Penempatan Dana Rp200 Triliun di Bank Himbara Tunjukkan Hasil Positif, Mulai Dorong Ekspansi Kredit

BELITONGEKSPRES.COM - Kebijakan penempatan dana pemerintah senilai Rp200 triliun di bank-bank Himbara mulai menunjukkan hasil positif. Dana segar yang digelontorkan sejak 12 September 2025 itu terserap dengan baik dan mulai mendorong ekspansi kredit ke sektor riil. 

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyebut kebijakan ini berjalan sesuai rencana dan memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.

Dana tersebut ditempatkan di lima bank Himbara: Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI, dengan rincian penempatan masing-masing sebesar Rp55 triliun untuk Mandiri, BRI, dan BNI; Rp25 triliun untuk BTN; serta Rp10 triliun untuk BSI. Dari total dana tersebut, tingkat penyerapan juga tergolong tinggi — Bank Mandiri telah menyalurkan 74%, BRI 62%, BNI 50%, BTN 19%, dan BSI 55%.

Febrio menjelaskan, kebijakan ini tidak sekadar memindahkan kas pemerintah dari Bank Indonesia ke sistem perbankan, tetapi juga memberi ruang likuiditas tambahan dengan biaya dana yang lebih rendah. 

BACA JUGA:Dana Pemerintah Rp55 Triliun Sudah Terserap 65 Persen di BRI, Pembiayaan UMKM Paling Banyak

BACA JUGA:Setelah Himbara, Purbaya Berencana Tempatkan Dana Pemerintah di Bank Daerah

Pemerintah mengenakan bunga hanya 80% dari suku bunga kebijakan BI atau sekitar 3,8%, jauh di bawah rata-rata cost of fund bank. Dengan skema ini, bank Himbara memiliki insentif kuat untuk memperluas kredit ke sektor produktif.

Sejumlah bank bahkan sudah mengajukan tambahan alokasi dana, sementara beberapa Bank Pembangunan Daerah seperti Bank Jakarta dan Bank Jatim juga tertarik untuk ikut menyalurkan kredit berbasis dana penempatan pemerintah. Menurut Febrio, antusiasme tersebut menunjukkan kebijakan ini efektif mempercepat pertumbuhan kredit nasional.

Jika pada Agustus 2025 pertumbuhan kredit masih di kisaran 7%, pemerintah berharap hingga akhir tahun bisa meningkat ke 10%. Kenaikan ini akan berdampak signifikan pada kredit modal kerja, konsumsi, dan investasi. “Kita ingin memastikan dana ini bekerja optimal di sektor riil, bukan hanya mengendap di sistem keuangan,” ujar Febrio.

Kemenkeu memperkirakan peningkatan penyaluran kredit tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 hingga mencapai 5,5%. Dengan likuiditas yang lebih longgar, sektor swasta diharapkan lebih agresif dalam ekspansi bisnis dan investasi, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi domestik menjelang tahun fiskal baru. (ant)