Jokowi Berikan Izin Penuh pada KPK dalam Penyelidikan Korupsi Bansos Presiden 2020

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM - Presiden Jokowi memberikan izin penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden pada tahun 2020.

"Saya mendukung sepenuhnya proses hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat hukum," kata Jokowi setelah melakukan kunjungan di RSUD Tamiyang Layang, Barito Timur, Kalimantan Tengah, pada Kamis, 27 Juni 2024.

Menurut Jokowi, penyelidikan atas tindak pidana korupsi tersebut merupakan kelanjutan dari peristiwa tahun sebelumnya.

"Ya, ini adalah kelanjutan dari peristiwa sebelumnya," ungkapnya.

Sebelumnya, KPK telah memulai penyidikan terkait pengadaan bansos presiden pada tahun 2020.

BACA JUGA:Darurat Judi Online: Diperlukan Penanganan Serius Polri dan Kominfo

BACA JUGA:Beri Efek Jera Bagi Pelaku Judi Online, Kejagung Terapkan Hukum Maksimal

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menjelaskan bahwa kasus korupsi bansos ini menyeret Direktur Utama Mitra Energi Persada yang berinisial IW.

"Perkara ini berkaitan dengan pengadaan bansos presiden pada tahun 2020," ujar Tessa kepada wartawan pada Selasa, 25 Juni 2024, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Tessa menjelaskan bahwa kasus ini tidak berkaitan dengan penyaluran bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial pada tahun 2020.

"Maka dari itu, kasus ini tidak terkait dengan perkembangan dari perkara penyaluran bansos beras untuk KPM dalam PKH Kemensos RI tahun 2020," jelas Tessa.

BACA JUGA:Laporan BlackBerry Mengungkap 10 Daftar Negara dengan Serangan Siber Tertinggi

BACA JUGA:Ransomware Serang Pusat Data Nasional, Publik Desak Menteri Kominfo Mudur

"Sementara itu, saat penyidikan perkara yang sudah putus berjalan, penyelidikan atas kasus ini juga dimulai secara bersamaan," tambahnya.