TNI AU Pastikan Dapur SPPG Telah Memenuhi Standar yang Ditetapkan BGN

BELITONGEKSPRES.COM - Komandan Lanud Abdulrachman Saleh di Malang, Jawa Timur, Marsma TNI Firman Wirayuda, mengungkapkan bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang didirikan di lokasi tugasnya telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Firman, dapur ini dibangun sesuai dengan prosedur standardisasi yang ketat, mencakup semua tahap dari proses pembangunan hingga pengawasan alat masak yang digunakan. 

"Dapur SPPG kami dirancang dengan memperhatikan semua aspek standar yang ditetapkan oleh BGN. Ini adalah langkah serius kami untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan," ujarnya dalam pernyataan di Malang, Senin.

Ia menambahkan bahwa setiap detail dari dapur ini diawasi secara menyeluruh, dan ada sistem quality control yang diterapkan. Dengan adanya 47 karyawan yang mengoperasikan dapur tersebut dan pengawasan langsung dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi BGN, dapur SPPG di Lanud Abdulrachman Saleh siap memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

BACA JUGA:Susu Tidak Dijadwalkan Setiap Hari dalam Program MBG, Istana Berikan Penjelasan

BACA JUGA:Opsen PKB dan BBNKB Mulai Berlaku, Biaya Perpanjang STNK Bakal Naik?

Setiap hari, dapur ini diharapkan mampu menyajikan lebih dari empat ribu porsi makanan sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menu yang disajikan akan ditentukan berdasarkan takaran gizi yang tepat sebelum didistribusikan ke 27 sekolah di sekitar area Lanud. "Kami memiliki ahli gizi dan akuntan yang mengawasi operasional dapur, dan kami berusaha untuk tidak menyajikan menu yang sama setiap hari," jelasnya.

Pembagian paket MBG akan dilakukan setiap Senin hingga Jumat, dengan program makan gratis ini dirancang untuk memberikan nutrisi yang baik kepada siswa selama lima hari kerja.

Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan salah satu inisiatif prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, yang sudah mulai dilaksanakan di beberapa daerah di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Probolinggo, Kota Madiun, dan Kabupaten Malang. Namun, Kota Surabaya dan Kota Malang masih dalam proses untuk memulai program tersebut. (ant)