Ketua Banggar Tekankan Anggota DPR Perlu Pahami Ekonomi Makro hingga Kebijakan Fiskal

"Ke depan, perlu ada pengaturan baru yang tidak bertentangan dengan putusan MK, namun tetap memungkinkan fungsi pengawasan dan alokasi anggaran menjangkau lebih detail. 

Tujuannya bukan untuk menggantikan perencanaan yang menjadi wewenang pemerintah, tetapi sebagai fungsi korektif yang konstruktif," tutupnya. (jpc)