PPN 12 Persen Jadi Polemik, Pemerintahan Prabowo Berikan Ruang untuk Sampaikan Kritik

BELITONGEKSPRES.COM - Mantan Komandan TKN Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti, menyoroti langkah hati-hati yang diambil pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menerapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. 

Menurut Haris, pemerintah tidak hanya berhati-hati, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan tersebut.

Haris menjelaskan bahwa kebijakan PPN 12 persen bukanlah inisiatif baru dari pemerintahan Prabowo. 

Kebijakan ini telah dirancang sejak pemerintahan sebelumnya dan bahkan mendapat persetujuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). "Pemerintahan Prabowo, menurut pandangan saya, menunjukkan keterbukaan terhadap pandangan dan masukan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil," ungkap Haris pada Selasa, 26 Desember.

BACA JUGA:Hasto Nyatakan Siap Jalani Proses Hukum Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka

BACA JUGA:Wapres Gibran Tegaskan Penetapan Hasto Jadi Tersangka Tak Terkait dengan Jokowi

Lebih lanjut, Haris meyakini bahwa Presiden Prabowo mendengarkan berbagai keluhan dan masukan yang datang dari kelompok masyarakat, termasuk ormas keagamaan seperti MUI, KWI, PGI, serta para intelektual dan ekonom. 

"Saya yakin, Presiden Prabowo akan menggunakan aspirasi yang berkembang untuk menyempurnakan kebijakan ini agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat," tambahnya.

Haris juga menekankan pentingnya langkah strategis dalam menghadapi tantangan geopolitik global saat ini, di mana ketegangan antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan poros Tiongkok-Rusia telah memengaruhi konsensus pasar bebas. Hal ini, menurutnya, turut berimbas pada ekonomi global yang diperkirakan akan mengalami tekanan berat pada tahun 2025.

Di tengah situasi global yang tidak menentu, pemerintah menghadapi dilema dalam mengambil kebijakan ekonomi. Kadang-kadang, keputusan yang diambil tidak populer, tetapi diperlukan untuk melindungi stabilitas ekonomi nasional. 

BACA JUGA:Daun Kelor Jadi Alternatif Penganti Susu Program MBG, Menko Muhaimin Sebut Baru Tahap Simulasi

BACA JUGA:Pakar Nilai Penetapan Hasto Sebagai Tersangka Merupakan Langkah Maju dalam Penegakan Hukum

Haris menegaskan bahwa kebijakan PPN 12 persen adalah salah satu keputusan yang diwarisi oleh pemerintahan Prabowo dan kini diterapkan dengan penuh kehati-hatian.

Masukan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, turut menjadi pertimbangan penting. Dasco mengingatkan agar penerapan kebijakan ini tidak membebani masyarakat menengah ke bawah.