Mengungkap Penyebab PHK Massal dan Upaya Pencegahannya

Reporter: Ahmad Muzdaffar Fauzan |

Editor: Yudiansyah |

Minggu , 09 Mar 2025 - 23:41

Buruh dan karyawan mendengarkan pidato dari direksi perusahaan di Pabrik Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat 28 Februari 2025--(ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc)

Untuk mengatasi lonjakan produk impor yang berdampak pada menurunnya utilitas sektor tekstil dan elektronik, pemerintah berencana memperkuat proteksi pasar dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024. Regulasi ini sebelumnya dinilai sebagai kebijakan relaksasi impor yang justru melemahkan industri dalam negeri.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) saat ini tengah menyusun revisi aturan dengan pendekatan spesifik untuk setiap komoditas, terutama pakaian jadi. Produk impor di sektor ini dinilai menjadi penyebab utama tertekannya industri tekstil domestik, seperti yang dialami oleh Sritex dan 62 perusahaan yang tergabung dalam APSYFI.

Dalam pembahasan terbaru dengan pemangku kepentingan, Kemendag berupaya menemukan formula regulasi yang lebih tepat agar pelaku usaha dapat beradaptasi dengan prosedur dan persyaratan baru secara optimal.

Selain kebijakan proteksi pasar, pemerintah juga berupaya memastikan tenaga kerja yang terkena PHK bisa mendapatkan solusi melalui relokasi tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja baru di sektor-sektor yang masih berkembang.

Pemerintah terus berupaya menangani dampak PHK dengan berbagai langkah strategis. Untuk pekerja terdampak di Sritex, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan guna menyerap mereka ke sektor industri lain.

Sementara itu, PT Sanken Indonesia menawarkan opsi relokasi pekerja ke perusahaan serupa yang merupakan hasil investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Jepang. Langkah serupa juga diupayakan bagi perusahaan-perusahaan lain yang mengalami penutupan agar tenaga kerja yang terdampak tetap memiliki peluang pekerjaan baru.

Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan PHK. Tak seorang pun ingin kehilangan pekerjaan, meski dalam dunia bisnis, situasi ini terkadang tak terhindarkan. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun pelaku industri perlu terus menyiapkan langkah antisipasi guna mengurangi potensi PHK dan mencegah perusahaan gulung tikar. (Antara)

