OIKN Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Proyek Kota Nusantara

BELITONGEKSPRES.COM - Pembangunan infrastruktur Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia, tetap berjalan sesuai rencana meskipun pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini dipastikan tidak menghambat tahapan pembangunan yang telah dirancang.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan Kota Nusantara tetap berlanjut memasuki tahap kedua pada periode 2025-2028. 

"Efisiensi anggaran tidak memengaruhi rencana pembangunan. Proyek infrastruktur terus berjalan sesuai target," ujar Basuki di Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu.

Menurutnya, infrastruktur ibu kota negara telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat dengan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp48,8 triliun serta dukungan dari skema pembiayaan lain di luar APBN. 

BACA JUGA:3 Juta Rumah Rendah Emisi untuk Indonesia Berkeadilan

BACA JUGA:Pemerintah Pastikan Efisiensi APBN Rp306 Triliun Tak Ganggu Ekonomi Nasional

Tahap kedua pembangunan akan mencakup fasilitas perkantoran untuk lembaga legislatif dan yudikatif, seiring dengan rencana pemindahan pusat pemerintahan secara bertahap hingga 2028.

Selain perkantoran pemerintahan, tahap kedua juga mencakup pembangunan kantor perbankan serta proyek investasi lainnya yang akan mulai dikerjakan pada April 2025. "Kami telah menyusun rencana pembangunan infrastruktur di kawasan investasi agar bisa segera direalisasikan," lanjut Basuki.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur umum seperti jalan, sistem penyediaan air minum, serta sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) dan multi-utility tunnel (MUT) masih dalam proses pelelangan. 

Basuki menargetkan proyek-proyek ini akan mulai dikerjakan setelah Hari Raya dan diharapkan rampung pada 2026. "Pada 2026, perubahan akan mulai terlihat dengan berdirinya gedung-gedung baru serta kawasan yang lebih tertata," tambahnya.

Lebih lanjut, seluruh pegawai OIKN dipastikan akan mulai berkantor penuh di Kota Nusantara pada Maret 2025. Dengan demikian, seluruh kegiatan operasional OIKN akan dilakukan langsung dari ibu kota baru Indonesia, menandai langkah konkret dalam pemindahan pusat pemerintahan. (antara)