Sri Mulyani Sebut APBN Kucurkan Rp13,6 Triliun untuk Diskon Listrik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan deregulasi untuk meningkatkan daya saing industri-Hafidz Mubarak A/foc-ANTARA FOTO

BELITONGEKSPRES.COM - Kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang diterapkan pada Januari dan Februari 2025 memberikan dampak signifikan terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa realisasi sementara anggaran untuk program ini mencapai Rp13,6 triliun.

“Program ini dinikmati oleh 71,1 juta pelanggan pada Januari dan 64,8 juta pelanggan pada Februari,” ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya.

Salah satu efek utama dari insentif ini adalah penurunan inflasi di sektor harga yang diatur pemerintah (administered price), yang berkontribusi pada terkendalinya inflasi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Indonesia mengalami deflasi tahunan sebesar 0,09 persen pada Februari 2025—fenomena yang terakhir kali terjadi pada Maret 2000.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa diskon tarif listrik bagi pelanggan PLN dengan daya 2.200 VA atau lebih rendah menjadi faktor utama dalam deflasi tersebut, dengan penurunan harga diatur pemerintah mencapai 9,02 persen secara tahunan.

BACA JUGA:Maxim Berikan Bonus Hari Raya untuk Mitra Pengemudi, Wamenaker Berikan Apresiasi

BACA JUGA:Grab Selesaikan Distribusi Bonus Hari Raya untuk 500 Ribu Mitra

Namun, di tengah deflasi, daya beli masyarakat tetap stabil. Komponen harga inti masih mencatat inflasi sebesar 2,48 persen secara tahunan, menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat terus berjalan.

Sri Mulyani menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut. “Dengan daya beli yang terjaga, diharapkan konsumsi masyarakat tetap kuat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,” tuturnya.

Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan rakyat melalui intervensi strategis, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. (antara)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan