Kontemplasi Jelang 100 Hari Kabinet Merah Putih

Dulu, ayahanda Prabowo, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, mengatakan, setiap tahun terjadi kebocoran APBN 30 persen dan sekarang mungkin lebih. Karena itu, ketika putranya menjadi presiden, publik menaruh harapan besar di pundak Prabowo untuk menyelesaikan masalah tersebut.

BACA JUGA:Bertamu ke PLTS Raksasa Al Dhafra di Tanah Minyak

Mungkin masih terlalu dini untuk mengharapkan bahwa salah satu gebrakan Prabowo dalam 100 hari kerja kabinetnya adalah mendorong legislasi tentang perampasan aset, yang telah lama menjadi perhatian publik, tapi belum juga tertuntaskan. Andaikan itu terjadi, rakyat yang mendambakan keadilan akan berdiri di belakang Presiden Prabowo untuk melaksanakannya sebagai bagian dari tekad pemimpin untuk menyelamatkan aset negara.

Semua itu bisa dicapai apabila stabilitas dalam negeri semakin mantap, penegakan hukum tidak "berselingkuh" dengan kepentingan politik dan bisnis, dan keadilan menjadi budaya baru di bangsa ini. Itu berarti harus terjadi keadilan di semua bidang, politik, hukum, ekonomi, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Gagasan presiden tentang perlunya menyederhanakan sistem pemilu adalah suatu terobosan, demi efisiensi sumber daya negara dan agar tidak membuka peluang oligarki serta pembudayaan korupsi dalam proses pemilu.

Para ahli di bidang ini perlu mengkaji secara mendalam untuk menerjemahkan gagasan presiden tersebut. Masalahnya bukan bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak kita menyederhanakan sistem pemilu seperti yang digagas presiden. Misalnya, kepala daerah dipilih secara langsung oleh DPRD.

Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan keputusan menghapus presidential threshold 20 persen. Artinya, pemilihan langsung akan dilanjutkan di tingkat pilpres, sementara presiden menghendaki kepala daerah dipilih oleh DPRD.

BACA JUGA:Kebakaran Los Angeles dan Kompleksitas Bencana di Era Informasi

Keputusan MK tidak dapat diubah, karena bersifat final dan mengikat. Apakah itu berarti bisa dilakukan sistem hibrida dalam pemilu, kepala daerah dipilih oleh DPRD tapi presiden dipilih secara langsung oleh rakyat? Ini membutuhkan pengkajian yang mendalam tentang demokrasi perwakilan, sesuai Pancasila dan konstitusi negara, di tengah sistem pemilihan langsung yang kini digunakan.

Hal yang dibutuhkan bukan hanya penyederhanaan sistem pemilu, tapi juga pendemokratisasian partai-partai politik. Elok tampaknya apabila semua partai politik melakukan konvensi, agar bisa muncul calon-calon terbaik yang dipilih karena kapasitas dan integritas dirinya, tetapi bukan karena pertimbangan subjektif.

Konvensi demikian itu, jika dibudayakan, bisa menjadi salah satu cara pendemokratisasian partai-partai politik untuk menghindari intervensi subjektif yang menghambat munculnya kader-kader terbaik dalam organisasi parpol. Sebab jika penyelenggara negara dihasilkan oleh parpol, maka sistem penyaringan kader terbaik perlu dilakukan secara objektif.

Rakyat tidak menginginkan partai politik yang didukungnya hanya dikangkangi oleh figur-figur tertentu saja. Sebab bangsa besar ini tidak kekurangan tokoh. Pintu peluang untuk itu perlu dibuka lebar, agar anak-anak bangsa yang berprestasi dan berpotensi besar bisa berkontribusi bagi kejayaan negara dan bangsa ini.

Hal lain yang menonjol menuju 100 hari kepemimpinan Prabowo adalah sikap politik luar negerinya yang semakin tegas dan proaktif. Ini perlu didukung dan diterjemahkan secara tepat oleh Kementerian Luar Negeri. Di Shangri-La Dialog, KTT APEC, dan KTT G20, Prabowo mengemukakan gagasan-gagasan berani tentang kondisi dunia yang membutuhkan stabilitas untuk memperluas kerja sama, serta kondisi nyata bangsa kita di bidang sosial-ekonomi, termasuk kemiskinan yang masih menjadi masalah.

BACA JUGA:Berjuang Menyerap Gabah Petani

Ia juga menggugah para pemimpin dunia Islam di KTT D8 untuk berhenti bertikai, dan mengupayakan perdamaian di tengah konflik Israel-Palestina yang masih menyayat hati. Sebab suara dunia Islam tidak akan didengar apabila masih terjadi pertikaian di antara para pemimpin sesama negara berpenduduk Muslim. Bahkan, di dunia yang multipolar ini, perang yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Ukraina, tentu mempengaruhi arus investasi dan perdagangan kita.