BELITONGEKSPRES.COM - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar distribusi minyak goreng kemasan rakyat atau MinyaKita dilakukan melalui perusahaan BUMN pangan, terutama melalui Perum Bulog.
"Presiden telah menegaskan agar MinyaKita dibantu oleh BUMN bidang pangan, khususnya Bulog, dalam proses distribusinya," ujar Arief di Jakarta, Senin.
Arief menjelaskan bahwa keterlibatan Bulog dalam distribusi bertujuan mengontrol harga MinyaKita agar tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter. Tingginya harga MinyaKita di sejumlah wilayah, terutama di Indonesia bagian timur, dipengaruhi oleh panjangnya rantai distribusi.
"Untuk itu, kita siapkan agar distribusi minyak goreng ini bisa lebih cepat melalui Bulog. Kecepatan distribusi penting agar setiap daerah memiliki stok pangan yang memadai dan terjamin," ujarnya.
BACA JUGA:Menteri Rosan Roeslani Ajak Pengusaha Singapura Investasi di Sektor Hijau Indonesia
BACA JUGA:OJK Dukung Ansor Stokis dalam Memperkuat Pemberdayaan UMKM di Indonesia
Arief juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam membangun cadangan pangan di masing-masing wilayah. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan, khususnya di daerah yang memiliki tantangan akses seperti wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).
"Meskipun kita memiliki cadangan pangan yang dikelola Bulog, cadangan pangan dari pemerintah daerah juga penting untuk daerah-daerah yang memiliki akses yang lebih terbatas," ungkapnya.
Sebelumnya, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bambang Wisnubroto juga menyoroti penyebab belum stabilnya harga MinyaKita di pasar. Menurutnya, bukan masalah kelangkaan stok yang menjadi penyebab, melainkan panjangnya rantai distribusi yang berujung pada transaksi antar pengecer.
Bambang menjelaskan bahwa meskipun HET hanya Rp15.700 per liter, harga rata-rata nasional masih mencapai Rp17.000. Oleh karena itu, pemerintah berfokus pada pemangkasan hambatan distribusi untuk menekan harga dan memastikan MinyaKita tersedia dengan harga yang terjangkau di seluruh pasar.
Dengan arahan Presiden dan dukungan dari Perum Bulog serta koordinasi dengan pemerintah daerah, upaya ini diharapkan mampu memastikan stabilitas harga MinyaKita di seluruh Indonesia.
Lebih cepatnya distribusi, perbaikan rantai pasokan, serta cadangan pangan yang memadai menjadi strategi pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat dan memastikan kebutuhan minyak goreng dapat terpenuhi dengan harga yang wajar. (ant)