mengungkap penyebab phk massal dan upaya pencegahannya                            jakarta, belitongekspres.com – isu pemutusan hubungan kerja (phk) semakin hangat diperbincangkan belakangan ini, terutama setelah terjadi di pt sri rejeki isman (sritex) dan pt sanken indonesia.
pt sritex, sebagai pabrik tekstil terbesar di indonesia, tercatat telah merumahkan lebih dari 10 ribu karyawan. sementara itu, pt sanken indonesia juga melakukan phk terhadap lebih dari 450 pekerjanya.
fenomena ini semakin mengkhawatirkan setelah asosiasi produsen serat dan benang filament indonesia (apsyfi) mengungkap bahwa dalam periode januari 2023 hingga januari 2025, sebanyak 62 pabrik terpaksa menghentikan operasionalnya dan memberhentikan ribuan tenaga kerja.
kondisi ini memicu kekhawatiran akan melemahnya industri manufaktur nasional dan turunnya daya beli masyarakat. namun, jika ditelusuri lebih dalam, phk tidak selalu disebabkan oleh situasi ekonomi semata. 
faktor lain seperti kesalahan strategi manajemen, perubahan arah bisnis yang lebih mendekatkan produksi ke pasar ekspor, hingga keterlambatan industri dalam beradaptasi dengan teknologi juga berkontribusi pada gelombang phk.
baca juga:antisipasi phk sebagai kode merah industri tekstil dan garmen nasional
seperti yang terjadi pada pt sanken indonesia. pemerintah menegaskan bahwa penutupan pabrik yang berlokasi di kawasan mm2100 cikarang, bekasi, bukan disebabkan oleh kondisi bisnis di indonesia, melainkan karena kebijakan induk perusahaannya di jepang yang mengubah fokus produksi ke sektor semikonduktor.
penyebab phk seperti yang terjadi di sritex bukan semata karena iklim usaha yang kurang kondusif, melainkan akibat beban utang perusahaan yang mencapai lebih dari rp25 triliun. ketidakmampuan membayar utang tersebut membuat sritex dinyatakan pailit.
sementara itu, penutupan 62 perusahaan tekstil dalam dua tahun terakhir disebabkan oleh tingginya arus masuk barang impor yang membanjiri pasar domestik, sehingga melemahkan daya saing industri tekstil lokal.
di sisi lain, kementerian perindustrian (kemenperin) menegaskan bahwa sektor manufaktur masih menunjukkan pertumbuhan positif. bahkan, jumlah tenaga kerja baru yang terserap lebih besar dibandingkan angka phk.
rasio penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur juga terus meningkat setiap tahunnya. berdasarkan data sistem informasi industri nasional (siinas), pada tahun 2024, sektor perindustrian nasional yang baru mulai beroperasi berhasil menyerap 1.082.998 tenaga kerja. angka ini lebih tinggi dibandingkan jumlah phk yang dilaporkan oleh kementerian ketenagakerjaan (kemnaker) dalam periode yang sama.
baca juga:nasib ri di pusaran perang tarif as-china
penyebab phk seperti yang terjadi di sritex bukan hanya dipicu oleh kondisi usaha yang kurang kondusif, tetapi juga karena beban utang perusahaan yang mencapai lebih dari rp25 triliun. ketidakmampuan melunasi utang tersebut akhirnya membuat sritex dinyatakan pailit.
sementara itu, penutupan 62 perusahaan tekstil dalam dua tahun terakhir didorong oleh maraknya impor barang tekstil yang membanjiri pasar domestik, sehingga melemahkan daya saing industri dalam negeri.
meski demikian, kementerian perindustrian (kemenperin) menegaskan bahwa sektor manufaktur tetap mengalami pertumbuhan. bahkan, jumlah tenaga kerja baru yang terserap lebih besar dibandingkan angka phk.
data dari sistem informasi industri nasional (siinas) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sektor perindustrian nasional yang mulai berproduksi telah menyerap 1.082.998 tenaga kerja. angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah pekerja yang mengalami phk, yang menurut kementerian ketenagakerjaan (kemnaker) tercatat sebanyak 48.345 orang pada periode yang sama.
perlu dicatat bahwa jumlah pekerja yang terkena phk tahun lalu bukan hanya berasal dari sektor manufaktur, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai subsektor ekonomi.
data ini mencerminkan bahwa industri manufaktur terus berkembang dengan semakin banyak perusahaan yang bermunculan dan mulai beroperasi. bahkan, jumlah tenaga kerja baru yang diserap lebih besar dibandingkan jumlah pekerja yang mengalami phk di berbagai sektor ekonomi.
baca juga:menuju 100 tahun modernisasi kelapa di indonesia
selain itu, jumlah tenaga kerja di industri pengolahan nonmigas terus meningkat, dari 17,43 juta orang pada 2020 menjadi 19,96 juta orang pada 2024, atau bertambah sebanyak 2,53 juta pekerja.
menariknya, rasio penyerapan tenaga kerja baru di sektor manufaktur dibandingkan jumlah pekerja yang terkena phk mencapai 1 banding 20. ini berarti, untuk setiap 1 pekerja yang terkena phk, sektor manufaktur mampu menciptakan 20 lapangan pekerjaan baru.
tren ini terus meningkat dari tahun ke tahun. pada 2022, rasio tersebut masih di angka 1:5, kemudian naik menjadi 1:7 pada 2023, dan melonjak menjadi 1:20 di 2024. hal ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur semakin kuat dalam menyerap tenaga kerja dan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.
upaya meminimalisasi dampak phk
untuk mencegah tutupnya pabrik dan menekan angka phk, pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif bagi sektor industri.
salah satu kebijakan terbaru adalah perpanjangan subsidi gas industri melalui harga gas bumi tertentu (hgbt), yang ditetapkan dalam keputusan menteri (kepmen) esdm nomor 76k tahun 2025.
meski harga subsidi gas mengalami kenaikan sebesar 0,5 dolar as menjadi 7 dolar as per million british thermal unit (mmbtu) atau setara 29,41 liter solar, pelaku industri yang menerima insentif ini optimis kebijakan tersebut akan meningkatkan daya saing dan kinerja industri.
baca juga:setelah brics, indonesia kejar target gabung ke oecd
sektor yang menerima manfaat dari hgbt mencakup industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
sebagai contoh, asosiasi aneka industri keramik indonesia (asaki) menyatakan bahwa kebijakan ini akan meningkatkan utilitas sektor keramik dan menghindari ancaman phk di industri tersebut. bahkan, dengan adanya hgbt, asaki berencana melanjutkan ekspansi tahap kedua senilai rp4 triliun yang sebelumnya tertunda.
ekspansi ini diproyeksikan mampu meningkatkan kapasitas produksi ubin keramik domestik hingga 45 juta meter persegi serta membuka lapangan kerja bagi 5.000 tenaga kerja baru.
menekan maraknya produk impor
untuk mengatasi lonjakan produk impor yang berdampak pada menurunnya utilitas sektor tekstil dan elektronik, pemerintah berencana memperkuat proteksi pasar dengan merevisi peraturan menteri perdagangan (permendag) nomor 8 tahun 2024. regulasi ini sebelumnya dinilai sebagai kebijakan relaksasi impor yang justru melemahkan industri dalam negeri.
kementerian perdagangan (kemendag) saat ini tengah menyusun revisi aturan dengan pendekatan spesifik untuk setiap komoditas, terutama pakaian jadi. produk impor di sektor ini dinilai menjadi penyebab utama tertekannya industri tekstil domestik, seperti yang dialami oleh sritex dan 62 perusahaan yang tergabung dalam apsyfi.
dalam pembahasan terbaru dengan pemangku kepentingan, kemendag berupaya menemukan formula regulasi yang lebih tepat agar pelaku usaha dapat beradaptasi dengan prosedur dan persyaratan baru secara optimal.
baca juga:ramadhan: momentum tebar kebaikan, tinggalkan keburukan
selain kebijakan proteksi pasar, pemerintah juga berupaya memastikan tenaga kerja yang terkena phk bisa mendapatkan solusi melalui relokasi tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja baru di sektor-sektor yang masih berkembang.
pemerintah terus berupaya menangani dampak phk dengan berbagai langkah strategis. untuk pekerja terdampak di sritex, pemerintah provinsi jawa tengah menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan guna menyerap mereka ke sektor industri lain.
sementara itu, pt sanken indonesia menawarkan opsi relokasi pekerja ke perusahaan serupa yang merupakan hasil investasi penanaman modal asing (pma) jepang. langkah serupa juga diupayakan bagi perusahaan-perusahaan lain yang mengalami penutupan agar tenaga kerja yang terdampak tetap memiliki peluang pekerjaan baru.
upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan phk. tak seorang pun ingin kehilangan pekerjaan, meski dalam dunia bisnis, situasi ini terkadang tak terhindarkan. oleh karena itu, baik pemerintah maupun pelaku industri perlu terus menyiapkan langkah antisipasi guna mengurangi potensi phk dan mencegah perusahaan gulung tikar. (antara)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 10 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan