Presiden Prabowo Setujui Bantuan Beras 10 Kilogram untuk 6 Bulan di 2025

BELITONGEKSPRES.COM - Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau untuk memperluas program bantuan pangan berupa beras 10 kilogram kepada masyarakat berpenghasilan rendah selama enam bulan pada tahun 2025. 

Keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara sektor hulu dan hilir dalam rantai pasokan pangan serta sebagai bentuk perlindungan ekonomi bagi kelompok rentan.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa bantuan pangan ini akan dimulai pada Januari dan Februari 2025, sementara empat bulan sisanya akan disesuaikan waktunya berdasarkan kebutuhan. 

"Bapak Presiden Prabowo telah menyetujui alokasi ini untuk memastikan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat," ujar Arief dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Tegaskan APBN 2024 Berhasil Dikelola dengan Penuh Kehati-Hatian

BACA JUGA:Bulog Berhasil Salurkan Lebih dari 3,8 Juta Ton Beras Selama 2024

Langkah ini tidak lepas dari usulan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam Rapat Terbatas yang berlangsung pada 30 Desember 2024. Pemerintah bersama Bulog akan mendistribusikan total 960 ribu ton beras kepada 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang tercatat dalam database terverifikasi.

Arief menambahkan bahwa fokus distribusi bantuan beras tahun depan akan diarahkan pada kelompok desil 1 dan 2, serta perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal. Basis data yang digunakan untuk program ini adalah hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Kementerian PPN/Bappenas, yang mencakup 15,6 juta penerima dari desil terbawah dan 400 ribu penerima lainnya dari kelompok rentan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, program bantuan pangan beras berkontribusi nyata terhadap penurunan angka kemiskinan. Selama periode Maret 2023 hingga Maret 2024, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 680 ribu orang, dari 25,90 juta menjadi 25,22 juta. Selain itu, bantuan ini juga menjadi instrumen penting dalam pengendalian inflasi beras, yang sempat menyentuh 5,63 persen pada September 2023 sebelum turun drastis menjadi 0,48 persen pada Desember 2023.

Melalui program ini, pemerintah berkomitmen untuk tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian nasional. (ant)