Pemerintah Alokasikan Rp155,5 Triliun untuk Ketahanan Pangan 2025
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan deregulasi untuk meningkatkan daya saing industri-Hafidz Mubarak A/foc-ANTARA FOTO
BELITONGEKSPRES.COM - Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp155,5 triliun pada 2025, naik signifikan dari Rp114,3 triliun tahun sebelumnya. Dana ini difokuskan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, memperkuat rantai pasok, serta memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa anggaran tersebut akan mendukung berbagai program strategis, termasuk subsidi pupuk sebanyak 9,5 juta ton, pencetakan sawah baru seluas 225 ribu hektare, serta pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) sebanyak 77,4 ribu unit.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan jalan usaha tani sepanjang 102 kilometer serta peningkatan infrastruktur di 63 pelabuhan perikanan guna memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan.
Dari sisi konsumsi, anggaran ini digunakan untuk berbagai inisiatif seperti bantuan pangan, subsidi sembako, Gelar Pasar Murah (GPM), serta program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
BACA JUGA:BI dan OJK Sebut Pelemahan Rupiah Tak Berdampak Signifikan Terhadap Perbankan
BACA JUGA:Elnusa Petrofin Dukung SATGAS Ramadan Idul Fitri 2025 Pertamina, Siap Jaga Kelancaran Distribusi BBM
Pemerintah juga mengalokasikan dana Rp16,6 triliun untuk Perum Bulog guna membeli beras dan gabah dari petani sesuai harga yang ditetapkan, sebagai langkah menjaga ketahanan pangan nasional.
Sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP), Bulog mendapat mandat untuk mengelola cadangan pangan secara optimal sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025. Sri Mulyani menegaskan bahwa seluruh pengelolaan anggaran harus dilakukan secara profesional dan transparan, demi memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh petani, nelayan, dan masyarakat luas tanpa adanya praktik korupsi.
"Dengan strategi ini, kita berharap dapat mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani serta nelayan," ujar Sri Mulyani. (antara)