PHRI: Efisiensi Anggaran Ancam Industri Hotel dan Restoran, Potensi Kerugian Capai Rp24,8 Triliun

BELITONGEKSPRES.COM - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, termasuk pemangkasan biaya seremonial serta akomodasi pertemuan di hotel, memicu kekhawatiran di sektor perhotelan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memperkirakan dampak besar terhadap okupansi hotel serta ancaman penurunan pendapatan yang signifikan.

Ketua Umum PHRI, Haryadi Sukamdani, mengungkapkan bahwa pemerintah menyumbang 40 persen dari total pangsa pasar industri perhotelan. Dengan adanya pemotongan anggaran, sektor ini diprediksi akan mengalami penurunan okupansi secara drastis.

"Jika 40 persen pangsa pasar dari pemerintah hilang, otomatis okupansi hotel akan terdampak signifikan," ujar Haryadi saat dihubungi JawaPos.com, Kamis 13 Februari. 

Saat ini, tingkat okupansi hotel secara nasional mencapai 54 persen, dengan porsi terbesar berasal dari penggunaan oleh instansi pemerintah.

BACA JUGA:APBN 2025 Dihemat Rp306 Triliun, Ini 4 Pos yang Tidak Kena Kebijakan Efisiensi

BACA JUGA:Transaksi Digital Makin Populer, Begini Cara Mudah Daftar QRIS untuk Usaha

Lebih jauh, PHRI memprediksi bahwa industri perhotelan di Indonesia berpotensi kehilangan pendapatan hingga Rp 24,807 triliun akibat efisiensi anggaran pemerintah. 

Angka ini terdiri dari penurunan pendapatan akomodasi kamar senilai Rp 16,538 triliun dan kehilangan potensi pemasukan dari sektor pertemuan dan acara yang diperkirakan mencapai Rp 8,269 triliun.

Kondisi ini tak hanya berdampak di tingkat nasional, tetapi juga semakin memperburuk industri perhotelan di daerah. Dengan banyaknya pemerintah daerah yang turut melakukan efisiensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hotel-hotel di daerah diprediksi akan mengalami penurunan pemasukan lebih dalam.

"Pangsa pasar pemerintah daerah bahkan mencapai 70 persen di beberapa wilayah. Jika anggaran daerah dipangkas, dampaknya terhadap industri perhotelan akan sangat besar," ungkap Haryadi.

Selain kerugian finansial, pemutusan hubungan kerja (PHK) juga menjadi kekhawatiran di sektor ini. Meski hingga kini PHRI belum menerima laporan resmi terkait PHK massal, Haryadi mengakui bahwa jika kondisi ini berlanjut, hotel-hotel akan mulai melakukan penyesuaian tenaga kerja.

BACA JUGA:Indonesia-Turki Perkuat Kemitraan Pertanian, Dorong Ekspor Komoditas Unggulan

BACA JUGA:Erick Thohir Ajak Bank Swasta Terlibat dalam Pembiayaan Program 3 Juta Rumah

"Saat ini belum ada laporan PHK, tapi jika situasi terus memburuk, hotel akan menyesuaikan kapasitas operasionalnya. Kalau okupansi turun drastis, tidak mungkin semua kamar tetap dibuka. Jika terus berlanjut, PHK tak bisa dihindari demi keberlangsungan bisnis," pungkasnya.