihentikan, partai buruh: tidak ada hubungannya
pendapat yang sama juga diungkapkan oleh pakar hukum tata negara, margarito khamis. dia menegaskan bahwa penanganan kecurangan pemilu yang bersifat tsm adalah kewenangan bawaslu.
namun, tentunya, dalam masalah tersebut, bukti yang spesifik harus disertakan untuk menunjukkan bahwa kecurangan atau pelanggaran tersebut benar-benar mempengaruhi hasil pemilu, bukan hanya masalah selisih suara semata.
"kecurangan-kecurangan tersebut lebih terkait dengan kesalahan perhitungan, misalnya, bukan masalah prosedur pelaksanaan," jelas margarito khamis.
"jadi jika anda membuat prosedur sebagai poin vokal dalam gugatan ini, itu adalah kesalahan. mengapa? karena undang-undang menetapkan bahwa masalah tersebut harus diserahkan kepada bawaslu, bukan mk," lanjutnya.
margarito menambahkan bahwa selama ini, pasangan calon 01 dan 03 terpaku pada hasil sirekap milik kpu, padahal itu bukan satu-satunya acuan sah untuk hasil penghitungan pemilu.
baca juga:besaran santunan petugas pemilu yang meninggal dunia, dari rp10 juta hingga rp36 juta
baca juga:perolehan suara komeng tak terbendung di dpd jawa barat
"saya melihat bahwa teman-teman di pasangan 01 dan 03 terpaku pada sirekap itu. padahal sirekap bukanlah satu-satunya dasar untuk angka (suara) tersebut. ini hanya alat bantu untuk memberikan informasi kepada masyarakat," ujar margarito.
"tetapi secara hukum, yang menjadi entitas adalah hasil rekapitulasi, jadi kita harus memastikan bahwa hasil rekapitulasi tersebut, jangan terlalu fokus pada sirekap," tegasnya.
saat ini, tim hukum dari kedua pasangan calon presiden sedang menyiapkan bukti terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 yang bersifat tsm. salah satunya adalah tim pembela demokrasi dan keadilan dari paslon nomor urut 03, yang dipimpin oleh todung mulya lubis dan henry yosodiningrat.
sementara itu, paslon nomor 01 juga mengungkap indikasi pelanggaran pemilu 2024 yang bersifat tsm, dengan timnya yang dipimpin oleh mantan ketua mk, hamdan zoelva, yang memiliki pengalaman dalam menangani sengketa pemilihan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 23 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan