Fraksi Demokrat Minta PPN 12 Persen Dipastikan Hanya untuk Barang Mewah dan Kelas Atas

BELITONGEKSPRES.COM - Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan mengingatkan pemerintah untuk menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah yang digunakan oleh masyarakat berpendapatan tinggi. 

Dia menekankan bahwa kebijakan ini harus bersifat selektif dan sejalan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat.

Marwan menegaskan pentingnya menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemerataan ekonomi. "Kami mendukung agar kebijakan perpajakan lebih mengutamakan kepentingan rakyat, melindungi daya beli mereka, serta mempromosikan kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia juga menekankan bahwa penerapan UU HPP tidak boleh menyasar kebutuhan pokok, seperti sembako, layanan kesehatan, dan pendidikan. Ini adalah salah satu poin penting yang diusulkan oleh Fraksi Partai Demokrat untuk mengecualikan kebutuhan dasar dan usaha kecil dan menengah (UMKM) dari kewajiban PPN.

BACA JUGA:Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Paling Korup? Ini Reaksi PDI Perjuangan

BACA JUGA:Polri Ungkap Ribuan Kasus Korupsi dalam 1 Tahun, Kerugian Negara Rp 887 Miliar Berhasil Diselamatkan

"Barang dan jasa yang seharusnya tetap dibebaskan dari PPN, termasuk kebutuhan pokok, harus dikenakan tarif 0 persen," ungkap Marwan, yang juga merupakan anggota Komisi XI DPR RI.

Selain itu, Marwan memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah merencanakan perlindungan dan insentif bagi masyarakat dalam kebijakan kenaikan PPN 1 persen ini. Ia mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan komitmen pemberian paket stimulus senilai Rp38,6 triliun yang telah diumumkan sebelumnya.

"Langkah ini sudah tepat dan pro rakyat, karena pemerintah telah menyiapkan perlindungan dan insentif untuk kalangan ekonomi bawah, menengah, dan UMKM, sesuai dengan usulan Fraksi Partai Demokrat. Harapannya, ini dapat tepat sasaran," pungkasnya. (ant)