Komitmen Sri Mulyani Jaga APBN Tetap Dalam Koridor

Reporter: Imamatul Silfia |

Editor: Yudiansyah |

Jumat , 14 Mar 2025 - 23:07

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi Wakil Menteri Suahasil Nazara (kiri) dan Thomas A. M. Djiwandono (kanan) saat menyampaikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (13/3/2025)--(ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU)

Direktur Kebijakan Publik Celios Media Askar menggarisbawahi belanja pemerintah merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi. Dia meminta pemerintah mewaspadai dampak dari perlambatan ini.

Sorotan lainnya terkait dengan skala prioritas belanja. Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai pemerintah perlu menata ulang prioritas belanja.

Di tengah melambatnya penerimaan, evaluasi terhadap kebijakan populis dianggap perlu dilakukan. Belanja pemerintah harus lebih fokus menopang kelompok rentan dan program yang memberikan efek ekonomi berganda.

Mengimbangi kritik itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen pemerintah dalam membuat kebijakan yang mengutamakan rakyat. Sebagai contoh, belanja pemerintah pusat yang manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat nilainya mencapai Rp166,6 triliun.

Angka itu termasuk penyaluran Kartu Sembako senilai Rp10,3 triliun, insentif untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp7,7 triliun, subsidi energi Rp10,6 triliun, hingga program Makan Bergizi Gratis Rp710,5 miliar.

Suahasil juga menekankan kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah tak berdampak pada belanja bantuan sosial dan pendidikan. Untuk bansos, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp25,9 triliun per Februari. Sementara realisasi untuk sektor pendidikan Rp76,4 triliun.

Terkait hal ini, Suahasil pun memastikan anggaran pendidikan akan tetap dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang.

Adapun terkait kritik melambatnya serapan belanja pemerintah, Suahasil menyebut hal itu dipengaruhi oleh belanja pemilu dan bantuan pangan yang tak terulang pada tahun ini. Setidaknya per Februari 2025, belanja negara telah terserap 7,8 persen dari pagu dengan realisasi Rp211,5 triliun. Rinciannya, belanja K/L terealisasi sebesar Rp83,6 triliun dan belanja non-K/L Rp127,9 triliun.

Pengelolaan Utang

Hingga akhir Februari, pemerintah telah menarik pembiayaan utang baru senilai Rp224,3 triliun, setara dengan 28,9 persen dari target APBN. Pembiayaan utang itu terdiri dari pembiayaan surat berharga negara (SBN) neto Rp238,8 triliun dan pinjaman neto minus Rp14,4 triliun.

Sri Mulyani mengakui terjadi penarikan pembiayaan yang cukup besar pada dua bulan pertama tahun 2025. “Ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, realisasinya di awal cukup besar,” katanya dalam konferensi pers.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mewanti-wanti pengelolaan utang yang tak terkendali bisa membuat peringkat surat utang pemerintah mengalami evaluasi. Efek domino lainnya adalah potensi meningkatnya beban utang, terjadinya crowding out effect di sektor keuangan, dan risiko kebutuhan efisiensi belanja yang lebih besar pada tahun depan.

Tetapi hingga sejauh ini, setidaknya, keseimbangan primer APBN masih mencetak surplus Rp48,1 triliun. Keseimbangan primer mencerminkan kemampuan negara mengelola utang. Dengan surplus keseimbangan primer, maka kondisi fiskal dapat dikatakan masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

