Perbaikan Tata Kelola LPG 3 Kg Dinilai Efektif untuk Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

BELITONGEKSPRES.COM - Kebijakan terbaru dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengenai pembenahan distribusi subsidi elpiji 3 kilogram melalui sistem subpangkalan memicu berbagai tanggapan positif dari kalangan akademisi. 

Inisiatif ini dinilai mampu memangkas rantai distribusi yang terlalu panjang dan mengurangi potensi kebocoran subsidi.

Kristian Widya Wicaksono, dosen FISIP Universitas Parahyangan (Unpar), mengapresiasi langkah ini sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk memastikan subsidi gas sampai ke masyarakat dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. 

Ia menilai, subpangkalan dapat menjadi solusi efektif untuk mendekatkan distribusi kepada masyarakat serta menekan lonjakan harga.

Namun, Kristian menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Ia mengingatkan agar penunjukan subpangkalan dilakukan secara transparan untuk menghindari kepentingan ekonomi dan politik yang dapat mengganggu jalannya kebijakan.

BACA JUGA:Mentan Amran: Hilal Swasembada Pangan Mulai Terlihat

BACA JUGA:Atasi Penyalahgunaan Subsidi, BBM Satu Harga Dinilai Jadi Solusi Utama

Senada dengan itu, Bayu Kharisma, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (Unpad), menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola distribusi elpiji. Menurutnya, distribusi subsidi harus benar-benar tepat sasaran, menghindari penyalahgunaan oleh kalangan yang tidak berhak. Bayu menekankan bahwa implementasi yang konsisten menjadi kunci keberhasilan program ini.

Sementara itu, Encep Dulwahab, dosen komunikasi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD), menambahkan bahwa sebelum diterapkan, kebijakan harus dikaji secara menyeluruh. 

Ia mendorong pemerintah memaksimalkan peran staf khusus (stafsus) dalam mengkaji kebijakan dan melakukan sosialisasi yang masif, guna menghindari kesenjangan informasi di masyarakat.

Menurut Encep, keberhasilan kebijakan ini tak hanya bergantung pada kuantitas sumber daya manusia, tetapi juga kualitas komunikasi publik yang mampu menjembatani pemerintah dengan masyarakat secara efektif.

Secara keseluruhan, para akademisi sepakat bahwa reformasi distribusi subsidi elpiji 3 kg melalui subpangkalan berpotensi memperbaiki efisiensi distribusi dan memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. 

Namun, keberhasilan kebijakan ini tetap bergantung pada transparansi, konsistensi, dan komunikasi yang efektif dari pemerintah. (beritasatu)