Ransomware Serang Pusat Data Nasional, Publik Desak Menteri Kominfo Mudur

BELITONGEKSPRES.COM - Serangan ransomware baru-baru ini mengguncang Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama grup Telkom. 

Insiden ini terjadi setelah kelompok peretas menuntut tebusan sebesar USD 8 juta atau sekitar Rp 131 miliar, yang kemudian ditolak oleh pemerintah. Akibatnya, data penting milik masyarakat jatuh ke tangan peretas. 

Keputusan pemerintah untuk tidak membayar tebusan memicu kemarahan publik, yang merasa kedaulatan siber Indonesia terusik lagi.

Masyarakat merespons dengan kemarahan besar terhadap Kemenkominfo. Kasus ini bukan pertama kalinya serangan siber mengancam keamanan data nasional, dan kali ini, data yang seharusnya terlindungi malah terlepas ke tangan peretas. 

BACA JUGA:Serangan Ransomware PDN: Pemerintah Enggan Bayar Tebusan Rp 131 Miliar, Ini Alasannya

BACA JUGA:Kepala BSSN: Pelaku Serangan Ransomware terhadap PDN Belum Terdeteksi

Kejadian ini memicu munculnya petisi di Change.org yang menuntut Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, untuk mundur. Petisi tersebut dibuat oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dan telah ditandatangani oleh lebih dari 6.000 orang pada Jumat 28 Juni pagi. 

Petisi ini dibuat dua hari sebelumnya, pada Rabu 26 Juni, dengan tujuan mendesak Presiden Joko Widodo dan Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk mundur dari jabatannya.

Menyikapi tuntutan ini, Budi Arie Setiadi menanggapi dengan sikap tenang, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak menyuarakan pendapat mereka. "Ah, no comment kalau itu, itu haknya masyarakat untuk bersuara," ujarnya setelah rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis 27 Juni.

Budi Arie juga menekankan bahwa hasil rapat dengan Komisi I DPR tidak menemukan bukti kebocoran data masyarakat akibat serangan ini. "Yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi I kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," ungkapnya.

BACA JUGA:Mendagri Ancam Copot Pj Kepala Daerah yang Terlibat Judi Online

BACA JUGA:Sulit Dikejar, Polda Metro Jaya Ungkap Keberadaan Bandar Judi Online

Lebih lanjut, Budi Arie berjanji akan mengungkap identitas pelaku peretasan PDN kepada publik. Menurutnya, peretasan ini dilakukan oleh individu dengan motif ekonomi dan bukan oleh negara. 

"Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan jelaskan ke publik siapa pelakunya, motifnya apapun. Tapi yang pasti ini bukan state actor, bukan dari negara tapi perorangan dengan motif ekonomi," tutupnya. (jpc)