100 Hari Kerja Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Alam

100 hari kerja pemerintah dalam penanggulangan bencana alam “bukan hanya masyarakat yang menjadi korban bencana, ataupun mereka yang terancam menjadi korban berada dalam perhatian pemerintah. tetapi termasuk semua kerusakan yang ada harus segera diperbaiki sampai pada kondisi yang kembali normal." pernyataan dari kepala badan nasional penanggulangan bencana (bnpb) suharyanto itu tidak lah sesederhana ketika ia menyampaikannya di hadapan belasan kamera wartawan saat meninjau langsung penanganan korban banjir, tanah longsor – keretakan tanah di kabupaten sukabumi, jawa barat, belum lama ini. bagi para korban, pernyataan singkat dari jenderal bintang tiga tni angkatan darat itu sangatlah berarti. bahkan ada ratusan ribu orang warga yang menderita masih terus menanti terobosan bnpb untuk tidak hanya menyembuhkan luka mereka, tetapi juga memulihkan, dan menciptakan ketahanan sosial-ekonomi mereka yang porak-poranda akibat bencana agar tidak kembali mengalami penderitaan serupa di masa depan apapun tantangannya. bnpb memiliki peran vital dalam hal ini karena merupakan lembaga non-departemen setara kementerian, dan berlandasan kuat untuk menjalankan amanah konstitusi terkait penanggulangan bencana bersama mitra strategisnya. dan semua upaya itu juga akan dipertanggungjawabkan langsung kepada presiden. baca juga:tukang gendang, penjaga tradisi 'gawai penganten' belitong tugas dan fungsi mereka diatur di dalam undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan, diperkuat oleh peraturan presiden (pp) nomor 1 tahun 2019 tentang badan nasional penanggulangan bencana. adapun uu nomor 24 tahun 2007 secara jelas menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok bnpb adalah untuk memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara. sedangkan fungsinya dalam pp nomor 1 tahun 2019 itu adalah untuk mengorganisir pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya. apalagi prabowo subianto, selaku presiden ri kedelapan juga memiliki misi khusus yang berkaitan erat dengan kebencanaan yang dirumuskan dalam asta cita, arah tujuan pembangunan pemerintahan. asta cita presiden pada butir kedelapan menyebutkan misinya untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. baca juga:strategi kendalikan inflasi dampak kenaikan harga bahan pokok dengan demikian, keberhasilan arah pembangunan era kepemimpinan prabowo subianto dan wakilnya gibran rakabuming raka juga akan ditentukan oleh bagaimana penanggulangan bencana itu dilakukan. pengaruh bencana alam para ahli sepakat bahwa bencana alam adalah fenomena yang sulit diprediksi kapan akan terjadi. hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi negara kepulauan seperti indonesia, yang berada dalam kawasan ring of fire atau lingkaran cincin api pasifik sehingga tingkat kerawanannya dilanda gempabumi, tsunami, gunung meletus sangat tinggi. tak hanya itu, perubahan iklim global ditambah kombinasi fenomena atmosfer di garis ekuator bumi memicu perubahan cepat pola cuaca, dan terkadang bisa secara mendadak ekstrem juga menambah kerentanan bencana seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, angin puting beliung, hingga kebakaran hutan dan lahan. bahkan berbagai studi telah menunjukkan bahwa jenis bencana hidrometeorologi itu adalah yang paling banyak terjadi ketimbang bencana lainnya sekalipun letak geografis indonesia di khatulistiwa yang hanya mengenal dua musim saja, yakni musim hujan dan kemarau. baca juga:tantangan dan pencapaian 100 hari pemerintahan prabowo-gibran faktor eksternal seperti rusaknya kawasan hutan dan daerah aliran sungai karena beralih fungsi untuk aktivitas ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan, dan permukiman juga turut memperparah kondisi dampak bencana. terbukti sedikitnya pada 2021-2022 kementerian kehutanan melaporkan jumlah hutan rusak di indonesia mencapai 104 ribu hektare. oleh karena itu, bnpb tidak punya pilihan bagi bangsa indonesia selain menciptakan resiliensi melalui serangkaian aksi sehingga dampak dari berbagai kerawanan bencana itu dapat diperkecil. kerusakan lingkungan dan bencana alam itu berhubungan nyata dalam mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi di daerah. semuanya itu terpetakan secara baik oleh lembaga negara yang berlambang segitiga berwarna biru itu. bnpb mencatat secara rinci risiko yang ditimbulkan karena bencana alam di indonesia tergolong besar. pada medio tahun 2023 terdata lebih dari 20.736 jiwa orang terdampak bencana tanah longsor. nilai kerugian akibat kerusakan fisik ditaksir mencapai rp180,831 miliar, kerugian ekonomi sekitar rp515,194 miliar, dan memicu kerusakan lingkungan seluas 7,686 ribu hektare. demikian halnya bencana banjir yang berdampak kepada lebih dari 109.618 jiwa dan menimbulkan nilai kerugian akibat kerusakan fisik sekitar rp526,654 miliar, hingga memicu kerugian ekonomi sekitar rp480,264 miliar, dan kerusakan lingkungan seluas 4,225 ribu hektare. baca juga:subsidi gas melon, untung atau buntung? sementara gempa bumi dengan luas yang berisiko menyasar 60,182 ribu hektare dengan jumlah warga terdampak sebanyak 131.881 jiwa, dengan nilai kerugian akibat kerusakan fisik sekitar rp654,610 miliar lebih dan kerugian ekonomi sekitar rp9,753 miliar. kemudian risiko bencana likuefaksi menyasar lebih dari 77.370 jiwa warga yang terdampak dengan nilai kerugian akibat kerusakan fisik sekitar rp208,655 miliar, kerugian ekonomi sekitar rp143,220 miliar dan kerusakan lingkungan seluas 1,434 ribu hektare. selanjutnya cuaca ekstrem memiliki indeks risiko tertinggi yang tercatat ada sebanyak 226.329 jiwa terdampak dengan nilai kerugian akibat kerusakan fisik sekitar rp1,962 triliun, kerugian ekonomi sekitar rp781,335 miliar, dan luas kerusakan lingkungan lebih dari 4,22 juta hektare. strategi bnpb berjanji memberikan dukungan penuh untuk mempercepat proses transisi, terutama dalam membantu masyarakat yang terdampak. rumah-rumah yang rusak, baik ringan, sedang, maupun berat, menjadi prioritas untuk segera didata agar proses bantuan dapat dilakukan tanpa penundaan. namun masalahnya, belum semua pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota memahami mekanisme pengelolaan kebencanaan secara menyeluruh. ditambah lagi keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga menopang pada pemerintah pusat juga menjadi tantangan besar dalam menghadapi situasi bencana. baca juga:jejak misteri hormesis: rahasia di balik dosis kecil oleh karena itu, bnpb menilai pembenahan tata kelola kebencanaan di tingkat daerah menjadi fokus utama mereka. pengetatan administrasi yang menjadi pijakan pertama guna memastikan semua berjalan secara clean and clear. dalam setiap tindakannya, bnpb menjunjung prinsip kehati-hatian untuk menghindari kesalahan, khususnya dalam penyaluran bantuan baik berupa dana maupun barang kepada pemerintah daerah. maka walau diberikan keleluasaan dalam penggunaan dana melalui anggaran dana siap pakai selama kondisi darurat, namun prosedur administrasi seperti penetapan status tanggap darurat bencana hingga transisi ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi dijalankan dengan cermat. pada fase penanganan darurat, pemerintah daerah didorong untuk segera mempersiapkan data terkait dampak kerusakan, termasuk infrastruktur, rumah warga, serta sarana dan prasarana umum lainnya. sementara itu, dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah daerah diwajibkan menyusun dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (r3p) sebagai acuan pembahasan di tingkat pusat. semua dokumen ini menjadi panduan bagi berbagai kementerian dan lembaga terkait dalam memberikan dukungan sesuai bidangnya masing-masing. baca juga:kontroversi trump, aliansi trans-atlantik dan keresahan pemimpin eropa sebagai contoh, kerusakan sekolah akibat bencana akan ditangani oleh kementerian dasar dan menengah (kemendikdasmen), sedangkan kerusakan jalan atau jembatan, bahkan rumah tinggal bisa mendapat bantuan dari kementerian pekerjaan umum (pu), kementerian perumahan rakyat dan kawasan permukiman (kementerian pkp) atau bahkan dapat ditanggulangi oleh bnpb, tergantung kebutuhan dan ketersediaan anggaran. strategi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani berbagai jenis bencana secara efektif dan efisien, pada satu sisi lainnya masyarakat cepat mendapatkan bantuan. penguatan infrastruktur dan pemulihan lingkungan selain memastikan kondisi darurat bencana di daerah sudah berhasil teratasi, pemulihan dan penguatan infrastruktur juga menjadi salah satu aspek yang disorot bnpb untuk menciptakan ketahanan dan mengurangi risiko bencana yang berkelanjutan, merujuk data terbaru dari bnpb ,  sepanjang 2024 indonesia mengalami lebih dari 5.500 bencana. selama periode itu, mereka bersama kementerian sosial, basarnas, tni, polri dan pemerintah daerah menangani 5,6 juta korban. dari jumlah tersebut sebanyak 469 orang meninggal dunia, 1.157 orang luka-luka, dan ratusan ribu pengungsi. dalam periode yang sama tercatat ada lebih dari 61.554 unit rumah rusak dan 10.821 unit rumah di antaranya rusak berat, bahkan ada yang rata dengan tanah. kondisi ini memaksa penghuninya mengungsi atau bahkan dipindahkan ke lingkungan baru yang semua prosesnya dalam pendampingan bnpb. baca juga:gus dur, abdul mu'ti, dan libur ramadhan tak hanya itu, bencana juga telah merusak fasilitas publik seperti rumah ibadah 387 unit, sentra pelayanan kesehatan 47 unit (rumah sakit, puskesmas, posyandu dan sebagainya), 515 unit gedung sekolah, dan lebih dari 100 kilometer infrastruktur jalan hingga ribuan unit jembatan. dari jumlah kejadian tersebut bnpb menerima permintaan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi 17 jenis infrastruktur yang rusak berat hingga tidak bisa lagi digunakan dari pemerintah daerah. angka kerusakan infrastruktur tertinggi dalam satu tahun terakhir menyasar 95 unit jembatan dan 26 tanggul atau talud aliran sungai-pantai. jumlah kerusakan ini meningkat drastis dibandingkan periode 2019-2020, dimana bnpb menerima usulan perbaikan 33 jembatan rusak dan delapan tanggul rusak pada tahun 2019. kondisi kerusakan jembatan tersebut didapati hampir di setiap daerah yang rawan banjir dan tanah longsor seperti sumatera utara, sumatera selatan, kepulauan riau, sulawesi selatan, dan sebagian besar daerah di pulau jawa tak terkecuali kabupaten sukabumi, jawa barat. sedikitnya dilaporkan ada 47 unit jembatan, termasuk 86 ruas jalan di kabupaten sukabumi yang rusak akibat rentetan bencana berupa banjir, tanah longsor dan pergerakan tanah yang melanda daerah di selatan jawa barat itu, 3-4 november 2024. baca juga:strategi cegah tppo secara konsisten dan menyeluruh sementara untuk kerusakan tanggul, bnpb mendapati tak sedikit yang masih dibangun menggunakan karung berisi pasir-tanah yang ditumpuk, seperti halnya tanggul sungai wulan di jalur pantura kabupaten demak- kudus, jawa tengah. bnpb menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian khusus. peta risiko bencana hidrometeorologi yang sudah ada juga harus dipertimbangkan dalam desain rehabilitasi dan rekonstruksi yang saat ini sedang dibahas dengan kementerian koordinator bidang infrastruktur. penguatan infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana banjir lahar dingin gunung berapi juga sedang menjadi perhatian serius tim ahli bnpb bersama para mitra strategisnya. hal ini tidak lepas dari pengalaman pemerintah dalam menghadapi dampak luar biasa atas banjir lahar dingin gunung marapi di sumatera barat pada  mei 2024. dalam peristiwa tersebut diprakirakan oleh ahli ada 1.000 meter kubik endapan material vulkanik di bibir kawah gunung marapi mengalir ke bawah bersama dengan hujan deras dengan membawa serta bebatuan berdiameter 2-3 meter. aliran deras air bercampur material vulkanik itu dengan seketika menghantam pemukiman warga di kaki gunung marapi, hingga menyebabkan 67 orang meninggal dunia dan kerusakan dengan nilai kerugian mencapai milliaran rupiah di lima kabupaten/kota di sumatera barat. baca juga:merancang sistem agribisnis untuk efektivitas food estate di indonesia hasil dari pemetaan tim ahli didapatkan bahwa gunung marapi di sumatera barat memiliki sebanyak 23 aliran sungai yang juga melintasi pemukiman warga. beberapa aliran sungai itu, termasuk yang berada di kabupaten padang panjang dan tanah datar sudah siap dipasang 20 unit perangkat alat sensor dan sirene pendeteksi ketinggian volume air. proses pemetaan selanjutnya juga sudah mulai dilakukan pada aliran sungai gunung lewotobi laki-laki di flores timur, nusa tenggara timur dan gunung ibu di halmahera barat, maluku utara. pemetaan aliran sungai yang berhulu dari puncak gunung berapi ini melibatkan para ahli dari bnpb, badan meteorologi, klimatologi dan geofisika (bmkg), pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm), balai besar wilayah sungai (bbws) kementerian pekerjaan umum hingga termasuk badan riset dan inovasi nasional (brin), tni dan polri. letusan gunung lewotobi laki-laki di flores timur, nusa tenggara timur pada 3 november 2024 menjadi peristiwa mencolok pertama pada era kabinet merah putih. gunung bertipe strato itu meletus hebat sepekan setelah presiden prabowo subianto dan wakil presiden gibran rakabuming raka dilantik pada 28 oktober 2024. sekitar 13 ribu lebih masyarakat di halmahera barat tidak hanya terdampak oleh lontaran material vulkanik gunung lewotobi laki-laki tetapi juga berpotensi menjadi korban ganasnya banjir lahar dingin, sebagaimana yang terjadi di sumatera barat. merujuk hasil analisa dari badan geologi terdapat tiga desa di flores timur yang berpotensi terdampak banjir lahar dingin bila hujan intensitas deras dan berdurasi panjang mengguyur puncak gunung, yakni desa dulipali, padang pasir dan nobo dalam wilayah kecamatan ile boleng dan ile bura. baca juga:mendorong pertumbuhan investasi di era pajak minimum global hal serupa juga berpotensi dirasakan oleh 2.000-3.000 orang warga yang bermukim di kaki gunung gunung ibu di halmahera barat, maluku utara. sedikitnya 300-500 ribu meter kubik ketebalan material vulkanik yang mengendap di sekitaran kawah aktif gunung ibu dan sewaktu-waktu terbawa turun bersama hujan deras melalui empat aliran sungai yang ada. perpaduan pengalaman para ahli, kecanggihan teknologi, kolaborasi lintas kementerian/lembaga, hingga dukungan pemanfaatan anggaran secara akuntabel menjadi krusial dalam upaya pengurangan risiko bencana. semua upaya itu menjadi bagian dari implementasi asta cita presiden prabowo subianto dan wakil presiden gibran rakabuming raka yang menekankan pentingnya infrastruktur berbasis mitigasi bencana sebagai landasan ketahanan nasional. namun bagaimanapun penguatan infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga representasi komitmen bersama untuk melindungi dan melayani masyarakat dalam menghadapi ancaman alam yang terus berkembang. maka besar harapan di usia 100 hari pemerintahan prabowo-gibran ini, keterbukaan informasi dan prinsip komunikasi dua arah juga harus dipandang menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat oleh bnpb guna memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif itu. (antara) oleh: m. riezko bima elko prasetyo

Tag

• # mitigasi bencara
• # penanggulangan bencana
• # bnpb
• # bmkg
• # prabowo subianto

Share

• 
• 
• 
• 
•