APBN 2025 Dihemat Rp306 Triliun, Ini 4 Pos yang Tidak Kena Kebijakan Efisiensi

BELITONGESPRES.COM - Presiden Prabowo Subianto mengarahkan efisiensi besar-besaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dengan target penghematan mencapai Rp 306 triliun. 

Meski demikian, terdapat empat pos anggaran yang tetap dipertahankan dan tidak boleh mengalami pemangkasan oleh kementerian atau lembaga terkait.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, memastikan bahwa anggaran untuk gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial tetap aman dari kebijakan efisiensi ini.

"Terdapat beberapa sektor yang tidak terkena kebijakan efisiensi ini, yaitu gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial," ungkap Hasan dalam unggahan resmi di akun Instagram @pco.ri, Kamis 13 Februari.

BACA JUGA:Transaksi Digital Makin Populer, Begini Cara Mudah Daftar QRIS untuk Usaha

BACA JUGA:Indonesia-Turki Perkuat Kemitraan Pertanian, Dorong Ekspor Komoditas Unggulan

Seiring dengan rencana efisiensi tersebut, sempat beredar spekulasi terkait kemungkinan pemotongan gaji atau pengurangan jumlah aparatur sipil negara (ASN). Namun, Hasan dengan tegas membantah kabar tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengurangi gaji atau jumlah pegawai.

"Jika ada yang mengatakan bahwa gaji pegawai tidak akan dibayarkan atau akan terjadi pengurangan ASN, maka hal tersebut sepenuhnya tidak benar atau merupakan kesalahpahaman terhadap maksud Presiden Prabowo," tegasnya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam mengelola anggaran negara secara lebih efisien tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai dan pelayanan publik yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. (beritasatu)