KUR dan Jalan Panjang Menuju Efektivitas Penyaluran

Reporter: Hanni Sofia |

Editor: |

Rabu , 08 Jan 2025 - 20:21

Pedagang melayani pesanan pembeli di Pasar Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Selasa (7/1/2025). Kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah itu peri-Andry Denisah/YU-ANTARA FOTO

Maka kemudian pekerjaan rumah ke depan adalah menjadikan KUR terus sejalan dengan tujuan inklusivitas ekonomi.

Pendekatan progresif

Namun, di balik semua ini, ada ruang untuk melihat peluang. Bagaimana jika KUR dirancang dengan pendekatan yang lebih progresif, melampaui sekadar skema pembiayaan?

Pemerintah misalnya bisa mulai memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses, bukan hanya bagi UMKM yang sudah terkoneksi, tetapi juga bagi mereka yang berada di luar jangkauan perbankan.

Aplikasi berbasis lokal, misalnya, juga bisa menjadi alat untuk tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memberi pelatihan, membangun jaringan pasar, hingga memberikan pendampingan bisnis.

Bayangkan aplikasi sederhana yang dapat digunakan bahkan oleh petani yang hanya akrab dengan ponsel fitur dasar, lengkap dengan panduan dalam bahasa daerah.

Selain teknologi, fleksibilitas kebijakan juga patut menjadi prioritas. Alih-alih menerapkan skema satu ukuran untuk semua, pemerintah dapat mengembangkan model pinjaman yang disesuaikan dengan karakteristik usaha.

Petani yang tergantung pada musim panen, misalnya, memerlukan tenor pinjaman yang berbeda dari pengusaha ritel.

Jika KUR dirancang lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik ini, dampaknya sangat mungkin bisa jauh lebih signifikan.

Bangsa ini juga tidak bisa mengabaikan potensi komunitas sebagai ujung tombak distribusi KUR. Selama ini, bank masih menjadi saluran utama, padahal koperasi (meskipun sudah ada koperasi simpan pinjam, KUD, dan credit union yang sudah menyalurkan secara channeling), lembaga adat, atau organisasi masyarakat setempat dapat memainkan peran yang tak kalah penting.

Dengan melibatkan komunitas, distribusi dana dapat lebih personal, kontekstual, dan bahkan lebih efektif.

Lebih dari itu, komunitas bisa menjadi pendamping bagi pelaku UMKM dalam mengelola keuangan dan merencanakan pengembangan usaha.

Namun, semua harus perlu tetap jujur. Target Rp300 triliun bukanlah perkara kecil. Pemerintah harus memastikan transparansi dalam penyaluran, mengingat risiko kebocoran selalu mengintai dalam program besar seperti ini.

Audit yang berkala dan komprehensif menjadi keharusan, bukan sekadar formalitas. Selain itu, evaluasi berkala harus dilakukan, dengan keberanian untuk mengakui jika suatu skema tidak berhasil, dan dengan cepat beradaptasi pada pendekatan yang lebih efektif.

kur dan jalan panjang menuju efektivitas penyaluran                            ketika bangladesh punya grameen bank yang mengantarkan pendirinya, muhammad yunus, meraih hadiah nobel perdamaian pada 2006 karena telah membantu jutaan pengusaha mikro terutama perempuan untuk mengakses sumber pembiayaan usaha, maka indonesia pun ingin punya kebanggaan serupa.
kredit usaha rakyat (kur) kemudian diinisiasi sebagai salah satu instrumen penting untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) sebagai tulang punggung perekonomian indonesia.
namun, seperti halnya kebijakan lain di tanah air, perjalanan kur tidak sepenuhnya tanpa tantangan.
di balik angka-angka besar dan cerita sukses, ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memastikan bahwa program ini mencapai potensinya yang sebenarnya.
peneliti badan kebijakan fiskal (bkf) pada pusat kebijakan sektor keuangan (pksk) kementerian keuangan syahrir ika, r.nurhidayat, dan mutaqin pada 2016 pernah melakukan kajian yang juga didukung beberapa studi lainnya tentang kur.
baca juga:optimisme menatap ekonomi indonesia 2025
riset mereka menunjukkan bahwa sebagian besar penyaluran kur masih salah sasaran karena disalurkan ke nasabah yang bankable.
selain itu, jumlah nasabah kur juga cenderung stagnan atau masih di bawah 5 juta nasabah sejak digulirkan tahun 2007.
maka kemudian, tim periset merekomendasikan agar dilakukan desain ulang kur pola alternatif yang disalurkan tidak oleh bank saja, melainkan oleh lembaga keuangan bukan bank (lkbb) dengan target nasabah yang berbeda dengan nasabah bank.
sistemnya bisa mengadopsi sistem factoring, di mana lkbb menyerahkan piutang lancarnya ke pip (pusat investasi pemerintah).
pip akan melakukan investasi ke lkbb dan selanjutnya lkbb menyalurkan kur kepada nasabah maksimum senilai piutang lancar yang dipunyai lkbb yang bersangkutan.
cara ini diharapkan dapat memperluas basis nasabah kur dan memitigasi risiko kredit macet.
baca juga:swasembada energi dan jalan menuju keberlanjutan
meby damayanti dan latif adam pada 2015 melakukan kajian serupa bertema program kredit usaha rakyat (kur) sebagai alat pendorong pengembangan umkm di indonesia yang diterbitkan dalam tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (tnp2k) working paper.
mereka menemukan bahwa meskipun kur bertujuan meningkatkan akses permodalan bagi umkm, implementasinya menghadapi tantangan seperti kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara dinas terkait, serta minimnya pendampingan usaha bagi penerima kur. hal ini mengakibatkan penyaluran kur belum optimal dalam mendorong pengembangan umkm.
dengan berbagai kajian yang menunjukkan bahwa meskipun kur memiliki potensi besar dalam mendorong pengembangan umkm di indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar program ini dapat mencapai sasaran yang diharapkan.
faktanya memang hingga saat ini kur masih menjadi salah satu kebijakan andalan sebagai solusi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
pada 2025, pemerintahan prabowo-gibran bahkan telah menetapkan target penyaluran hingga rp300 triliun sekaligus menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengupayakan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm).
baca juga:drama korea shin tae-yong di timnas indonesia selesai
namun, ke depan harus dipastikan bahwa program ini benar-benar mampu menjawab kompleksitas kebutuhan para pelaku usaha. bukan hanya sekadar angka besar yang lebih bersifat simbolis daripada strategis.
kegalauan tersebut penting untuk diperhatikan, bukan untuk meragukan, melainkan untuk memastikan bahwa langkah besar ini tidak kehilangan arahnya.
kur, dalam segala kelebihannya, kerap dipahami secara dangkal sebagai pemberian modal semata. padahal, esensinya lebih dari itu.
ini tentang membuka akses, menciptakan peluang, dan memberi ruang bagi umkm untuk tumbuh, bahkan melompat lebih jauh.
namun, dalam praktiknya, program ini memang masih sering terkendala oleh pendekatan yang cenderung seragam.
sebuah warung kelontong di pinggir kota misalnya, membutuhkan dukungan yang berbeda dibandingkan petani di pelosok desa.
begitu pula seorang perajin di sentra industri rumahan membutuhkan skema yang tak sama dengan pelaku usaha jasa di kota besar. kenyataan ini menunjukkan satu hal, fleksibilitas kur yang masih menjadi pekerjaan rumah.
baca juga:menggapai ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan bekas rob
di lapangan, kur sering kali terlihat hanya mengalir ke mereka yang "cukup siap". artinya, pelaku umkm yang telah memiliki akses ke perbankan lebih mudah mendapatkan bantuan ini dibandingkan mereka yang belum terjangkau sistem formal.
padahal, kelompok yang tidak terjangkau inilah yang sering kali paling membutuhkan bantuan. mereka adalah petani kecil, nelayan, atau pedagang kaki lima yang terbatas aksesnya pada teknologi maupun edukasi keuangan.
maka kemudian pekerjaan rumah ke depan adalah menjadikan kur terus sejalan dengan tujuan inklusivitas ekonomi.
pendekatan progresif
namun, di balik semua ini, ada ruang untuk melihat peluang. bagaimana jika kur dirancang dengan pendekatan yang lebih progresif, melampaui sekadar skema pembiayaan?
pemerintah misalnya bisa mulai memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses, bukan hanya bagi umkm yang sudah terkoneksi, tetapi juga bagi mereka yang berada di luar jangkauan perbankan.
aplikasi berbasis lokal, misalnya, juga bisa menjadi alat untuk tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memberi pelatihan, membangun jaringan pasar, hingga memberikan pendampingan bisnis.
baca juga:kesehatan tanah untuk swasembada pangan indonesia
bayangkan aplikasi sederhana yang dapat digunakan bahkan oleh petani yang hanya akrab dengan ponsel fitur dasar, lengkap dengan panduan dalam bahasa daerah.
selain teknologi, fleksibilitas kebijakan juga patut menjadi prioritas. alih-alih menerapkan skema satu ukuran untuk semua, pemerintah dapat mengembangkan model pinjaman yang disesuaikan dengan karakteristik usaha.
petani yang tergantung pada musim panen, misalnya, memerlukan tenor pinjaman yang berbeda dari pengusaha ritel.
jika kur dirancang lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik ini, dampaknya sangat mungkin bisa jauh lebih signifikan.
bangsa ini juga tidak bisa mengabaikan potensi komunitas sebagai ujung tombak distribusi kur. selama ini, bank masih menjadi saluran utama, padahal koperasi (meskipun sudah ada koperasi simpan pinjam, kud, dan credit union yang sudah menyalurkan secara channeling), lembaga adat, atau organisasi masyarakat setempat dapat memainkan peran yang tak kalah penting.
dengan melibatkan komunitas, distribusi dana dapat lebih personal, kontekstual, dan bahkan lebih efektif.
baca juga:indonesia menjadi model penanganan teroris di dunia
lebih dari itu, komunitas bisa menjadi pendamping bagi pelaku umkm dalam mengelola keuangan dan merencanakan pengembangan usaha.
namun, semua harus perlu tetap jujur. target rp300 triliun bukanlah perkara kecil. pemerintah harus memastikan transparansi dalam penyaluran, mengingat risiko kebocoran selalu mengintai dalam program besar seperti ini.
audit yang berkala dan komprehensif menjadi keharusan, bukan sekadar formalitas. selain itu, evaluasi berkala harus dilakukan, dengan keberanian untuk mengakui jika suatu skema tidak berhasil, dan dengan cepat beradaptasi pada pendekatan yang lebih efektif.
yang juga tak boleh dilupakan adalah pandangan jangka panjang. selama ini, kur sering dianggap sebagai solusi tunggal untuk umkm, padahal ia hanyalah satu alat dalam kerangka besar pembangunan ekonomi.
tanpa memperhatikan aspek lain seperti akses pasar, infrastruktur, dan pendidikan kewirausahaan, kur hanya akan menjadi kebijakan yang berjalan di tempat.
baca juga:hadapi jerat paylater: solusi menghindari utang menumpuk
semua butuh pendekatan yang lebih holistik, di mana kur menjadi bagian dari strategi yang saling mendukung.
kritik terhadap kur bukan berarti menafikan keberhasilan program ini. sebaliknya, kritik adalah wujud dukungan pada kebijakan yang memiliki potensi besar, namun masih bisa lebih dioptimalkan.
target rp300 triliun bisa jadi bukan sekadar harapan jika semua pihak berani keluar dari cara berpikir lama.
sebuah program yang lebih responsif, fleksibel, dan berorientasi pada kebutuhan lokal bukan hanya akan membuat angka tersebut tercapai, tetapi juga memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.
pada akhirnya, kur adalah soal harapan. harapan bahwa setiap usaha kecil memiliki peluang besar untuk tumbuh.
baca juga:merajut kekuatan menuju kedaulatan pangan indonesia
harapan bahwa ekonomi indonesia tidak hanya berkembang secara statistik, tetapi benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
dan, harapan bahwa indonesia, sebagai bangsa, mampu terus belajar, beradaptasi, dan menghadirkan kebijakan yang tak hanya besar dalam angka, tetapi juga mendalam dari sisi dampak dan efektif dari sisi penyaluran. (ant)
oleh hanni sofia

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 9 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan