Premanisme Ormas Hambat Bisnis, Pemerintah Desak Tindakan Tegas

BELITONGESKPRES.COM - Praktik premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) kini menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat dampaknya yang merugikan dunia usaha dan investasi di Indonesia.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan, menyoroti bagaimana tindakan ini meningkatkan biaya operasional perusahaan dan mengurangi daya tarik Indonesia bagi investor asing. "Jika tidak segera ditangani, hal ini bisa menjadi kampanye negatif bagi iklim investasi kita," ujarnya di Jakarta, Rabu, 26 Maret.

Premanisme yang berkedok ormas memaksa pengusaha membayar pungutan liar, yang kemudian berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. "Pengusaha tidak mau rugi, setiap biaya tambahan yang tidak jelas pasti akan dibebankan kepada konsumen," jelas Nurul.

Selain itu, meskipun Indonesia memiliki potensi besar dari segi sumber daya alam dan tenaga kerja yang kompetitif, keberadaan pungutan liar justru menjadi faktor penghambat investasi. "Investor bisa saja beralih ke negara lain, dan ini berdampak pada hilangnya peluang kerja bagi masyarakat," tambahnya.

BACA JUGA:Airlangga Hartarto Optimistis Rupiah dan IHSG Akan Bangkit dari Tekanan Pasar

BACA JUGA:Tak Serap Gabah Petani, Kepala Bulog Nganjuk Dicopot Mentan Amran

Senada dengan BKPM, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer juga menegaskan perlunya langkah konkret dalam memberantas aksi premanisme yang menekan dunia usaha. "Sekarang bukan waktunya sekadar mengimbau, tapi harus ada tindakan tegas," katanya.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, bahkan sudah lama menerima keluhan dari pelaku usaha terkait tekanan ormas yang meminta sumbangan hingga fasilitas tertentu dari perusahaan. Belakangan, fenomena ini semakin parah dengan adanya permintaan THR secara paksa. Pihak kepolisian pun telah menangkap sejumlah pelaku di Bekasi yang terlibat dalam aksi tersebut.

Dengan meningkatnya tekanan dari kelompok-kelompok tak bertanggung jawab, pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas aksi premanisme guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi investor serta pelaku bisnis di Indonesia. (beritasatu)