"Platform e-visa ini sejalan dengan program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), sangat nyaman dan dapat diakses dari mana saja," jelas Silmy.
Selain itu, Dirjen Imigrasi juga mengusulkan penambahan enam atase imigrasi di luar negeri, dengan prioritas pada negara-negara yang memiliki jumlah perlintasan WNI terbanyak, baik untuk tujuan menetap ataupun kunjungan singkat.
Kamboja menjadi salah satu negara yang dianggap mendesak untuk segera memiliki atase dan staf teknis imigrasi, mengingat jumlah WNI yang tinggal dan bekerja di sana mencapai hampir 120.000 orang dan merupakan anggota ASEAN.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, sejalan dengan Silmy Karim dalam memberikan sokongan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menggali inovasi melalui teknologi digital. Yasonna menegaskan pentingnya terus-menerus melakukan perbaikan, namun juga menyoroti urgensi untuk memulai langkah-langkah inovatif.
"Inovasi harus menjadi bagian dari langkah kita ke depan. Tanpa memulai, kita tidak akan mengetahui di mana sebenarnya harus mengarahkan perbaikan. Kita harus berani memulai terobosan," ungkap Yasonna.
BACA JUGA:Kejagung Berkomitmen Untuk Terus Usut Kasus Korupsi PT Timah Meski Ada Tekanan
BACA JUGA:Penjual Rokok dan Rokok Elektrik Akan Diwajibkan Memiliki Izin Edar
Pendekatan inovatif yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi mendapatkan pengakuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB), Abdullah Azwar Anas. Azwar memberikan dukungan kuat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menjalankan digitalisasi dalam pelayanan publik tidak hanya terbatas pada pengembangan aplikasi, tetapi juga pada aspek kepemimpinan.