BELITONGEKSPRES.COM - Tantangan utama yang dihadapi oleh Presiden Prabowo Subianto adalah menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang mendesak. Di samping itu, dia juga harus melanjutkan beberapa proyek yang sudah dimulai pada masa kepresidenan Joko Widodo.
Meskipun begitu, Prabowo memiliki ambisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan yang baru.
Salah satu proyek signifikan yang dilanjutkan adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Meskipun Jokowi telah menyelesaikan masa jabatannya, proyek ini tetap akan berjalan.
Hal ini terlihat dalam seremonial pelantikan Prabowo, di mana pihak Istana menyiapkan "Panggung IKN" yang menjadi simbol komitmen terhadap kelanjutan pembangunan IKN.
BACA JUGA:Perayaan Pelantikan, Presiden Prabowo Gelar Jamuan Makan Malam di Istana Negara
BACA JUGA:Prabowo Subianto Umumkan Susunan Kabinet Barunya, Diberi Nama Kabinet Merah Putih
Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR di era Jokowi dan Plt Kepala Otorita IKN, menegaskan bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan. Dia sudah berdiskusi dengan Prabowo dan menyatakan bahwa percepatan pembangunan Nusantara menjadi prioritas.
“Kami berusaha memastikan proses administrasi berjalan dengan mudah, agar para investor dapat masuk dan berkontribusi dengan cepat,” ujarnya saat penandatanganan kerja sama dengan investor.
Namun, perlu dicatat bahwa hingga akhir masa jabatan Jokowi, belum ada keputusan presiden yang ditandatangani terkait pemindahan ibu kota, karena dia ingin memastikan bahwa semua infrastruktur pendukung sudah siap sebelum mengambil langkah tersebut. Jokowi juga menyatakan bahwa Prabowo yang akan menandatangani keputusan tersebut di masa mendatang.
Dalam ranah ekonomi, banyak aspek yang perlu diperhatikan. Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Riefky, mencatat bahwa selama pemerintahan Jokowi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menunjukkan kemajuan.
BACA JUGA:Wakil Ketua MPR RI Optimis Prabowo-Gibran akan Bawa Indonesia Lebih Maju
BACA JUGA:PDIP Tak Kirim Kader ke Kabinet Prabowo-Gibran, Tapi Tetap Dukung Pemerintahan
Namun, dia juga menyoroti adanya kemunduran dalam kualitas institusi penegakan hukum dan demokrasi. Jika hal ini tidak segera diperbaiki, akan berdampak negatif pada kondisi sosial ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang.
Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan penghargaan atas kebijakan hilirisasi yang telah dijalankan selama satu dekade pemerintahan Jokowi. Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, berharap agar kebijakan hilirisasi ini dapat diperluas ke sektor lain, seperti agraria dan perikanan, untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik di masa mendatang.
“Kebijakan hilirisasi yang diterapkan oleh Pak Jokowi sangat positif, dan kami berharap dapat ditingkatkan di pemerintahan yang baru,” katanya. (jpc)