komitmen sri mulyani jaga apbn tetap dalam koridor                            jakarta, belitongekspres.com - kementerian keuangan akhirnya merilis laporan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) kita (kinerja dan fakta) untuk tahun anggaran 2025.
sebelumnya, publik sempat mempertanyakan transparansi pemerintah karena laporan apbn ini tak kunjung dipublikasikan. biasanya, kementerian keuangan menggelar konferensi pers apbn kita dalam dua hingga tiga minggu setelah tutup buku bulan fiskal. namun, hingga pertengahan maret 2025, belum ada kabar mengenai kinerja apbn januari 2025 di bawah pemerintahan prabowo subianto.
keterlambatan ini pun menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat. beberapa kali dikonfirmasi, pihak kementerian keuangan beralasan bahwa padatnya agenda kenegaraan menjadi faktor utama penundaan.
akhirnya, menteri keuangan sri mulyani indrawati menjelaskan bahwa keputusan memundurkan konferensi pers apbn dilakukan demi memastikan akurasi data. "kami menunggu data stabil agar tidak ada misinterpretasi," ujarnya dalam konferensi pers pada kamis (13/3/2025).
baca juga:bi targetkan peningkatan inklusi keuangan melalui implementasi qris tap
laporan apbn januari 2025 sempat bocor dua hari lalu sebelum akhirnya ditarik kembali oleh kementerian keuangan. beredar kabar bahwa laporan januari dan februari akan diumumkan bersamaan dalam konferensi pers edisi maret. namun, dalam konferensi pers tersebut, kementerian keuangan justru merilis data akumulasi kinerja apbn hingga februari tanpa memisahkan laporan masing-masing bulan.
defisit sejak awal tahun
salah satu poin utama dalam kinerja apbn per 28 februari 2025 adalah defisit yang tercatat sejak awal tahun. hingga akhir februari, apbn mengalami defisit sebesar rp31,2 triliun atau setara dengan 0,13 persen dari produk domestik bruto (pdb).
kondisi ini cukup mengejutkan karena biasanya apbn mencatatkan surplus di awal tahun fiskal. terakhir kali defisit terjadi pada awal tahun adalah januari 2021, dengan angka 0,27 persen terhadap pdb. namun, saat itu defisit masih bisa dimaklumi karena indonesia tengah menghadapi dampak awal pandemi covid-19.
sementara pada tahun ini, apbn langsung mencatat defisit sejak januari, yakni sebesar 0,10 persen dari pdb atau setara dengan minus rp23,45 triliun. defisit tersebut kemudian berlanjut pada februari.
dalam konferensi pers, sri mulyani menegaskan bahwa angka defisit masih dalam batas yang telah ditetapkan. defisit 0,13 persen masih jauh dari target apbn 2025, yang diproyeksikan mencapai 2,53 persen pdb atau sekitar rp616,19 triliun.
baca juga:banyak ditemukan masalah, kemendag bakal evaluasi tata kelola minyakita setelah lebaran 2025
namun, meskipun telah dikonfirmasi oleh sri mulyani, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran para ekonom.
ekonom upn veteran jakarta, achmad nur hidayat, menilai defisit yang muncul sejak awal tahun sebagai tanda bahwa tahun fiskal ini tidak bisa dianggap biasa. setelah dua tahun terakhir ketahanan fiskal indonesia relatif stabil, kini situasinya berada di persimpangan antara keberlanjutan fiskal dan potensi krisis defisit.
hal yang sama disampaikan oleh center of economics and law studies (celios), yang mengkhawatirkan bahwa defisit anggaran tahun ini bisa melebar dari target yang ditetapkan. bahkan, ada kemungkinan defisit melampaui batas 3 persen yang telah diatur dalam undang-undang.
pajak anjlok drastis
direktur ekonomi celios, nailul huda, menyoroti "rapor merah" penerimaan pajak dalam apbn januari 2025. data menunjukkan penerimaan pajak merosot tajam hingga 41,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan realisasi hanya rp88,89 triliun. sebagai perbandingan, pada januari tahun lalu, serapan pajak mencapai rp152,89 triliun.
baca juga:cepat & praktis! bi luncurkan qris tap, cukup tempelkan ponsel hanya butuh 0,3 detik
huda mengungkapkan dua faktor utama yang menyebabkan penurunan tajam ini: pengembalian lebih bayar pajak pertambahan nilai (ppn) tahun 2024 dan kendala dalam implementasi sistem coretax.
namun, dalam konferensi pers apbn kita, wakil menteri keuangan, anggito abimanyu, yang menyampaikan laporan penerimaan negara, tidak menyinggung sama sekali perihal coretax saat membahas hambatan dalam penyerapan pajak.
anggito abimanyu mengungkapkan bahwa melambatnya setoran pajak di awal 2025 dipengaruhi oleh dua faktor utama: penurunan harga komoditas dan kebijakan administratif.
sejumlah komoditas utama mengalami penurunan harga selama januari–februari, termasuk batu bara (-11,8 persen), brent (-5,2 persen), dan nikel (-5,9 persen). 
sementara dari sisi kebijakan, penerapan sistem tarif efektif rata-rata (ter) sejak januari 2024 menyebabkan lebih bayar pajak sebesar rp16,5 triliun, yang harus dikembalikan pada awal 2025. selain itu, kebijakan relaksasi penerimaan pajak pertambahan nilai (ppn) dalam negeri juga turut memengaruhi perlambatan.
baca juga:belanja bansos 2025 capai rp25,9 triliun, pemerintah pastikan tak terdampak efisiensi
meski demikian, anggito menegaskan bahwa tidak ada anomali dalam penerimaan pajak. bahkan, hingga akhir februari, penerimaan pajak menunjukkan tren pemulihan dengan realisasi mencapai rp187,7 triliun.
angka tersebut sebenarnya turun sekitar 30,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana penerimaan pajak mencapai rp269,02 triliun. namun, menurut anggito, perlambatan di januari dan februari merupakan pola musiman yang terjadi setiap tahun.
untuk menunjukkan tren ini, ia membandingkan data penerimaan selama desember, januari, dan februari. menurutnya, perlambatan di awal tahun terjadi karena lonjakan transaksi pada desember, yang didorong oleh periode natal dan tahun baru.
jika melihat rata-rata penerimaan dalam tiga bulan tersebut, kinerja desember 2024 hingga februari 2025 masih lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. inilah yang disebut anggito sebagai "data yang normal."
penyaluran belanja pemerintah
serupa dengan penerimaan pajak, kinerja belanja pemerintah juga bergerak melambat. pada januari, terjadi perlambatan belanja pemerintah pusat sebesar 10,76 persen (yoy), dengan belanja kementerian/lembaga (k/l) turun tajam 45,5 persen (yoy).
baca juga:rkp 2026: pemerintah fokuskan pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, prioritaskan pembangunan berkelanjutan
direktur kebijakan publik celios media askar menggarisbawahi belanja pemerintah merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi. dia meminta pemerintah mewaspadai dampak dari perlambatan ini.
sorotan lainnya terkait dengan skala prioritas belanja. ekonom upn veteran jakarta achmad nur hidayat menilai pemerintah perlu menata ulang prioritas belanja.
di tengah melambatnya penerimaan, evaluasi terhadap kebijakan populis dianggap perlu dilakukan. belanja pemerintah harus lebih fokus menopang kelompok rentan dan program yang memberikan efek ekonomi berganda.
mengimbangi kritik itu, wakil menteri keuangan suahasil nazara menegaskan komitmen pemerintah dalam membuat kebijakan yang mengutamakan rakyat. sebagai contoh, belanja pemerintah pusat yang manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat nilainya mencapai rp166,6 triliun.
angka itu termasuk penyaluran kartu sembako senilai rp10,3 triliun, insentif untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (pbi jkn) rp7,7 triliun, subsidi energi rp10,6 triliun, hingga program makan bergizi gratis rp710,5 miliar.
suahasil juga menekankan kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah tak berdampak pada belanja bantuan sosial dan pendidikan. untuk bansos, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar rp25,9 triliun per februari. sementara realisasi untuk sektor pendidikan rp76,4 triliun.
baca juga:penerimaan pajak awal 2025 menurun, per januari 2025 hanya rp88,89 triliun atau 4,06 persen dari target
terkait hal ini, suahasil pun memastikan anggaran pendidikan akan tetap dialokasikan sebesar 20 persen dari apbn sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang.
adapun terkait kritik melambatnya serapan belanja pemerintah, suahasil menyebut hal itu dipengaruhi oleh belanja pemilu dan bantuan pangan yang tak terulang pada tahun ini. setidaknya per februari 2025, belanja negara telah terserap 7,8 persen dari pagu dengan realisasi rp211,5 triliun. rinciannya, belanja k/l terealisasi sebesar rp83,6 triliun dan belanja non-k/l rp127,9 triliun.
pengelolaan utang
hingga akhir februari, pemerintah telah menarik pembiayaan utang baru senilai rp224,3 triliun, setara dengan 28,9 persen dari target apbn. pembiayaan utang itu terdiri dari pembiayaan surat berharga negara (sbn) neto rp238,8 triliun dan pinjaman neto minus rp14,4 triliun.
sri mulyani mengakui terjadi penarikan pembiayaan yang cukup besar pada dua bulan pertama tahun 2025. “ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. artinya, realisasinya di awal cukup besar,” katanya dalam konferensi pers.
direktur eksekutif celios bhima yudhistira mewanti-wanti pengelolaan utang yang tak terkendali bisa membuat peringkat surat utang pemerintah mengalami evaluasi. efek domino lainnya adalah potensi meningkatnya beban utang, terjadinya crowding out effect di sektor keuangan, dan risiko kebutuhan efisiensi belanja yang lebih besar pada tahun depan.
baca juga:pemerintah perketat pengawasan distribusi lpg 3 kg, ancam cabut izin agen curang
tetapi hingga sejauh ini, setidaknya, keseimbangan primer apbn masih mencetak surplus rp48,1 triliun. keseimbangan primer mencerminkan kemampuan negara mengelola utang. dengan surplus keseimbangan primer, maka kondisi fiskal dapat dikatakan masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.
menjaga apbn
dalam konferensi pers, sri mulyani berulang kali menyampaikan komitmennya untuk menjaga apbn tetap dalam koridor.
perlambatan penerimaan pajak, kebijakan efisiensi anggaran yang memicu realokasi dana, hingga penarikan utang yang lebih cepat akan tetap diupayakan untuk tidak membuat defisit apbn 2025 jauh melebar dari target 2,53 persen pdb.
postur apbn pun tetap akan dijaga, di mana target belanja negara tetap dengan angka rp3.621,3 triliun.
sri mulyani meminta publik untuk bersabar melihat perkembangan kas negara ke depannya. risiko defisit akan dia sampaikan lebih lanjut pada laporan semester di pertengahan tahun nanti.
sementara itu, achmad memberikan sejumlah masukan untuk pemerintah guna menghindari risiko gejolak apbn menjadi "bom waktu" bagi perekonomian nasional.
baca juga:ketua den luhut binsar pandjaitan minta program mbg diaudit berkala tiap tiga bulan sekali
sarannya itu mencakup reformasi administrasi pajak harus dilakukan bertahap dan terukur, perbaikan coretax harus dibarengi dengan solusi jangka pendek bagi wajib pajak, penataan ulang belanja prioritas yang berfokus pada rakyat dan pemulihan ekonomi, diversifikasi pendapatan negara (optimalisasi dividen bumn, efisiensi aset negara, hingga kerja sama investasi swasta), dan memastikan pengelolaan utang tetap dalam struktur yang aman dan tidak membebani apbn dalam jangka panjang.
catatan yang tak kalah penting adalah soal transparansi. meski sri mulyani menyatakan penundaan laporan apbn demi menghindari misinterpretasi, kesan ketiadaan transparansi itu tak bisa dielakkan yang membuat pelaku ekonomi gusar.
alasan sri mulyani itu cukup paradoks mengingat dia kerap kali menyatakan transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar demokrasi yang terus pihaknya jaga sebagai bendahara negara (salah satunya diungkapkan dalam final lomba cerdas cermat apbn 2024, 8 oktober 2024).
bila dia ingin mengambil simpati publik, tradisi transparansi apbn perlu untuk terus dilanggengkan. dengan begitu, publik bisa memercayai bahwa, meski ada berbagai gejolak, pengelolaan apbn oleh negara tetap berjalan sesuai koridor. (antara)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 15 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan