Jabatan Sekda Definitif dan Pimpinan OPD Banyak Kosong, Azhami Jelaskan Prosesnya

Reporter: Dodi Pratama |

Editor: Dodi Pratama |

Sabtu , 22 Mar 2025 - 12:48

Kepala BKPSDM Kabupaten Belitung KA Azhami--(Doddy BE)

Setelah mendapat persetujuan BKN, baru kita proses lebih lanjut.

"Setelah job fit (uji kesesuaian) dan evaluasi kinerja selesai, kita akan melaksanakan seleksi lelang jabatan terbuka, yang juga harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melalui gubernur maupun ke BKN untuk pertimbangan teknisnya," sebutnya.

Azhami menegaskan, bahwa semua tahapan ini sesuai dengan Pasal 162 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang ditegaskan bahwa kepala daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebelum melakukan pergantian pejabat dalam enam bulan pertama setelah dilantik.

Maka berdasarkan poin tersebut mereka meminta rekomendasi, jadi segala prosesnya itu mereka akan sampaikan ke Mendagri melalui gubernur.

"Keluar surat dari Mendagri lalu kami akan meminta pertimbangan teknis itu ke BKN dan paling tidak sekitar bulan April bisa dilaksanakan ketika rekomendasi telah dapat," pungkasnya.

Kemudian Azhami menambahkan, terkait pengisian jabatan sekda definitif, bahwa prosesnya memiliki aturan tersendiri. Pemkab Belitung akan melakukan percepatan, tetapi tentunya tetap mengikuti tahapan yang ditentukan.

”Kita boleh melaksanakan proses pemilihan sekda dulu. Kita boleh melaksanakan job fit (uji kesesuaian) dulu, boleh melakukan evaluasi kerja. Namun bila dilaksanakan secara sekaligus tidak bisa," terangnya lagi.

Sebab, pada prinsipnya, karena Proses dan teknis pelaksanaanya sangat berbeda ketentuannya dalam hal kepanitiannya dan teknis lainnya. Kalau evaluasi kinerja cukup tiga kepanitiaan, job fit (uji kesesuaian) sebanyak 5 orang dan sekda itu untuk panitia seleksi sekda berasal dari provinsi atau pusat karena jabatan ini membutuhkan seleksi oleh pejabat dengan eselon lebih tinggi.

Saat ditanya apakah proses pemilihan Sekda bisa dilakukan lebih awal, Azhami menegaskan bahwa hal itu tergantung kebijakan bupati yang punya kewenangan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan hal tersebut.

Namun, bupati memiliki kewenangan untuk melakukan pemetaan awal terhadap kandidat yang bisa mengikuti seleksi sekda.

“Institusi teknis seperti BKPSDM bertugas memberikan gambaran mengenai prosedur dan ketentuan yang harus dipenuhi, baik dalam pengisian jabatan kosong, rotasi, maupun seleksi Sekda,” tandasnya.

jabatan sekda definitif dan pimpinan opd banyak kosong, azhami jelaskan prosesnya                            tanjungpandan, belitongekspres.com - pemerintah kabupaten (pemkab) belitung terus melakukan proses, guna mempercepat penempatan sembilan jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (opd) yang belum terisi, termasuk satu jabatan sekretaris daerah (sekda) definitif di kabupaten belitung.
pasalnya, jabatan tersebut ada yang telah lama kosong, sejak ditinggal habis masa jabatan bupati dan wakil bupati belitung 2019-2023.
menurut kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten belitung, ka azhami, mereka sedang melakukan proses, guna mempercepat proses pengisian jabatan tersebut. 
"insyallah kita akan mempercepat proses itu sesuai dengan prosedur dan ketentuan," kata ka azhami kepada belitong ekspres, jumat 21 maret 2025.
azhami menjelaskan, bupati yang baru dilantik harus mendapatkan persetujuan dari menteri dalam negeri sebelum memindahkan, melantik, atau mengisi jabatan tertentu.
"jadi surat itu persetujuannya harus melalui gubernur meneruskan lagi ke menteri dalam negeri," sebutnya.
baca juga:mundur dari ketua dan keanggotaan psi belitung, indra setiawan ungkap alasannya
ia melanjutkan bahwa, saat ini sesuai ketentuan perundang-undangan, untuk jabatan yang masuk lima tahun dan mendekati lima tahun itu harus dilakukan evaluasi kinerja.
oleh karena itu, bupati belitung melalui bkpsdm sudah melayangkan surat kepada gubernur terkait proses evaluasi kinerja terhadap tiga pejabat hampir menjabat lima tahun dan satu orang yang sudah lebih dari lima tahun.
lalu, bkpsdm juga telah mengajukan surat ke menteri dalam negeri melalui gubernur terkait pelaksanaan job fit atau uji kesesuaian bagi pejabat pimpinan pratama yang telah menduduki posisi selama dua tahun.
“hasil job fit akan digunakan untuk menentukan apakah pejabat tersebut akan dirotasi atau tetap pada posisinya berdasarkan kebutuhan, kapasitas, dan kompetensi mereka,” jelasnya.
maka dari itu, bkpsdm belitung kini menunggu balasan surat dari kementerian dalam negeri, yang diharapkan dapat diterima sebelum bulan ramadan berakhir. 
baca juga:ptun pangkal pinang kabulkan gugatan eddy sofyan, batalkan sertifikat lahan di belitung
setelah menerima rekomendasi, pihaknya akan mengajukan permohonan ke badan kepegawaian negara (bkn) untuk mendapatkan persetujuan dan pertimbangan teknis terkait proses seleksi. 
setelah mendapat persetujuan bkn, baru kita proses lebih lanjut.
"setelah job fit (uji kesesuaian) dan evaluasi kinerja selesai, kita akan melaksanakan seleksi lelang jabatan terbuka, yang juga harus mendapat persetujuan dari menteri dalam negeri melalui gubernur maupun ke bkn untuk pertimbangan teknisnya," sebutnya.
azhami menegaskan, bahwa semua tahapan ini sesuai dengan pasal 162 uu nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas uu nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti uu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang yang ditegaskan bahwa kepala daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri sebelum melakukan pergantian pejabat dalam enam bulan pertama setelah dilantik.
maka berdasarkan poin tersebut mereka meminta rekomendasi, jadi segala prosesnya itu mereka akan sampaikan ke mendagri melalui gubernur.
"keluar surat dari mendagri lalu kami akan meminta pertimbangan teknis itu ke bkn dan paling tidak sekitar bulan april bisa dilaksanakan ketika rekomendasi telah dapat," pungkasnya.
baca juga:dspppa belitung lakukan pembinaan untuk odgj, 4 orang ditangani hingga maret 2025
kemudian azhami menambahkan, terkait pengisian jabatan sekda definitif, bahwa prosesnya memiliki aturan tersendiri. pemkab belitung akan melakukan percepatan, tetapi tentunya tetap mengikuti tahapan yang ditentukan.
”kita boleh melaksanakan proses pemilihan sekda dulu. kita boleh melaksanakan job fit (uji kesesuaian) dulu, boleh melakukan evaluasi kerja. namun bila dilaksanakan secara sekaligus tidak bisa," terangnya lagi.
sebab, pada prinsipnya, karena proses dan teknis pelaksanaanya sangat berbeda ketentuannya dalam hal kepanitiannya dan teknis lainnya. kalau evaluasi kinerja cukup tiga kepanitiaan, job fit (uji kesesuaian) sebanyak 5 orang dan sekda itu untuk panitia seleksi sekda berasal dari provinsi atau pusat karena jabatan ini membutuhkan seleksi oleh pejabat dengan eselon lebih tinggi. 
saat ditanya apakah proses pemilihan sekda bisa dilakukan lebih awal, azhami menegaskan bahwa hal itu tergantung kebijakan bupati yang punya kewenangan selaku pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan hal tersebut. 
namun, bupati memiliki kewenangan untuk melakukan pemetaan awal terhadap kandidat yang bisa mengikuti seleksi sekda.
“institusi teknis seperti bkpsdm bertugas memberikan gambaran mengenai prosedur dan ketentuan yang harus dipenuhi, baik dalam pengisian jabatan kosong, rotasi, maupun seleksi sekda,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 27 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan