Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Antara Realita dan Sandiwara

BELITONGEKSPRES.COM - Praktik korupsi di Indonesia telah menjadi tantangan serius yang tidak hanya mencederai hukum, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. 

Kritik terhadap kinerja penegak hukum semakin menguat seiring dengan munculnya berbagai skandal yang melibatkan pejabat di lembaga yang seharusnya menjadi benteng keadilan.

Pengamat hukum dan politik, Pieter C. Zulkifli, menyoroti betapa sulitnya rakyat mempercayai lembaga seperti Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA), ketika beberapa pejabatnya justru terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

"Bagaimana masyarakat bisa menaruh harapan pada KPK jika ketuanya sendiri terseret dalam mafia anggaran? Begitu banyak kasus besar yang akhirnya menguap tanpa penyelesaian," ujar Pieter dalam wawancara pada Minggu, 16 Maret.

BACA JUGA:Panja DPR Lanjutkan Pembahasan Revisi UU TNI pada 17 Maret 2025, Supremasi Sipil Jadi Sorotan

BACA JUGA:UKEN Kembali Digelar Setelah Dua Tahun Vakum, INI Tegaskan Pentingnya Integritas Calon Notaris

Ia menambahkan bahwa korupsi bukan lagi sekadar tindakan individu, melainkan telah menjadi bagian dari sistem yang dilanggengkan oleh oknum di dalamnya. Ironi terbesar terjadi ketika pihak yang seharusnya menindak tegas kejahatan ini justru terseret dalam lingkaran yang sama.

KPK, yang dahulu dipandang sebagai simbol integritas dalam pemberantasan korupsi, kini menghadapi kemunduran serius. Kasus yang menjerat mantan Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, mempertegas adanya celah dalam sistem internal lembaga tersebut.

"Alih-alih menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, KPK kini justru dihadapkan pada krisis kepercayaan akibat skandal yang melibatkan para petingginya," lanjut Pieter.

Selain KPK, Polri juga mengalami pukulan besar dengan terungkapnya berbagai kasus yang mengguncang institusi tersebut. 

Dari kasus Ferdy Sambo yang mengorbankan ajudannya sendiri, hingga skandal Irjen Teddy Minahasa yang terlibat dalam jaringan narkoba, semua itu memperkuat persepsi publik bahwa sistem hukum di Indonesia tengah berada dalam kondisi kritis.

Di sektor peradilan, kejadian yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menerima suap demi memberikan vonis bebas kepada terdakwa dalam kasus pembunuhan, semakin menambah daftar panjang persoalan moral dan integritas di lembaga hukum.

Menurut Pieter, korupsi yang merajalela ini menunjukkan lemahnya sistem dan rendahnya moralitas dalam birokrasi pemerintahan dan politik. Ia menekankan bahwa selama tidak ada upaya konkret dari partai politik dan lembaga negara untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, korupsi akan terus mengakar.

"Tren korupsi justru meningkat dari tahun ke tahun, dengan semakin banyaknya elite politik dan aparat penegak hukum yang terseret kasus ini. Selama hukum bisa diperjualbelikan dan jabatan bisa dibeli dengan uang, maka rakyat kecil hanya bisa pasrah menghadapi kenyataan pahit ini," tutupnya.