Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Utama Alokasi APBN 2025 di Era Prabowo

BELITONGEKSPRES.COM - Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran 2025. Meski dokumen anggaran ini disusun pada masa pemerintahan Joko Widodo, isinya mencerminkan arah kebijakan baru di bawah kepemimpinan Prabowo, khususnya terkait prioritas pembangunan.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penyusunan APBN 2025 melibatkan komunikasi intensif dengan Presiden terpilih. 

"Pemerintah dan DPR telah memastikan konsultasi yang komprehensif dengan presiden terpilih sehingga program pembangunan prioritas bisa diakomodasi secara optimal," jelas Sri Mulyani, menegaskan komitmen kolaborasi lintas pemerintahan.

Presiden Prabowo menyoroti pentingnya fokus anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan, yang menurutnya menjadi landasan utama dalam upaya mengentaskan kemiskinan. 

BACA JUGA:Mendes PDT Yandri Susanto Minta Hormati Hasil Pilkada 2024

BACA JUGA:Aipda Robig Zaenudin Dipecat Tidak dengan Hormat Setelah Tembak Pelajar di Semarang

"Anggaran terbesar di Indonesia dialokasikan untuk pendidikan. Pendidikan adalah prioritas utama, karena melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan, kita membuka jalan keluar dari kemiskinan,” ujar Prabowo dengan penuh keyakinan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa selain pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi akan menjadi instrumen penting untuk mendorong kebangkitan ekonomi. 

“Gizi yang baik bagi anak-anak menjadi strategi penting. Selain menyelamatkan generasi muda, langkah ini juga memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan hingga provinsi. Puluhan triliun rupiah akan menggerakkan ekonomi lokal,” kata Prabowo.

Presiden juga menekankan perlunya subsidi dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Pemerintah tengah merumuskan mekanisme agar program perlindungan sosial dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan bagi masyarakat rentan tetapi juga menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kokoh di berbagai daerah. (jpc)