Kesengajaan membiarkan SILPA tinggi karena dana DAU dan DAK baru muncul mendekati pertengahan tahun anggaran. Pelaksanaan rencana pembangunan kerap baru mulai setelah bulan Agustus atau malah mendekati akhir tahun anggaran. Oleh sebab itu perlu reformasi regulasi keuangan sehingga diharapkan DAU dan DAK dapat diturunkan di awal tahun.
Namun pada intinya para calon kepala daerah dan juga anggota-anggota DPRD mesti mempelajari dengan baik masalah keuangan daerah. UU HKPD 2022 akan mengatur kembali masalah perpajakan dan retribusi daerah.
Saat ini aturan hukum ini masih dalam tahap transisi dan implementasi bertahap di Indonesia.
UU ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan fokus pada pengurangan ketimpangan vertikal dan horizontal, simplifikasi pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan kualitas belanja daerah. (ant)
Oleh Donny Iswandono *)
* Pegiat kelompok masyarakat sipil Agenda 45