DPR Sebut Pembangunan Dapur MBG Perlu Libatkan UMKM Pangan Setempat Sebagai Pemasok Bahan Pokok

BELITONGEKSPRES.COM - Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa'adah, menekankan pentingnya melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan setempat sebagai pemasok bahan pokok dalam pembangunan dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Rina menyatakan bahwa UMKM lokal dapat berperan sebagai pemasok bahan pokok yang dibutuhkan, khususnya dalam upaya SPPG yang memprioritaskan pemanfaatan komoditas lokal untuk menyajikan makanan bergizi bagi penerima manfaat, seperti anak sekolah, balita, dan ibu hamil.

"Melalui kolaborasi dengan UMKM pangan lokal, SPPG akan lebih efisien dalam operasionalnya dan mendapatkan bahan pokok yang segar untuk diolah," jelas Rina Sa'adah di Jakarta, Sabtu.

Pemerintah, lewat Badan Gizi Nasional, menargetkan pembangunan 5.000 dapur SPPG di seluruh daerah pada tahun 2025. Rina juga menjelaskan bahwa UMKM pangan yang bergerak dalam produksi beras, ayam, telur, sayuran, ikan, serta kebutuhan pokok lainnya sudah tersebar di berbagai daerah, baik dalam bentuk usaha perorangan, kelompok masyarakat, usaha kecil berbadan hukum, koperasi, dan BUMDes, dengan jumlah mencapai ribuan unit.

BACA JUGA:Kemendag: Harga Ekspor Kakao Naik 5,36 Persen di Februari 2025

BACA JUGA:Kemensos Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem

"Dengan hadirnya dapur MBG atau SPPG, permintaan terhadap bahan pokok seperti beras, ayam, telur, ikan, dan sayuran akan meningkat di berbagai daerah. Pembelian bahan baku oleh SPPG bisa dijalin melalui kerja sama dengan UMKM lokal untuk memastikan pasokan bahan pokok sesuai standar," ujar Rina, yang juga anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Jawa Barat X.

Menurut Rina, kerja sama ini berpotensi menjadi contoh nyata dari efek berganda program MBG, yang memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM di sektor pangan di berbagai daerah. Proses transaksi antara SPPG atau dapur MBG dengan UMKM pangan setempat akan meningkatkan perputaran ekonomi daerah, memperlancar distribusi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Rina juga menambahkan bahwa kolaborasi ini bisa menjadi solusi atas kendala mahalnya biaya transportasi untuk distribusi bahan pangan, seperti yang sering dikeluhkan oleh petani sayuran, produsen ayam, telur, dan beras. SPPG, di sisi lain, akan memastikan pasokan bahan baku segar yang berkelanjutan dan berkualitas.

Dengan adanya anggaran yang dialokasikan, Rina melihat program MBG sebagai peluang besar bagi UMKM daerah untuk tumbuh. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk MBG, dengan target 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat. 

BACA JUGA:Sri Mulyani Soroti Peran Vital BRI dalam Mendorong Perekonomian melalui UMKM

BACA JUGA:Kementerian UMKM dan Ketenagakerjaan Bakal Gelar Pelatihan Wirausaha Gratis di Seluruh Indonesia

Namun, tengah dibahas tambahan anggaran Rp100 triliun, yang akan memperluas target penerima manfaat hingga 82,9 juta orang hingga akhir 2025.

Menurut data Badan Gizi Nasional (BGN), dana tersebut akan digunakan untuk membangun 5.000 SPPG. Dari jumlah tersebut, 1.542 unit dibangun langsung oleh BGN dan 3.458 unit merupakan hasil kerja sama dengan lembaga negara atau pihak ketiga.