BELITONGEKSPRES.COM - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tengah mempercepat pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara, dengan target penyelesaian pada 2028.
Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis Hidayat, menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo menjadi landasan utama dalam menetapkan tenggat waktu ini.
"Presiden mengharapkan area legislatif dan yudikatif selesai pada 2028," ungkap Danis usai rapat bersama Komisi II DPR RI, Rabu, 30 Oktober 2024. Ia menambahkan, beberapa infrastruktur lainnya seperti kantor Kemenhan, BIN, dan masjid negara masih dalam tahap awal persiapan pembangunan.
Selain itu, Istana Wakil Presiden saat ini sedang dalam proses konstruksi. "Beberapa bangunan seperti kantor Kemenhan, kantor BIN, dan masjid negara sedang dalam tahap awal," tambah Danis.
BACA JUGA:Kemhan dan TAIS Shipyards Kolaborasi Bangun Kapal Cepat Rudal untuk TNI AL
BACA JUGA:Polri Selidiki Dugaan Keterlibatan Pegawai Komdigi dalam Judi Online
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menganggap Ibu Kota Nusantara sebagai "Ibu Kota Politik," dengan harapan bahwa Sidang Paripurna DPR/MPR pada Agustus 2028 dapat dilangsungkan di sana.
Presiden Prabowo juga berharap agar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 2029 diadakan di IKN.
"Presiden ingin agar Otorita IKN memastikan gedung-gedung legislatif dan yudikatif dapat selesai dalam 4 tahun," kata Antoni. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan IKN sebagai pusat kegiatan politik Indonesia. (dis)