KY Turun Tangan Dalami Vonis Ringan Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Sabtu , 28 Dec 2024 - 22:11

KY Turun Tangan Dalami Vonis Ringan Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis--(Antara)

ky turun tangan dalami vonis ringan kasus korupsi timah harvey moeis                            jakarta, belitongekspres.com - vonis ringan yang dijatuhkan kepada harvey moeis, terdakwa kasus korupsi tata niaga komoditas timah di bangka belitung (babel) memicu polemik dan perhatian publik.
kini, komisi yudisial (ky) menyatakan akan mendalami putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pada pengadilan negeri jakarta pusat tersebut.
juru bicara ky, mukti fajar nur dewata, menyampaikan bahwa langkah pendalaman ini bertujuan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim (kepph) dalam putusan tersebut.
“ky tidak akan masuk ke ranah substansi putusan. forum yang tepat untuk menguatkan atau mengubah putusan adalah melalui upaya hukum banding,” jelas mukti seperti dikutip dari antara, jumat, 28 desember 2024.
baca juga:vonis kasus korupsi timah: 3 petinggi smelter babel dijatuhi hukuman lebih ringan
vonis ringan terhadap harvey moeis dalam kasus besar yang merugikan negara ini telah menjadi sorotan, baik dari masyarakat maupun berbagai pihak yang menilai pentingnya akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.
ky menyadari bahwa vonis ringan terhadap harvey moeis, terdakwa kasus korupsi tata niaga timah, berpotensi memicu gejolak di masyarakat.
untuk itu, sejak persidangan dimulai, ky telah mengambil inisiatif menurunkan tim khusus guna memantau jalannya proses hukum terhadap suami dari artis sandra dewi tersebut.
juru bicara ky, mukti fajar nur dewata, menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan selama persidangan yang menghadirkan ahli, saksi, hingga saksi meringankan.
baca juga:jpu banding vonis kasus korupsi timah, putusan 5 terdakwa terlalu ringan
langkah ini bertujuan memastikan bahwa majelis hakim menjaga prinsip imparsialitas dan independensi dalam memutus perkara.
selain itu, ky membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim dalam kasus ini.
“namun, laporan tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung agar dapat ditindaklanjuti,” tegas mukti.
ky juga menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi dalam perkara harvey moeis, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.
baca juga:mantan penambang di hkm juru seberang angkat bicara, bongkar bekingan dan bos timah
sebelumnya, majelis hakim tipikor jakarta pusat, senin= 23 desember 2024, menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara kepada harvey moeis. ia dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi dan pencucian uang (tppu).
selain hukuman penjara, harvey moeis juga dikenai denda sebesar rp1 miliar dengan ketentuan subsider 6 bulan kurungan.
tak hanya itu, ia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar rp210 miliar, dengan ancaman tambahan hukuman penjara selama 2 tahun jika tidak mampu membayar.
vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jpu, yang sebelumnya meminta hukuman 12 tahun penjara, denda rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan, serta pembayaran uang pengganti sebesar rp210 miliar dengan subsider 6 tahun penjara.
baca juga:aktivitas tambang timah makin marak di kawasan hkm belitung, diduga ada koordinasi dan bekingan kuat
jpu banding vonis harvey dan aon
jpu kejagung resmi menyatakan banding terhadap vonis yang dijatuhkan kepada harvey moeis. langkah ini diperkirakan akan diikuti dengan banding serupa atas vonis terhadap terdakwa tamron alias aon, yang baru diputus pada jumat, 27 desember 2024.
vonis terhadap aon mencakup hukuman 8 tahun penjara, denda sebesar rp1 miliar dengan ketentuan subsider 1 tahun kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar rp3,5 triliun. 
jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik tamron dapat disita dan dilelang untuk menutupi jumlah tersebut.
sementara itu, jpu menerima putusan terhadap terdakwa rosalina. awalnya, rosalina dituntut hukuman 6 tahun penjara dan denda rp750 juta subsider 6 bulan kurungan.
baca juga:komisi ii dprd beltim dorong pt timah tingkatkan dampak sosial dan transparansi 
namun, majelis hakim menjatuhkan vonis lebih ringan, yakni 4 tahun penjara dan denda rp750 juta subsider 6 bulan kurungan.
keputusan untuk menerima vonis rosalina didasarkan pada pertimbangan bahwa hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi 2/3 dari tuntutan jpu, serta fakta bahwa rosalina tidak menikmati hasil korupsi, sehingga tidak dikenakan kewajiban membayar uang pengganti.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 30 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan