JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM - Untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa program bantuan beras 10 kg akan berlanjut hingga Desember 2024.
Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat di tengah berbagai tantangan ekonomi dan ketidakpastian global.
“Januari sudah dapat? Februari sudah? Maret sudah? April sudah? Mei sudah? Yang diterima ini Juni? Setelah Juni nanti Agustus, Oktober, Desember. Sampai Desember diteruskan ya,” kata Jokowi pada Jumat, 28 Juni 2024, menegaskan keberlanjutan program tersebut.
Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan perhitungan matang untuk memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mampu mendukung program ini hingga akhir tahun.
BACA JUGA:103 WNA Diamankan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di Bali, Diduga Terlibat Kejahatan Siber
BACA JUGA:Jokowi Berikan Izin Penuh pada KPK dalam Penyelidikan Korupsi Bansos Presiden 2020
"Itu sudah kita hitung-hitung di APBN diteruskan atau nggak. APBN cukup nggak. Karena ini duit triliunan, gede banget. 10 kg per bulan untuk 22 juta masyarakat kita," ungkapnya.
Stok Beras Nasional Aman untuk Dukungan Bantuan
den Jokowi juga menegaskan bahwa stok beras di Perum Bulog mencukupi untuk mendukung kelanjutan program ini. Saat ini, Bulog memiliki stok beras sebesar 1,7 juta ton secara nasional, dengan 1.500 ton di Gudang Bulog Buntok.
“Berasnya dari mana? Berasnya dari Bulog. Bulog stoknya cukup enggak? Sekarang Bulog memiliki stok 1,7 juta ton. Di sini saja stoknya 1.500 ton, bukan kilo lho, ton," tutur Jokowi.
Stok yang mencukupi ini menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi berbagai skenario yang mempengaruhi ketersediaan pangan di Indonesia. Hal ini juga menandakan komitmen pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
BACA JUGA:Darurat Judi Online: Diperlukan Penanganan Serius Polri dan Kominfo
BACA JUGA:Beri Efek Jera Bagi Pelaku Judi Online, Kejagung Terapkan Hukum Maksimal
Selain bantuan beras 10 kg, pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial lainnya untuk mendukung masyarakat kurang mampu.
Beberapa di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang disalurkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.